www.maduranews.com

DPRD Pamekasan Panggil Semua Kades Gelapkan Raskin

2012-01-28T02:05:00.000+07:00

Pamekasan - DPRD Pamekasan, Madura, berencana memanggil semua oknum kepala desa di wilayah itu yang diduga melakukan penggelapan bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin).

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun, Jumat mengatakan, langkah itu dilakukan karena kasus dugaan penggelapan raskin oleh oknum kepada desa di Pamekasan kini kian parah.

"Raskin hanya dicairkan enam bulan dari seharusnya tujuh bulan dengan jatah pencairan raskin ke-13," katanya.

Ia menjelaskan, beberapa hari lalu Komisi D DPRD Pamekasan sebenarnya telah memanggil empat orang kepala desa di Pamekasan yang dilaporkan hanya mendistribusikan raskin selama enam bulan.

Keempat kepala desa itu masing-masing Kepala Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kepala Dasok, Kepala Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, dan Kepala Desa Toket, Kecamatan Proppo.

Makmun mengatakan, pemanggilan keempat kepala desa itu untuk mengklarifikasi dugaan penggelapan raskin yang dilaporkan oleh masyarakat.

"Laporan yang disampaikan masyarakat kepada kami di DPRD Pamekasan, ternyata dugaan penyimpangan distribusi raskin ini tidak hanya di empat desa, akan tetapi di hampir semua desa yang ada di Pamekasan ini," kata dia.

Makmun menegaskan, dewan akan lebih serius melakukan kontrol terhadap pelaksanaan distribusi raskin tersebut karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan hak rakyat miskin.

"Ada hak anak yatim pada bantuan raskin di Pamekasan tersebut. Inilah yang mendorong komisi D untuk terus meningkatkan fungsi kontrol," katanya menambahkan.

Ia juga berharap pemkab selaku pelaksana distribusi raskin tersebut bisa bertindak tegas kepada oknum pejabat pemerintah dan aparat desa yang diketahui melakukan penyimpangan atau menggelapkan bantuan raskin di Pamekasan.

Sebelumnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan Munafi mengklaim, distribusi raskin di Kabupaten Pamekasan sudah selesai dan tidak ada persoalan.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat miskin penerima bantuan di wilayah ini masih banyak yang belum menerima raskin, sejak enam bulan lalu.

Kendati ada yang telah menerima, akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan, yakni 15 kilogram.

"Kalau saya hanya menerima 10 kilogram sejak dulu," kata warga Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota Pamekasan Hamimah.

Demo Bulog
Puluhan warga perwakilan dari sejumlah desa dan kecamatan di Pamekasan, Senin (16/1), melakukan demo ke kantor Bulog Sub Divre XII wilayah Madura memprotes penyimpangan distribusi beras untuk warga miskin oleh institusi itu.

Para demonstran ini datang ke kantor Bulog di Jalan Raya Panglegur Pamekasan dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan nada kritik atas kinerja lembaga penyalur Raskin tersebut selama ini.

Koordinatir lapangan aksi Hamdi Djibril dalam orasinya menyatakan, distribusi Raskin di wilayah Kabupaten Pamekasan selama ini banyak kejanggalan, bahkan banyak rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang tidak menerima bantuan.

"Bulog sebagai institusi pelaksana distribusi raskin harus bertanggung jawab atas persoalan ini," kata Hamdi Djibril dalam orasinya.

Menurut dia, di sebagian wilayah kecamatan di Pamekasan distribusi Raskin di Pamekasan hanya dilakukan di sebagian desa saja, bahkan ada warga yang tidak menerima hingga tujuh bulan sepanjang 2011.

Oleh karenanya, sambung Hamdi, pihaknya meminta agar Bulog tidak tinggal diam dengan kasus itu.

"Raskin ini merupakan hak rakyat kecil dan orang-orang miskin yang ada di Pamekasan ini. Jika persoalan distribusi raskin tidak diusut, maka Bulog sama dengan membiarkan penyimpangan terjadi," katanya.

Di halaman kantor Bulog di Jalan Raya Penglegur, Pamekasan, para demonstran ini menggelar orasi secara bergantian.

Mereka juga meminta Kepala Bulog Sub Divre XII wilayah Madura Achmad Readi bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin yang banyak bermasalah.

Beberapa hari setelah demo oleh Samar ini, sekelompok massa yang mengatas namakan diri Aliansi Masyarakat Pejuang Rakyat (Amper) berencana menggelar demo ke lokasi yang sama tapi secara tiba-tiba digagalkan dengan alasan yang tidak jelas.

Sanksi
Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre XII Wilayah Madura Yudi Prakasa Yuda menyatakan, akan memberi sanksi terhadap oknum pegawainya yang terbukti melakukan bisnis bantuan beras bagi masyarakat miskin atau raskin.

"Itu merupakan bentuk pelanggaran," kata Yudi Prakasa Yuda di Pamekasan, Kamis.

Waka Bulog mengemukakan hal ini menyikapi rumor yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat Madura yang menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan raskin di wilayah itu karena keterlibatan oknum pegawai Bulog.

Caranya, mereka bekerja sama dengan pihak rekanan penyedia beras, lalu beras raskin itu dijual kembali oleh oknum kepala desa kepada pihak rekanan.

"Oleh pihak rekanan ini dimasukkan kembali ke Bulog. Jadi ada indikasi seperti itu," kata Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun.

Kerja sama antara kepala desa, oknum pegawai Bulog dan rekanan penyedia beras raskin tersebut memang sulit diungkap, karena mereka bekerja dengan rapi.

Tapi indikasi penyimpangan tersebut sudah tercium, bahkan di Madura, termasuk di Pamekasan pola kerja segitiga antara oknum kepala desa, rekanan dan Bulog sudah tercium masyarakat.

"Makanya wajar jika selama ini banyak raskin yang tidak layak konsumsi yang diterima masyarakat. Karena sistemnya seperti itu. Dari gudang ke gudang Bulog lagi," kata Makmun.

Yang terpenting, kata Makmun, harus ada keseriusan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi untuk mengusut secara tuntas kasus raskin tersebut.

Waka Bulog Yudi Prakasa Yuda mengatakan, pola bisnis kotor dalam hal bantuan raskin semacam itu sebenarnya bukan atas instruksi Bulog, melainkan oknum.

"Kalau lembaga jelas tidak seperti itu. Kalaupun ada yang melakukan seperti itu, maka itu oknum dan jika ketahuan, mereka jelas akan kami sanksi," katanya menegaskan.

Yudi Prakasa Yudi juga meluruskan informasi yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa Bulog juga merangkap sebagai rekanan, karena adanya bekas Kepala Gudang Bulog yang menjadi pemasok beras, seperti yang terjadi di Pamekasan.

"Yang harus dipahami oleh masyarakat, mantan pegawai atau mantan kepala gudang Bulog sudah berbeda dengan pegawai aktif. Kalau sudah pensiun, tidak ada persoalan meski menjadi pemasok beras," katanya menjelaskan. (antarajatim.com/Google/Karimatafm/Suarasurabaya)

Masyarakat Pamekasan Demo Kejari Terkait Korupsi Sapi

2012-01-28T01:26:00.000+07:00

Pamekasan - Masyarakat Pamekasan, Madura, Kamis, berdemonstrasi ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menuntut institusi penegak hukum lebih serius memproses kasus dugaan korupsi bantuan sapi di Dinas Peternakan setempat senilai Rp800 juta.

Para demonstran ini merupakan gabungan dari kelompok mahasiswa, LSM dan sebagian petani penerima bantuan sapi berpenyakitan di wilayah itu yang disalurkan oleh Dinas Peternakan setempat.

"Kami minta Kejari bergerak cepat mengusut kasus ini, karena kalau pengusutan lamban dilakukan, maka barang buktinya bisa hilang," kata juru bicara warga, Moh Sahur Abadi.

Para demonstran perwakilan dari 13 kecamatan di Pamekasan ini datang ke kantor Kejari di Jalan Raya Panglegur didampingi para aktivis LSM dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP).

Mereka membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi nada kritik atas pelaksanaan bantuan sapi kepada petani yang disalurkan Dinas Peternakan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dalam orasikan Ketua FKMP Moh Sahur Abadi menyatakan, jika pengusutan tidak dilakukan secepat mungkin, maka pihak penyidik bisa kehilangan barang bukti.

"Kami yakin Kejari memahami hal ini," kata Sahur Abadi.

Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk bantuan sapi kepada para petani yang disalurkan Dinas Peternakan Pemkab Pamekasan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2010 ini sebesar Rp1 miliar.

Dari dana sebesar Rp1 miliar itu, Rp800 juta di antaranya untuk pengadaan sapi, sedangkan Rp200 juta sisanya untuk biaya operasional dan perawatan.

Setiap satu ekor sapi dianggarkan Rp5 juta, dengan jumlah sapi yang disalurkan kepada petani sebanyak 160 ekor.

Namun berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan dewan, harga beli sapi yang disalurkan oleh Dinas Peternakan kepada masyarakat penerima bantuan, ditaksir berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp1,9 juta per ekor.

Jika harga sapi berpenyakit dan tidak sesuai spesifikasi itu dirata-rata Rp2.000.000 per ekor, maka uang negara yang dikorupsi pada pengadaan bantuan sapi di Dinas Peternakan itu sekitar Rp3 juta per ekor.

Atas dasar itulah FKMP melakukan pendampingan kepada masyarakat petani dan meminta dinas pelaksana bantuan sapi tersebut diproses hukum.

"Kami juga meminta Kejari menangkap oknum anggota dewan yang juga diduga terlibat dalam kasus ini," ucap Sahur.

Kasi Intel Kejari Pamekasan Putu Sudarsana saat menemui para demonstran mengatakan, sebenarnya pihak Kejari telah melakukan penyelidikan kasus itu, bahkan sebanyak enam orang pejabat dinas telah diperiksa, termasuk kepala dinasnya, Kadarwati.

"Proses penyelidikan kasus ini tidak bisa berlangsung cepat, karena kami terbatas tenaga," kata Putu Sudarsana menjelaskan.

Minta Diumumkan
Sebelumnya kalangan pegiat LSM di Pamekasan, Madura, meminta data penerima bantuan sapi di wilayah itu diumumkan sebagai upaya untuk menekan adanya penyimpangan.

Ketua Forum Komunikasi LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno, Selasa, mengatakan praktik penyimpangan dalam pendistribusian bantuan selama ini, karena data penerima bantuan tidak jelas.

"Hal itu menjadi sangat mudah untuk diselewengkan dan disalahgunakan, bahkan tidak sedikit dana penerima bantuan itu fiktif," kata Heru Budi Prayitno.

Jika penerima bantuan diumumkan "by name and by addres", maka ia yakin, sulit untuk diselewengkan dan pengawasan akan lebih ketat, karena masyarakat umum bisa melakukan pengawasan.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kritik kepada pemerintah jika nantinya ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran sebagaimana terjadi pada distribusi bantuan sapi Pemprov Jatim yang ditemukan bahwa kelompok masyarakat penerima bantuan fiktif.

"Kami berharap bantuan sapi dari APBD Pemkab yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dalam waktu dekat ini bisa diumumkan, sehingga tidak ada lagi penyimpangan," kata Heru Budi Prayitno menjelaskan.

Selain itu, dengan sistem pengumuman secara transparan, pelaksanaan bantuan juga sulit untuk bisa dipolitisasi, semisal pelaksanaan gelar proyeknya oleh anggota DPRD seperti proyek pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

"Saya mengumumkan penerima bantuan by name and by addres ini tidak sulit, karena pemkab 'kan sekarang sudah memiliki media sendiri, semisal website," kata Heru Budi Prayitno.

Selain itu, sambung dia, alokasi dana untuk media promosi setiap tahun juga telah dianggarkan melalui bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Pamekasan.

Heru yang juga Ketua LSM Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan itu menjelaskan, pengumuman data penerima bantuan kepada publik tidak termasuk rahasia negara, bahkan merupakan kewajiban institusi berwenang.

"Yang masuk kategori ini apabila membahayakan keamanan negara, sedangkan pengumuman data penerima bantuan ini 'kan untuk menekan adanya penyimpangan dan agar tepat sasaran," kata Heru Budi Prayitno menjelaskan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi.

Sahur menyatakan, jika pemerintah memang memiliki komitmen agar pelaksanaan bantuan sapi kepada masyarakat Pamekasan yang dalam waktu dekat ini akan diserahkan, maka institusi berwenang tentunya tidak akan keberatan jika data-data penerima bantuan diumumkan.

"Kalau tujuan baik, siapapun tentu tidak akan keberatan. Kecuali nantinya memang ada keinginan untuk memotong bantuan, kalau memalsukan data penerima bantuan menjadi data fiktif," kata Sahur Abadi menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung Sahur, pihaknya akan mendesak DPRD Pamekasan untuk meminta Dinas Peternakan menyampaikan data-data warga penerima bantuan, sebelum bantuan sapi itu didistribusikan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan Pamekasan Kadarwati mengaku, pada tahun 2011, pihaknya memang memiliki program pemberian bantuan sapi kepada para peternak di wilayah itu dengan total anggaran sebesar Rp800 juta.

"Masing-masing peternak sapi akan diberi bantuan sapi senilai Rp5 juta dan akan disalurkan kepada warga miskin di wilayah itu untuk dikembangbiakkan," katanya.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, program itu juga untuk mendukung program Pemprov Jatim yang akan menjadikan pulau Madura sebagai pusat pengembangan ternak sapi di Jawa Timur. (antarajatim.com/ Google)

Pamekasan Rawan Pencurian Hewan Ternak

2012-01-22T02:43:00.000+07:00

Pamekasan - Masyarakat perdesaan di Pamekasan, terus meningkatkan patroli di malam hari, menyusul maraknya aksi pencurian hewan ternak dan kendaraan bermotor akhir-akhir ini.

Misnadi (35) warga Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Sabtu malam menuturkan, sejak memasuki musim hujan ini, aksi pencurian di desanya kian marak, sehingga warga terus meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli lebih ketat.

"Masyarakat di sini tidak ada yang tenang, khawatir hewan ternak piaraan mereka dicuri maling. Makanya setiap malam kami melakukan patroli keliling kampung," terang Misnadi.

Tidak hanya hewan ternak, kendaraan bermotor, seperti sepeda motor juga tidak luput dari sasaran pencuri. Bahkan setiap bulan selalu saja warga yang kehilangan harta bendanya.

Berbeda dengan sistem patroli yang biasa diterapkan di kalangan petugas kepolisian, sistem patroli yang dilakukan masyarakat di desa ini, di tempat-tempat gelap, mengintai kemungkinan adanya pencuri yang mendekati rumah warga.

Misnadi merupakan satu dari puluhan warga di Dusun Daporan, Kecamatan Kadur, yang hampir setiap malam melakukan patroli keliling kampung di dusun ini.

"Kami di sini tidur secara bergantian. Biasanya sebanyak 10 orang bertugas patroli mulai pukul 19.00 hingga 24.00 WIB dan dari pukul 24.00 hingga 04.30 WIB bagian kelompok lain," katanya menuturkan.

Di Pamekasan ada empat wilayah kecamatan yang selama ini rawan terjadi pencurian hewan ternak dan kendaraan bermotor. Masing-masing, wilayah Kecamatan Kadur, Larangan, Galis dan Kecamatan Pademawu.

Salah satu faktor pemicu maraknya pencurian di sejumlah desa di empat wilayah kecamatan ini, diduga karena persaingan politik saat pemilihan kepala desa.

Hal ini terjadi, karena masing-masing calon biasanya selalu menerjunkan bromocorah atau yang dikenal masyarakat di wilayah ini dengan sebutan bajingan untuk mempengaruhi massa.

Bajingan merupakan orang yang memiliki kemampuan mobilisasi massa dan berpengaruh di kalangan masyarakat perdesaan karena memiliki kelebihan dalam hal kekuatan fisik.

Kecurigaan sebagian warga bahwa maraknya aksi pencurian di desa mereka akhir-akhir ini akibat ulah bajingan, karena lokasi pencurian hanya pada daerah-daerah tertentu dan hampir semuanya korbannya merupakan famili dari aparat desa. (antarajatim.com/OK)

Pamekasan Anggarkan Rp400 Juta Perbaiki Jalan Rusak

2012-01-22T02:15:00.001+07:00

Pamekasan - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juga untuk perbaikan jalan rusak antarkecamatan di wilayah itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Totok Suhartono, Jumat mengatakan, anggaran sebesar Rp400 juta itu untuk perbaikan jalan poros kabupaten yang menghubungkan antarkecamatan wilayah timur kabupaten Pamekasan.

"DPRD Pamekasan sudah mengesahkan anggaran ini dan dalam waktu dekat perbaikan segera kami lakukan," katanya menjelaskan.

Jalan poros kabupaten yang rusak parah dan sempat diprotes warga ialah jalan raya yang menguhungkan Kecamatan Kadur di Desa Kertagena Daja dengan wilayah Kecamatan Pakong.

Bahkan beberapa waktu lalu masyarakat disana sempat menggelar protes dengan cara melakukan perbaikan jalan sendiri di jalan rusak yang diperkirakan sepanjang 1 kilometer lebih tersebut.

"Nah tahun ini pasti akan kita perbaiki," katanya menegaskan.

Totok mengemukakan, rencana semula perbaikan jalan rusak di jalan poros wilayah timur Kabupaten Pamekasan itu pada 2011. Akan tetapi karena waktu gelar lelang proyek mepet dan tidak diperkirakan pembangunan tidak akan selesai pada akhir tahun, maka pihaknya memilih untuk menunda hingga 2012.

"Dana awal yang dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak itu Rp200 juta, akan tetapi tahun ini ditambah lagi hingga menjadi Rp400 juta," katanya menjelaskan.

Totok menambahkan, sebenarnya berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ke pemkab, jalan rusak antarkecamatan tidak hanya terjadi di satu titik saja, akan tetapi menyebar hampir di semua wilayah kecamatan yang ada di Pamekasan.

Namun karena ketersediaan anggaran di pemkab terbatas, maka sistem perbaikan terpaksa harus dilakukan secara bertahap.

Gotong royong
Sebelumnya, warga Desa Kertagena Daja, Kecamatan Kadur, Pamekasan, bergotong royong memperbaiki jalan rusak di desa mereka yang sudah terjadi puluhan tahun lalu dan hingga kini belum diperbaiki.

Menurut warga setempat Ahmad, warga berinisiatif untuk memperbaiki sendiri jalan rusak penghubung antarkecamatan itu, karena selama ini sudah banyak menelan korban jiwa.

"Kami tidak ingin ada korban lagi di jalan ini. Akibat jalan rusak ini sudah puluhan pengendara kendaraan bermotor mengalami kecelakaan di desa ini," kata Ahmad menjelaskan.

Perbaikan jalan rusak di Desa Kertegana Daja Kecamatan Kadur yang merupakan jalur lalu lintas satu-satunya menuju wilayah Kecamatan Pakong ini dilakukan warga dengan dicor, yakni campuran batu, semen dan pasir.

Menurut Kepala Desa Kertagena Daja Hj Zainani, pihaknya sebenarnya telah melaporkan kondisi jalan rusak di desanya itu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Pamekasan Totok Suhartono.

Pihak dinas, kata dia, berjanji akan melakukan perbaikan pada tahun 2011 lalu, namun hingga kini belum juga diperbaiki.

"Yang paling menjadi pertimbangan mendasar warga, jalan ini kan menujuk sekolah. Makanya warga secara suka rela melakukan perbaikan atas sumbangan sendiri," kata Zainani menjelaskan.

Selain warga. para siswa juga terlihat membantu melakukan perbaikan jalan rusak di Desa Kertagena Daja, Kecamatan Kadur yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Pamekasan ini.

Menurut Zainani, sebenarnya perbaikan jalan ini merupakan di desanya itu merupakan tanggung jawab pemkab, karena termasuk jalan kabupaten.

Akan tetapi, karena suara warga tidak diindahkan, sedangkan di satu sisi yang sering menjadi korban akibat jalan rusak tersebut merupakan warga sekitar dan anak-anak sekolah, maka warga lalu berinisiatif untuk melakukan perbaikan sendiri.

Jalan kabupaten, penghubung antarkecamatan di Desa Kertagena Daja yang rusak dan kini telah diperbaiki warga itu sepanjang sekitar 1 kilomter.

Menurut warga, selama tahun 2011, sebanyak 35 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah itu akibat jalan rusak tersebut.

"Selain karena jalan, disini memang rawan, karena tanjakan lalu tikungan," kata warga setempat Lukman. (antarajatim.com/AK/MK)

Petani Garam Madura Gugat Menteri Perindustrian

2012-01-08T22:12:00.000+07:00

Sampang - Asosiasi Petani Garam Indonesia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Perindustrian MS Hidayat atas dugaan menyalahgunakan bantuan program intensifikasi lahan garam di Pulau Madura, Jawa Timur, senilai Rp18,7 miliar.

"Gugatan kepada Menteri Perindustrian ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Sampang pada akhir Desember 2011, dan sidang perdana kasus ini rencananya pada 19 Januari 2012," kata Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Gada Rahmatullah dalam keterangan persnya di Sampang, Madura, Ahad (8/1).

Ia menjelaskan sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dana bantuan sebesar Rp18,7 miliar itu untuk peningkatan program lahan produksi budi daya lahan tambak bagi petani garam. "Namun, dalam pelaksanaanya dana tersebut hanya diperuntukkan bagi PT Garam, bukan untuk petani garam," katanya.

Padahal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa dalam hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara hanya dapat berbentuk pinjaman atau penyertaan modal negara (PMN).

"Demikian pula sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 9," katanya.

Ia menyebutkan di pasal itu dijelaskan usaha BUMN untuk mencari keuntungan bukan sebagai pelaksana program pengembangan garam bahan baku dan pengolahan garam, seperti yang dilakukan oleh PT Garam (Persero).

"Oleh karena itu, selain Menteri Perindustrian MS Hidayat, Direktur Utama PT Garam Slamet Untung Irredenta juga kami gugat terkait dugaan penyalahgunaan bantuan dana senilai Rp18,7 miliar pada program pegaraman nasional ini," terang Gada Rahmatullah.

Dalam surat gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor gugatan: 16/pdt.G/2011/PN.SPG tertanggal 21 Desember 2011 itu, Ketua APGI Gada Rahmatullah juga menjelaskan kronologis terungkapnya dugaan penyimpangan bantuan aliran dana sebesar Rp18,7 miliar dari APBN 2011 untuk petani garam di Pulau Madura tersebut.

Menurut dia, hal itu terungkap setelah pihaknya terlebih dahulu mengajukan permohonan data pemetaan potensi lahan dan kebutuhan garam nasional serta data DIPA kegiatan pegaraman nasional yang dibiayai oleh APBN 2011.

APGI mengajukan data itu langsung ke Menteri Perindustrian di Jakarta dan PT Garam yang berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 93 Surabaya, tapi ditolak hingga akhirnya menempuh jalur mediasi melalui Komisi Informasi (KI) pada tanggal 8 Juli 2011.

"Dari data-data itulah kami lalu mengetahui bahwa ada program untuk petani garam di Pulau Madura ini," kata Gada Rahmatullah menjelaskan.

Data DIPA yang disampaikan Menteri Perindustrian dan PT Garam ketika itu terbaik bantuan kepada petani garam pada program 2011 itu berupa, konstruksi penataan lahan senilai Rp1.250.000.000, kegiatan pembuatan tanggul atau galengan pegaraman di Sumenep senilai Rp13.500.000.000, dan konstruksi pipanisasi supporting air laut yang juga lokasinya di Sumenep senilai Rp4.000.000.000.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, tergugat I yakni Menteri Perindustrian lalu dengan sengaja mengubah DIPA pada program pembuatan tanggul senilai Rp13.500.000.000 tersebut yang seharusnya diperuntukkan bagi petani garam rakyat menjadi program fasilitasi pengembangan garam bahan baku dan pengolahan garam beryodium di PT. Garam Kabupaten Sumenep.

Program intensifikasi lahan garam tersebut khusus ditujukan kepada PT. Garam (persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pihak tergugat I juga dinilai telah menyalah gunakan kewenangannya dengan melanggar pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalam hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara hanya dapat berbentuk pinjaman/hibah dan/atau penyertaan modal negara (PMN).

"Inilah sekali lagi yang menurut kami dari pihak petani yang merupakan perbuatan melawan hukum atau 'onrecht matigedaad," kata Gada Rahmatullah menjelaskan.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan pihak APGI terkait dugaan penyimpangan dana bantuan untuk intensifikasi lahan garam di Pulau Madura dengan nilai total Rp18,7 miliar oleh Menteri Perindustrian dan PT Garam tersebut.

Salah satunya meminta program tersebut dibatalkan demi hukum, karenanya tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

APGI meminta para tergugat agar meminta maaf kepada penggugat yakni petani garam di Pulau Madura, melalui berbagai media nasional, baik cetak maupun elektronik selama tujuh hari berturut-turut dan format isinya disepakati bersama.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sampang membenarkan adanya gugatan hukum terkait kasus bantuan pada program intensifikasi lahan yang diajukan oleh APGI ke Menperin dan PT Garam tersebut. "Tetapi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, karena berkasnya ada di kantor. Sekarang kan hari libur," kata staf Humas PN Sampang Henan. (Metrotvnews.com/ Ant/ SCTV/AntaJatim)

Siswa SDN I Pangelen Belajar di Ruang Terbuka

2011-12-07T20:29:00.000+07:00

Sampang - Siswa SDN I Pangelen, Sampang, Madura, Rabu, terpaksa belajar di ruang terbuka, menyusul ambruknya tiga ruang kelas di lembaga itu pada Selasa (6/12).

"Kegiatan belajar di ruang terbuka hanya hari ini saja, kami telah memerintahkan agar untuk sementara masuk secara bergantian," kata Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Hery Purnomo, Rabu (7/12) siang.

Tiga ruang kelas di SDN Pangelen I, Kecamatan Kota, Sampang ini ambruk pada ruang kelas I, II dan kelas III.

Sekolah yang menampung siswa sebanyak 181 orang ini ambruk sebelum kegiatan belajar mengajar di lembaga itu berlangsung.

Ambruknya bangunan sekolah ini, karena kondisi bangunan memang sudah rapuh dimakan usia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Menurut Kepala SDN Pangelen Sumarjono, kegiatan belajar mengajar hari ini terpaksa digelar di ruang terbuka di depan sekolah mereka, karena materi yang disampaikan hanya bersifat pengarahan, yakni persiapan ujian semester yang rencananya akan berlangsung pekan depan.

Selain itu, sambung dia, aksi ini juga sebagai bentuk protes kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, karena pengajuan dana untuk perbaikan lembaga pendidikan tersebut, tidak diperhatikan, sehingga bangunan sekolahnya ambruk.

"Dengan cara seperti ini mungkin dinas bisa lebih memperhatikan, sehingga secepatnya sekolah ini diperbaiki," ucap Sumarjono.

Sebab menurut dia, pihaknya telah lama mengajukan anggaran perbaikan di lembaganya, namun tidak diindahkan, bahkan sekolah yang kondisinya lebih baik yang justru mendapatkan bantuan perbaikan lebih dahulu.

Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Sampang Hery Purnomo mengatakan, SDN Pangelen I tahun ini sebenarnya telah mendapatkan anggaran perbaikan gedung dari Pemkab Sampang.

Akan tetapi karena tanah yang ditempati lembaga tersebut bermasalah, yakni masih atas nama milik orang lain, maka Disdik menangguhkan pengucuran dana tersebut, sesuai dengan instruksi Pemkab Sampang.

"Saat ini kami sedang mengajukan anggaran kepada Pemerintah Pusat untuk perbaikan sejumlah sekolah yang rusak, termasuk di SDN Pangelen I itu," papar Hery Purnomo, menjelaskan.

Peristiwa sekolah ambruk di wilayah Kabupaten Sampang kali ini merupakan kali kedua dalam dua bulan terakhir ini.

Sebelumnya pada awal November lalu, SDN IV Torjun Sampang juga ambruk karena dimakan rayap. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di lembaga itu terhenti selama dua hari. (Ant/L-9/suarapembaruan.com)

Sebagian Kepala Sekolah Berencana Kembalikan Dana BSM

2011-12-06T23:29:00.000+07:00

Pamekasan - Sebagian kepala sekolah di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana
mengembalikan dana bantuan siswa miskin (BSM) yang selama dipotong dan tidak disampaikan kepada siswa yang berhak menerima bantuan.

Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abdi, Senin, menjelaskan, rencana mengembalikan BSM kepada siswa penerima bantuan itu dilakukan mereka menyusul rencana pihak Kejari setempat yang menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait kasus itu karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Tadi malam puluhan kepala sekolah datang ke rumah saya dan mereka mengemukakan niatnya itu," kata Sahur Abdi menjelaskan.

Pihak Kejari sendiri telah menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan korupsi bantuan siswa miskin di Pamekasan yang dilakukan oleh para kepala sekolah penerima bantuan di wilayah itu.

Surat perintah penyelidikan dugaan korupsi BSM di Pamekasan ini diterbitkan menyusul desakan kalangan aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan yakni Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) yang mendesak lembaga itu mengusut dugaan penyimpangan itu, karena menyangkut hak siswa miskin.

Di Kabupaten Pamekasan siswa yang menerima bantuan siswa miskin pada 2011 ini mencapai 9.000 orang lebih tersebar di semua lembaga pendidikan sekolah dasar negeri (SDN) di 189 desa/kelurahan di wilayah itu.
Besaran bantuan yang semestinya diterima siswa penerima bantuan Rp360.000 per siswa. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru terjadi pemotongan. Salah satunya seperti yang terjadi di SDN Gladak Anyak V.

Di lembaga ini, BSM yang diterima siswa hanya Rp240.000 per siswa dari yang seharusnya diterima sebesar
Rp360.000 per siswa, per tahun.

Jenis penyimpangan lainnya ialah tidak diberikan berupa uang akan tetapi dirupakan seragam sekolah yang nilainya hanya sekitar Rp100.000.

Ada juga yang hanya dibelikan buku tulis senilai Rp50.000 bahkan ada lembaga pendidikan yang tidak memberikan sama sekali bantuan dari pemerintah pusat untuk para siswa miskin ini.

"Kalau seperti ini kan sudah jelas merupakan tindak pidana korupsi yang perlu kami usut," kata Sahur Abadi
menegaskan.

Kabid TK/SD Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Prama Jaya membenarkan adanya penyimpangan bantuan siswa miskin di sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

"Itu terjadi karena kepala sekolahnya membagi rata bantuan kepada siswa miskin tersebut. Sebab dalam satu sekolah siswa yang menerima BSM hanya sebagian saja, sedang yang miskin banyak," kata Prama Jaya.

Sementara hasil investigasi Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah di Kabupaten Pamekasan menyebutkan, lembaga pendidikan yang diketahui melakukan penyimpangan terdata sebanyak 30 sekolah. (antaranews.com/ Google)

Jembatan Suramadu aman dilewati hingga 100 tahun

2011-12-06T23:11:00.000+07:00

Bangkalan - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), menjamin jembatan Suramadu dipastikan tidak akan runtuh hingga 100 tahun sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir pada Suramadu, karena jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura ini dijamin keamanannya," kata Humas BPWS Faisal Yasir di Bangkalan, Selasa.

Faisal menjelaskan, BPWS sudah melakukan studi, pengawasan secara rutin bersama instansi terkait serta melakukan inspeksi secara rutin terhadap keberadaan jembatan suramadu untuk keamanan.

"Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Polisi Jalan Raya PJR. Jika kecepatan angin diatas 60 kilometer per jam, akses untuk kendaraan roda empat segera ditutup," ungkapnya.

Menurut Faisal, jembatan Suramadu memakai desain konstruksi yang sangat kuat. Bahkan, pihaknya memperkirakan kekuatan jembatan Suramadu mampu bertahan hingga lebih dari 100 tahun ke depan.

"Tidak hanya itu, jembatan Suramadu juga didesain tahan terhadap gunjangan dari gempa," ucapnya.

Meski begitu, sambung Faisal, pihaknya tetap mengimbau pada masyarakat untuk bersama-sama memelihara keberadaan jembatan terpanjang di Indonesia tersebut agar tetap terawat dengan bagus.

"Peran serta dari masyarakat untuk menjaga jembatan Suramadu sangat penting, ini dilakukan demi terjaganya Suramadu sendiri," urainya.

Selain itu, sambung Faisal pihaknya tetap rutin melakukan perawatan yang merupakan jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Madura dengan panjang 5.438 meter dan lebar kurang lebih 30 meter ini.

Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge).

Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009.

Pembangunan jembatan ini salah satunya bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura, yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. (antaranews.com/ Google)

LSM Pamekasan Minta Data Bantuan Sapi Diumumkan

2011-12-06T23:01:00.000+07:00

Pamekasan - Kalangan pegiat LSM di Pamekasan, Madura, meminta data penerima bantuan sapi di wilayah itu diumumkan sebagai upaya untuk menekan adanya penyimpangan.

Ketua Forum Komunikasi LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno, Selasa, mengatakan praktik penyimpangan dalam pendistribusian bantuan selama ini, karena data penerima bantuan tidak jelas.

"Hal itu menjadi sangat mudah untuk diselewengkan dan disalahgunakan, bahkan tidak sedikit dana penerima bantuan itu fiktif," kata Heru Budi Prayitno.

Jika penerima bantuan diumumkan "by name and by addres", maka ia yakin, sulit untuk diselewengkan dan pengawasan akan lebih ketat, karena masyarakat umum bisa melakukan pengawasan.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kritik kepada pemerintah jika nantinya ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran sebagaimana terjadi pada distribusi bantuan sapi Pemprov Jatim yang ditemukan bahwa kelompok masyarakat penerima bantuan fiktif.

"Kami berharap bantuan sapi dari APBD Pemkab yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dalam waktu dekat ini bisa diumumkan, sehingga tidak ada lagi penyimpangan," kata Heru Budi Prayitno menjelaskan.

Selain itu, dengan sistem pengumuman secara transparan, pelaksanaan bantuan juga sulit untuk bisa dipolitisasi, semisal pelaksanaan gelar proyeknya oleh anggota DPRD seperti proyek pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

"Saya mengumumkan penerima bantuan by name and by addres ini tidak sulit, karena pemkab 'kan sekarang sudah memiliki media sendiri, semisal website," kata Heru Budi Prayitno.

Selain itu, sambung dia, alokasi dana untuk media promosi setiap tahun juga telah dianggarkan melalui bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Pamekasan.

Heru yang juga Ketua LSM Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan itu menjelaskan, pengumuman data penerima bantuan kepada publik tidak termasuk rahasia negara, bahkan merupakan kewajiban institusi berwenang.

"Yang masuk kategori ini apabila membahayakan keamanan negara, sedangkan pengumuman data penerima bantuan ini 'kan untuk menekan adanya penyimpangan dan agar tepat sasaran," kata Heru Budi Prayitno menjelaskan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi.

Sahur menyatakan, jika pemerintah memang memiliki komitmen agar pelaksanaan bantuan sapi kepada masyarakat Pamekasan yang dalam waktu dekat ini akan diserahkan, maka institusi berwenang tentunya tidak akan keberatan jika data-data penerima bantuan diumumkan.

"Kalau tujuan baik, siapapun tentu tidak akan keberatan. Kecuali nantinya memang ada keinginan untuk memotong bantuan, kalau memalsukan data penerima bantuan menjadi data fiktif," kata Sahur Abadi menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung Sahur, pihaknya akan mendesak DPRD Pamekasan untuk meminta Dinas Peternakan menyampaikan data-data warga penerima bantuan, sebelum bantuan sapi itu didistribusikan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan Pamekasan Kadarwati mengaku, pada tahun 2011, pihaknya memang memiliki program pemberian bantuan sapi kepada para peternak di wilayah itu dengan total anggaran sebesar Rp800 juta.

"Masing-masing peternak sapi akan diberi bantuan sapi senilai Rp5 juta dan akan disalurkan kepada warga miskin di wilayah itu untuk dikembangbiakkan," katanya.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, program itu juga untuk mendukung program Pemprov Jatim yang akan menjadikan pulau Madura sebagai pusat pengembangan ternak sapi di Jawa Timur. (antarajatim.com/ Google)

Kejari Selidiki Proyek TPA Melibatkan Anggota Dewan

2011-11-29T19:35:00.000+07:00

Pamekasan - Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura kini mulai melakukan penyelidikan proyek tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang mangkrak dan diduga melibatkan oknum anggota dewan.

Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Samiadji kepada pers di Pamekasan, Jumat menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti dokumen terkait proyek bernilai miliaran Rupiah itu.

"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti di lapangan terkait kasus ini," ucapnya.

Proyek TPA sampah yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Pamekasan yang kini diselidiki Kejari Pamekasan di wilayah Kecamatan Pasean.

Proyek pembangunan TPA senilai Rp3 miliar menjadi perhatian Kejari Pamekasan, setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan TPA itu berunjuk rasa ke Kejari.

Selain memrotes karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat, para pengunjuk rasa ini juga memrotes terbengkalainya pembangunan proyek itu dan mereka menduga terjadi penyimpangan.

Dalam orasinya ketika itu, korlap aksi Hamdi Djibril menyatakan, pembangunan TPA di wilayah Kecamatan Waru itu terkesan dipaksakan, meski warga menolak.

"Padahal semestinya pembangunan, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan harus mendapat persetujuan masyarakat. Karena yang merasakan dampak bau busuk sampah itu kan masyarakat," paparnya, menjelaskan.

Kasi Pidsus Kejari Samiadji menyatakan, setelah berhasil mengumpulkan dokumen bukti penyimpangan, Kejari nantinya akan melanjutkan melakukan penyelidikan.

Ia tidak bersedia menyebutkan nama anggota dewan yang ditengarai terlibat dalam kasus proyek pembangunan TPA senilai Rp3 miliar yang kini terbengkalai dan diduga tidak prosedural tersebut.

"Yang jelas, dia ini anggota DPRD Pamekasan," ujarnya sembari bergurau.

Proyek pembangunan TPA sampah di wilayah Kecamatan Pasean ini pada APBD 2009 dan dibawah naungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan.

"Proyek senilai Rp3 miliar ini untuk pembangunan dan pembebasan lahan," kata Kepala BLH Pamekasan Didik Hariadi.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris mengakui, di Pamekasan sekitar 50 persen lebih anggota dewan memang bekerja proyek, akan tetapi tidak atas nama pribadi melainkan menggunakan rekanan bayangan. (Sumber: antarajatim.com/ google)

Pemotongan BSM di Pamekasan Terus Bertambah

2011-11-26T01:14:00.000+07:00

Pamekasan - Jumlah sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang diketahui melakukan pemotongan dana bantuan siswa miskin di wilayah itu terus bertambah.

"Hingga hari ini sudah tercatat 30 sekolah diketahui melakukan pemotongan dan penyimpangan pendistribusian BSM," kata Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi, Jumat.

FKMP merupakan gabungan LSM dan organisasi kemahasiswa di Pamekasan yang selama ini melakukan investigasi soal kasus dugaan penyimpangan BSM di wilayah itu.

Bahkan, lembaga ini juga yang memberikan data ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, adanya dugaan praktik penyimpangan BSM dilakukan sejumlah lembaga pendidikan di wilayah itu.

"Investigasi penyimpangan BSM ini kami lakukan berdasarkan adanya keluhan yang disampaikan sejumlah orang tua siswa bahwa bantuan yang diterima anaknya dipotong," kata Sahur menjelaskan.

Menurut Sahur, sebelumnya lembaga pendidikan yang diketahui melakukan penyimpangan pada pencairan BSM itu hanya tiga lembaga, namun setelah melakukan survei lebih lanjut, kini telah ditemukan sebanyak 30 lembaga melakukan penyimpangan.

Bentuk penyimpangan yang dilakukan sekolah menurut dia, bervariatif, ada berupa pemotongan besaran bantuan uang yang seharusnya diterima siswa, ada pula dirupakan barang seperti seragam sekolah.

"Yang jelas, bantuan seharusnya diterima siswa miskin itu tidak utuh Rp360.000 seperti yang telah ditetapkan pemerintah," katanya menjelaskan.

Sahur menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan data temuannya itu ke Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai data tambahan agar penyelidikan kasus dugaan penyimpangan BSM itu segera tuntas.

"Kami tertarik melakukan ini karena menyangkut siswa yang merupakan generasi masa depan bangsa, juga bantuan itu kan haknya siswa miskin," kata Sahur Abdi menjelaskan.

Sahur menduga sekolah dasar negeri yang melakukan penyimpangan pada pendistribusian bantuan siswa miskin itu kemungkinan masih akan bertambah, mengingat informasi disampaikan masyarakat bukan pada wilayah kecamatan tertentu saja, akan tetapi hampir di semua kecamatan.

Sebelumnya Kepala Bidang TK/SD Disdik Pamekasan Prama Jaya mengakui, pendistribusin BSM di Kabupaten Pamekasan memang banyak bermasalah, bahkan hampir semua lembaga pendidikan melakukan penyimpangan.

Penyebabnya, karena bantuan dibagi rata kepada semua siswa, sedang jatah bantuan yang diberikan pemerintah pusat hanya terbatas. (antarajatim & detiksurabaya)

Kasat Reskrim Polres Pamekasan Dilaporkan Propam Polda

2011-11-26T01:02:00.000+07:00

Surabaya - Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Moh Nur Amin dan Kanit Idik II Iptu Arief Kurniady dilaporkan ke Propam Polda Jatim oleh seorang pengusaha, Andy.

"Laporan kami tentang dugaan gratifikasi itu sudah tercatat dengan nomor laporan LP/329/XI/2011/Yanduan," kata kuasa hukum Andy, Moch Solichin HD, di Ditpropam Polda Jatim, Jumat.

Dugaan gratifikasi itu terjadi karena terlapor (Kasat Reskrim) telah meminta sejumlah barang berupa Handphone (HP) dengan alasan untuk memperlancar kasus penggelapan yang melibatkan rekanan bisnis Andy.

"Pada Maret lalu, Andy melaporkan Rangers Mantiri, warga Pamekasan ke Polres Pamekasan dengan nomor LP/174/III/2011/JATIM/RES.PMK. Rangers dilaporkan telah melakukan penggelapan uang penjualan HP senilai Rp28,5 juta," katanya.

Namun, laporan mulai ada persoalan setelah ada berita acara pemeriksaan (BAP) perkara, karena Kanit Idik II Iptu Arief Kurniady menganggap kasus yang dilaporkan itu sudah memenuhi unsur pidana penggelapan.

"Untuk itu, karena dianggap sudah cukup bukti, penyidik 'menawarkan' bantuan kepada klien untuk menjadikan terlapor sebagai tersangka dan ditahan, dengan syarat Andy mau memberikan sejumlah HP merk Beyond untuk Kasat Reskrim, Kanit II, dan lima anggota Reskrim (anak buahnya)," katanya.

Intinya, kata mantan pengacara Khofifah Indar Parawansa dalam kasus Pilgub Jatim tahun 2008 itu, kliennya (Andy) dijanjikan akan menjadikan rekan bisnisnya sebagai tersangka dan ditahan, asalkan kliennya memberi mereka sejumlah HP.

"Permintaan itu tidak langsung dituruti oleh kliennya, namun pada 24 Maret lalu, ternyata permintaan HP itu diulangi lagi oleh Iptu Arief melalui SMS dari HP-nya sendiri maupun dari HP lain yang diketahui milik dari AKP Moh. Nur Amin," katanya.

Akhirnya, mereka diberi tujuh unit HP dan satu unit Galaxy TAB merk Samsung senilai Rp12 juta.

Namun, 30 April lalu, AKP Moh Nur mengembalikan Galaxy-nya, karena kasus yang dijanjikannya tidak berjalan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, karena pembuktian belum cukup.

Bahkan, setelah dua kali diadakan gelar perkara di Polda Jatim, ternyata SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) baru dikirimkan ke Kejari Pamekasan pada 14 November lalu.

"Akibat janji palsu dan upaya pemerasan itu, kami pun bertekad melaporkan kasus tersebut ke Propam Polda Jatim," kata salah seorang pimpinan Lembaga Bantuan Hukum DPP PKNU itu.

Menanggapi laporan ke Propam Polda Jatim itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Rachmat Mulyana menyatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dengan laporan tersebut.

"Kita tunggu saja nanti hasilnya, ini kan masih diproses oleh Propam. Kalau memang nantinya terbukti, tentu akan ada sanksinya," katanya. (antarajatim.com/ facebook)

Aktivis "Pirak" Demo Anggota DPRD Bangkalan

2011-11-16T22:24:00.000+07:00

Bangkalan - Sekelompok aktivis LSM yang tergabung dalam Pusat Informasi Rakyat Antikorupsi (PIRAK), Rabu berdemonstrasi di depan kantor DPRD dan meminta anggota dewan Siti Fatonah mundur sebagai ketua gapensi.

Para aktivis ini menilai, jabatan Ketua BPC Gapensi Bangkalan yang dipegang oleh Siti Fatonah sebagai anggota DPRD di wilayah itu tidak etis.

"Sebab, anggota DPRD dilarang bersentuhan langsung dengan proyek yang bersumber dari APBD dan APBN," kata koordinator aksi M Rosul.

Para demonstran ini datang ke gedung dewan dengan membawa berbagai bentuk poster yang berisi kecaman dan kritikan. Salah satunya bertuliskan "Fatonah Harus Turun dari Ketua Gapensi".

M Rosul dalam orasinya mengatakan, jabatan sebagai Ketua Gapensi oleh anggota DPRD Bangkalan Siti Fatonah, melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Semestinya, sesuai dengan fungsinya, dewan berupaya melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang kemungkinan bisa dilakukan oleh eksekutif, dan lembaga lainnya, bukan malah menjadi bagian dari pelaksana proyek di lapangan," katanya menjelaskan.

Rosul juga mengaku, selaku anggota DPRD Bangkalan Fatonah memberikan teladan kurang baik dengan merangkap jabatan, yakni sebagai anggota dewan, sekaligus sebagai pelaksana kegiatan proyek dengan menjadi Ketua Gapensi.

"Semestinya hal itu tidak boleh terjadi di tengah masyarakat yang dikenal berbudaya, agamis dan taat hukum. Kami terus mengawal dan menjaga pembangunan sesuai dengan ketentuan hukum," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Cholil, mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi dari aktivis tersebut. Kemudian pihaknya juga akan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan agar permasalahan ini segera selesai.

Pada 19 Oktober 2011, Siti Fatonah, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, terpilih menjadi Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) setempat periode 2011-2016.

Anggota DPRD Bangkalan yang juga Direktur CV Fatonah ini terpilih menjadi ketua setelah unggul 42 suara dari calon lainnya Zulkifli hanya mengumpulkan 38 suara. (antarajatim.com)

Pemkab Sampang Nikahkan 98 Pasangan Suami-Istri

2011-11-16T22:17:00.000+07:00

Sampang -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu, menikahkan secara massal 98 pasangan suami istri di wilayah itu di pendopo pemkab setempat.

Menurut Ketua Panitia Nikah Massal Gratis Winahyu Noer Tjahja, nikah massal gratis yang digelar pemkab itu sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pernikahanan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

"Sebab masyarakat perdesaan di Kabupaten Sampang masih ada yang menikah di bawah tangan, alias tidak tercatat di KUA," kata Winahyu.

Ia menjelaskan, ke-89 pasangan suami istri yang melakukan nikah massal gratis di pendopo pemkab Sampang, Rabu (16/11) itu dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Sampang.

"Minimal masing-masing kecamatan kami minta mengirim sebanyak dua pasangan," kata Winahyu yang juga Ketua Tim Penggerak PKK di wilayah itu.

Dari sebanyak 89 pasangan yang melakukan nikah massal itu kebanyakan merupakan pasangan yang telah lama berkumpul sebagai suami istri bahkan beberapa diantaranya telah memiliki anak.

"Sekarang mereka itu kita nikahkan lagi, perbaruan akat nikah istilahnya, lalu kami membantu memberikan biaya itsbat nikahnya," kata Winahyu menjelaskan.

Kegiatan nikah massal gratis yang dilakukan Pemkab Sampang ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Pada 2010 pasangan suami istri yang dinikahkan secara massa sebanyak 220 pasangan pengantin, juga dari berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.

Hanya saja, pada pelaksanaan nikah massal kali ini tidak diarak keliling kota sebagaimana pelaksanaan nikah massal tahun sebelumnya karena dikhawatirkan turun hujan.

"Kalau hujan turun sedangkan rombongan berada di jalan kan bedaknya bisa luntur," katanya sambil bergurau.

Winahyu mengakui, masyarakat di Kabupaten Sampang memang masih banyak yang belumnya menyadari akan pentingnya mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hal ini terjadi, karena di kalangan masyarakat masih ada anggapan bahwa pernikahan cukup dilakukan secara agama. "Padahal dampaknya nanti pada anak keturunannya," katanya menjelaskan.

Ketika, sambung, istri Bupati Sampang Noer Tjahja ini, pernikahan tidak tercatat di KUA, maka anak keturunannya tidak akan diakui secara hukum, dan tidak bisa tercatat di kantor Administrasi Kependudukan dimana yang bersangkutan tinggal.

"Makanya ke depan kami akan terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan ini tercatat di kantor KUA dan salah satunya melalui kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti sekarang ini," kata Winahyu menjelaskan. (antarajatim.com)

Menara Seluler KTP Elektronik di Pamekasan Roboh

2011-11-16T22:08:00.000+07:00

Pamekasan - Menara seluler untuk mendukung pembuatan KTP elektronik di Kecamatan Pasean, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (16/11/2011) pagi roboh dan mengenai sebagian atap kantor kecamatan.

Menara dengan ketinggian 24 meter ini roboh pada sekitar pukul 08.30 WIB saat warga sedang ramai di kantor itu untuk pembuatan KTP elektronik. Warga yang ada di kantor kecamatan terlihat panik dan berhamburan keluar ruangan.

Saat roboh, cuaca di sekitar wilayah kecamatan Pasean cerah berawan dan tidak ada angin kencang. "Jadi robohnya itu secara tiba-tiba mas. Tidak ada angin ataupun tidak ada hujan disini," kata warga setempat Syafiudin.

Syafiudin merupakan satu dari puluhan warga yang berada di kantor Kecamatan Pasean dan hendak memproses pembuatan KTP elektronik. Saat tower roboh, ia berada di dalam kantor sedang menunggu giliran pembuatan KTP. "Tiba-tiba terdengar suara keran, seperti dan orang-orang di luar berteriak. Kami langsung berhamburan keluar," katanya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa robohnya tower seluler yang digunakan untuk pembuatan KTP elektronik ini, namun sebagian bangunan kantor seperti genteng dan sebagian tembok bangunan rusak.

Sementara akibat robohnya tower ini, layanan pembuatan KTP elektronik di Kecamatan Pasean untuk sementara waktu dihentikan.

Camat Pasean Aminuddin mengatakan, pihaknya telah melaporkan kejadian itu ke Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Kependuk Capil) Pemkab Pamekasan dan telah meminta petugas melakukan perbaikan. "Tadi saya sudah telepon Bagian Capil tentang robohnya tower KTP elektronik disini," katanya menjelaskan.

Tower KTP elektronik ini roboh, diduga karena kualitas besinya sangat jelek, karena tower ini baru didirikan pada pertengahan 2011. "Tower yang roboh ini bukan tower lama, tapi baru didirikan. Mungkin karena bahannya yang terlalu jelek sehingga cepat roboh. Untungnya tidak ada warga yang menjadi korban," kata Aminuddin.

Wilayah Kecamatan Pasean merupakan salah satu dari 13 wilayah kecamatan di Pamekasan yang saat ini memproses pembuatan KTP elektronik. Wilayah Kecamatan Pasean ini terletak di bagian pantau utara Pamekasan dan berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat kota. (kompas.com)

Warga Pamekasan Protes Proyek PNPM Jelek

2011-11-12T17:24:00.000+07:00

Pamekasan - Warga Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Madura, Jumat, protes atas pelaksanaan proyek program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang dinilai sangat jelek.

Aksi warga ini dilakukan dengan mendatangi lokasi proyek yang rusak, meski baru saja selesai dibangun. Warga menilai proyek PNPM yang digelar di desanya terkesan asal-asalan, bahkan diduga hanya sedikit menggunakan campuran semen.

"Proyek ini kan baru beberapa hari selesai. Tapi kita lihat sendiri sekarang sudah mengelupas seperti ini," kata Bahruddin, salah seorang warga sambil menunjuk pada proyek pelengsengan jalan yang sudah rusak itu.

Warga menilai, proyek PNPM yang dilakukan oleh pengelola proyek itu terlalu banyak mengambil untung, dan sama sekali tidak memperhatikan kualitas.

Padahal, program dari Pemerintah Pusat itu bersifat pemberdayaan dengan tujuan untuk membangun infrastruktur desa.

"Oleh karena itu, saya meminta agar pengelola proyek bertanggung jawab dengan memperbaiki kembali proyek yang rusak ini," ucap Badruddin, menegaskan.

Sebagian warga di desa ini juga meminta agar aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, sebaiknya turun tangan mengusut kasus proyek PNPM di desanya itu.

Proyek PNPM di Desa Konang, Kecamatan Galis ini merupakan satu-satunya proyek yang dipersoalkan warga karena kualitasnya sangat jelek, yakni rusak hanya dalam hitungan hari setelah pengerjaan selesai.

Menurut Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Kantor Bapemas Pemkab Eka Judya Setiawan, total dana proyek PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan pemerintah pada 2011 sebesar Rp25,2 miliar.

Proyek dari Pemerintah Pusat ini merupakan bantuan dan merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya. (antarajatim.com/ google)

Warga Pamekasan Tanam Pohon di Jalan Raya

2011-11-11T02:01:00.000+07:00

Pamekasan- Warga yang tinggal di sepanjang jalan raya Pademawu, Pamekasan, Madura, Kamis sore, menggelar aksi menanam pohon pisang di jalan rusak di wilayah itu.

Aksi tanam pohon pisang ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah setempat yang selama ini dinilai kurang memperhatikan usulan warga yang meminta agar jalan rusak di wilayah itu segera diperbaiki.

"Kami sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah agar jalan rusak di wilayah ini mendapatkan perhatian, akan tetapi tidak diindahkan," kata warga di wilayah itu Ahmad.

Padahal kata dia, jalan raya di wilayah Kecamatan Pademawu itu merupakan jalan provinsi dan satu-satunya penghubung di jalur lingkar selatan antarkabupaten di Madura. Apalagi jalan rusak itu berada di perempatan atau di lokasi lampu penyebarangan.

Masyarakat di wilayah ini mengaku telah melaporkan kondisi jalan rusak itu ke pemkab melalui aparat desa camat, namun tidak diindahkan.

"Akhirnya kami sepakat untuk memasang pohon pisang seperti ini di tengah jalan," kata Ahmad.

Selain merupakan bentuk protes atas lambatnya penanganan jalan rusak oleh Pemkab Pamekasan, aksi tanam pisang di jalan berlubang itu dimaksudkan agar pengendara kendaraan bermotor tidak terperosok jika melintas di wilayah itu.

Terutama, kata Ahmad jenis kendaraan bus atau truk yang memang biasa melintas di jalan raya Pademawu, Pamekasan tersebut.

"Di sini kan jalur bus. Jadi selain protes, penanaman pohon pisang di jalan yang berlubang-lubang seperti ini agar tidak ada kendaraan yang terperosok," katanya menjelaskan.

Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Pamekasan Totok Suhartono mengaku, telah menerima laporan tentang adanya aksi tanam pohon pisang oleh warga Pademawu, Pamekasan tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya akan secepatnya melakukan perbaikan jalan, karena jalan yang rusak itu diakui memang jalan utama di wilayah itu.

"Saya sudah meminta staf melakukan peninjauan dan besok kemungkinan sudah bisa diperbaiki," kata Totok Suhartono. (google/K-1/M5)

Wisman Saksikan Karapan Sapi Menurun Akibat Praktik Penyiksaan

2011-11-04T02:37:00.000+07:00

Pamekasan - Kunjungan wisatawan mancanegara ke Pamekasan untuk menyaksikan Festival Sapi Sonok dan Karapan Sapi 2011, menurun dan hanya datang dari lima negara dengan total 30 orang, termasuk wisatawan domestik yang menjadi anggota "internasional traveling".

Menurut anggota "Internasional traveling" asal Madura Ahmad Mulki Fawi Sabtu, di Pamekasan, pada 2010 wisatawan asing yang datang ke Pamekasan untuk menyaksikan karapan sapi dari 10 negara dan penurunan itu kemungkinan akibat kurangnya biro perjalanan wisata mempromisikan agenda tersebut.

Wisatawan yang datang ke Pamekasan guna menyaksikan secara langsung festival budaya Madura berupa sapi sonok, karapan sapi dan pentas seni dalam acara "Semalam di Madura" kali ini dari negara Inggris, Amerika, Rusia, Prancis, Slovakia dan Denmark.

Pada 2010, sambung dia, wisatawan luar Madura yang datang ke Pamekasan untuk menyaksikan secara langsung kegiatan tahunan di wilayah itu sebanyak 65 orang, terdiri dari wisatawan domistik (luar Madura) dan wisatawan asing.

Ahmad Mulki Fawi mengatakan, rendahnya wisatawan asing kali ini karena kegiatan budaya di Pamekasan ini bersamaan dengan kegiatan budaya yang ada di Yogjakarta.

Disamping karena waktu pelaksaan bersamaan, praktik penyiksaan dalam karapan sapi itu diduga menjadi pertimbangan bagi para wisatawan asing untuk datang menyaksikan gelar budaya tahunan di Pamekasan tersebut.

"Kalau terhadap seni dan budaya lain semisal sapi sonok, mereka sangat tertarik. Bahkan mereka sangat mengagumi," kata Mulki Fawi menjelaskan.

Secara terpisah, Kepala Badan Koordinator Wilayah Madura (Bakorwil) Eddy Susanto mengakui, rendahnya kunjungan wisatawan asing ke Pamekasan dalam gelar budaya tahunan berupa festival karapan sapi ini, salah satunya karena adanya praktik penyiksaan.

"Kami berupaya tahun depan praktik ini bisa dihapus," kata Eddy Susanto menjelaskan.

Disamping itu, pertimbangan lain, karena di Pamekasan sendiri sampai saat ini belum memiliki tempat penginapan atau hotel yang memadai.

Sebab hotel berbintang yang rencananya akan dibangun di Pamekasan oleh investor lokal saja ditutup dengan alasan karena dikhawatirkan akan menjadi tempat berbuat maksiat.

"Fasilitas hotel saya kira juga menjadi pertimbangan wisatawan untuk datang ke Pamekasan ini," kata Eddy Susanto menjelaskan. (antarajatim.com/ google)

Seniman Ajak Ulama Dialog Soal Karapan Sapi

2011-11-04T02:19:00.000+07:00

Pamekasan - Kalangan seniman di Pamekasan, Madura, mengajak ulama di daerah ini melakukan dialog tentang penyiksaan dalam karapan sapi.

"Penyiksaan dalam festival karapan sapi selama ini di kalangan masyarakat Madura harus dibicarakan dengan semua pihak karena menyangkut budaya leluhur Madura yang sudah dikenal luas di seluruh dunia," kata juru bicara seniman As'art Asharie di Pamekasan, Kamis.

Ia mengatakan, karapan sapi sebenarnya memiliki nilai seni yang sangat indah dan merupakan budaya asli masyarakat Madura. Namun budaya leluhur itu kini ternodai dengan adanya penyiksaan yang tidak manusiawi.

Menurut As'art, sapi Madura, apalagi sapi sonok atau sapi cantik dan sapi karapan, sebenarnya mengandung nilai seni yang tinggi. Oleh karena itu sapi masih sering menjadi objek lukisan para seniman lukis di daerah ini.

"Oleh karena itu perlu ada solusi alternatif atau upaya dari berbagai pihak untuk tetap mempertahannya budaya leluhur ini," katanya.

Karapan sapi sebagai produk budaya Masyarakat Madura, katanya, harus tetap lestari dan penyiksaan yang terjadi seperti membacokkan paku atau yang dikenal dengan sebutan "rekeng" harus dihapus.

As'art mengatakan, dari sisi seni budaya karapan sapi tergolong memiliki nilai seni tinggi dan hanya satu-satunya di dunia. Bahkan sapi karapan ini pula yang kemudian menjadi inspirasi masyarakat untuk menjadikan sapi tidak hanya mengandung nilai seni semata, tapi juga perekonomian masyarakat di daerah ini.

Menurut dia, fatwa tentang larangan melakukan praktik penyiksaan dalam pelaksanaan karapan sapi oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam (Fokus) tidak cukup.

"Perlu ada dialog guna merealisasikan cita-cita luhur kalangan ulama ini karena awalnya karapan sapi itu kan tanpa penyiksaan," katanya.

Kalangan seniman di Pamekasan, termasuk seniman lain di Madura menyepakati praktik penyiksaan dalam karapan sapi tidak manusiawi dan menodai citra positif budaya Madura kepada masyarakat luar yang menonton karapan sapi. (antarajatim.com/ google)

Bakorwil: kami belum bisa hapus praktik penyiksaan karapan sapi

2011-11-04T02:14:00.000+07:00

Pamekasan (ANTARA News) - Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Madura Eddy Susanto menyatakan, pihaknya belum bisa menghapus praktik penyiksaan dalam pelaksanaan festival karapan sapi piala bergilir Presiden 23 Oktober 2011 ini.

"Kalau secara pribadi saya sangat menentang dengan praktik penyiksaan karapan sapi ini," kata Eddy Susanto dalam jumpa pers di kantor Bakorwil IV Pamekasan, Jumat malam.

Pembacokan pada pantat sapi dengan menggunakan paku, kata Eddy Susanto memang banyak menuai protes berbagai pihak dan kalangan ulama di Madura karena menunjukkan prilaku yang tidak manusiawi.

Bahkan, sambung Eddy, praktik semacam itu juga bisa merusak citra Indonesia dalam kancah dunia internasional.

"Tapi mau bagaimana lagi wong pemilik sapi bilang, kalau tanpa seperti itu, dibilang karapan," kata Eddy Susanto menjelaskan.

Kendatipun demikian, kata Eddy, pihaknya akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada pelaksanaan karapan sapi pada festival karapan sapi yang akan digelar pada tanggal 23 Oktober 2011 nanti.

Salah satunya dengan memperlebar lokasi garis star dari sebelumnya hanya 15 cm pada pelaksanaan festival karapan sapi nanti menjadi 30 cm.

Para pengiring pasangan sapi (petugas yang mempersiapkan sapi) di garis star maksimal 10 orang dan maksimal empat orang yang bertugas untuk menangkap sapi di garis finis dengan durasi waktu paling lama 10 menit.

"Jika dalam waktu 10 menit pasangan sapi ini tetap tidak bisa diberangkatkan karena belum siap, maka disepakati akan diundi," katanya.

Menurut Kepala Bakorwil Eddy Susanto, langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi molornya pelaksanaan festival karapan sapi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

"Disamping itu agar penonton tidak jenuh. Sebab biasanya butuh waktu sekitar 30 menit kalau tahun-tahun sebelumnya," kata Eddy Susanto menjelaskan.

Untuk menekan praktik penyimpangan, pihak Bakorwil selaku panitia pelaksana pengarah dalam kegiatan itu juga menyumpah semua dewan juri dan para "stater" yakni orang yang bertugas memberangkatkan pasangan sapi karapan itu.

Seleksi karapan sapi tingkat Madura ini telah dimulai pada tanggal 9 September lalu di tingkat kecamatan dan pada tanggal 8 Oktober di tingkat kabupaten.

Menurut Kepala Bakorwil Eddy Susanto, pasangan sapi yang akan bersaing dalam festival karapan sapi memperebutkan piala Bergilir Presiden pada 23 Oktober 2011 itu sebanyak 24 pasangan.

Masing-masing kabupaten mengirim sebanyak enam pasangan yang meliputi tiga pasangan sapi dari golongan menang dan tiga pasangan lainnya dari golongan kalah.

Golongan menang dalam pelaksanaan karapan sapi ini adalah pasangan sapi yang masuk juara 1 hingga juara tiga di tingkat kabupaten.

Sedangkan golongan kalah adalah pasangan sapi yang kalah dalam festival karapan sapi, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, akan tetapi dilombakan lagi sebagai juara.

"Dan juara yang dilombakan khusus pasangan sapi kalah ini disebut `menang bagian kalah," kata Eddy Susanto menjelaskan. (antaranews.com/ google)

Polisi diminta tegas soal penyiksaan sapi

2011-11-04T02:07:00.000+07:00

Pamekasan (ANTARA News) - Kalangan profesi advokat di Pamekasan, Madura, meminta aparat kepolisian dari jajaran Polres setempat bertindak tegas terkait praktik penyiksaan terhadap sapi dalam pelaksanaan karapan di wilayah itu.

"Sebab penyiksaan hewan tidak hanya melanggar etika moral, akan tetapi juga melanggar hukum positif, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," kata juru bicara Advokat "Law Firm and Legal Consultant" H Agus Kasianto, SH, MH di Pamekasan, Sabtu.

Menurut Agus Kasianto, klausul yang mengatur tentang larangan penyiksaan hewan sebagaimana praktik dalam pelaksanaan karapan sapi adalah pasal 302 KUHP ayat 1 dan ayat 2.

"Dalam Pasal 302 ayat 1 itu disebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan karena melakukan penganiyaan ringan terhadap hewan," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, ia mengemukakan, pada ayat 2 di pasal yang sama juga disebutkan bahwa ancaman hukumannya bisa lebih berat lagi, yakni hingga 9 bulan, apabila penyiksaan yang dilakukan mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat menderita luka berat lainnya atau mati.

"Gerakan penegakan hukum saya kira harus dilakukan. Sebab jika praktik penyiksaan tetap dilakukan dan tidak ada tindakan hukum sama sekali maka itu sama halnya dengan melegalkan penyiksaan hewan," ujar Agus Kasianto.

Ia mengatakan, seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para organisasi massa Islam agar praktik penyiksaan dalam pelaksanaan festival karapan sapi di Madura dihapus karena tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, sebenarnya juga senafas dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini.

Bahkan, dia menilai, dalam Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ancaman hukuman bagi pelaku penyiksaan hewan lebih berat lagi, yakni antara hukuman penjara 6 bulan hingga 5 tahun.

Agus menjelaskan, dalam pasal 66 ayat 2 point C dan E di undang-undang itu disebutkan, bahwa pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, rasa tertekan.

"Saya kira kalau dalam karapan sapi dengan membancok pantat sapi, mengeles matanya dengan balsem agar larinya kencang, juga masuk dalam poin ini disamping pasal 302 KUHP itu tadi," kata Agus Kasianto, menjelaskan.

Demikian juga pada point E di pasal yang sama juga menyebutkan, bahwa penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

"Pada poin ini menyebutkan bahwa perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan," tuturnya.

Agus memandang pendekatan supremasi hukum perlu dilakukan untuk menghapus praktik penyiksaan karapan sapi sebagaimana yang biasa terjadi di Madura ini, selain dengan melakukan pendekatan kultural kepada semua pemilik sapi karapan.

"Karapan sapi ini adalah budaya leluhur masyarakat Madura yang sangat bagus dan perlu dipelihara. Tapi kini menjadi ternodai, ketika ada praktik penyiksaan seperti yang membacokkan paku ke pantat sapi agar larinya kencang," ucap.

Agus Kasianto bersama kalangan profesi advokat lainnya di Pamekasan juga berharap, agar karapan sapi hendaknya dikembalikan pada bentuk semula, yakni karapan sapi tanpa penyiksaan.

Seruan untuk menghapus praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi ini bukan hanya dari kelompok profesi advokat.

Sebelumnya, kalangan aktivis mahasiswa, MUI dan berbagai Ormas Islam juga meminta agar panitia pelaksana karapan sapi melarang praktik kekerasan dalam ajang festival budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Madura ini.

Kepala Bakorwil IV Pamekasan selaku panitia pengarah dalam pelaksanaan festival karapan sapi, Eddy Santoso, menyatakan bahwa sulit dilakukan, karena para pemilik sapi karapan menganggap itu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu agar larinya lebih kencang.

"Butuh waktu lama untuk menghapus praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi ini," kata Eddy Santoso. (antaranews.com/ google)

Ulama Pamekasan bahas penyiksaan karapan sapi

2011-11-04T01:57:00.001+07:00

Pamekasan (ANTARA News) - Ulama perwakilan dari berbagai ormas Islam di Kabupaten Pamekasan, Madura, Selasa malam, berkumpul membahas pelaksanaan penyiksaan dalam karapan sapi.

Para ulama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Ormas Islam (Fokus) dan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) ini berkumpul di gedung Islamic Centre guna menyamakan persepsi tentang praktik penyiksaan karapan sapi yang biasa di wilayah itu.

Menurut Staf Khusus MUI Pamekasan Azis Maulana, pembahasan penyiksanaan dalam pelaksanaan karapan sapi itu menjadi perhatian ulama, karena praktik itu dinilai sangat tidak manusiawi dan perlu dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

"Sebagai salah satu budaya leluhur, para ulama berpandangan karapan sapi merupakan investasi budaya yang perlu dilestarikan. Tapi praktik penyiksaan yang terjadi dalam pelaksanaan karapan sapi perlu diubah," kata Azis Maulana.

Atas dasar pemikiran itulah, serta berbagai pertimbangan hukum berikut banyaknya keluhan dari kalangan masyarakat tentang praktik penyiksaan dalam pelaksanaan karapan sapi yang selama ini terjadi, maka ulama berkomitmen, agar pola pelaksanaan karapan sapi hendaknya diubah.

Perubahan yang harus dilakukan, sebagaimana yang sempat muncul dalam usulan rapat itu adalah menghapus praktik penyiksaan.

"Seperti membacok pantat sapi dengan menggunakan paku, memoles balsem pada matanya, dan menusuk duburnya dengan besi saat hendak berangkat dari garis star pada waktu perlombaan," katanya menjelaskan.

Usulan lain menurut dia yang juga sempat muncul dalam forum rapat tertutup itu adalah menghapus praktik perjudian dalam setiap pelaksanaan karapan sapi.

Hasil keputusan rapat Ormas Islam dan ulama Pamekasan di gedung Islamic Centre Pamekasan Selasa (18/10) malam itu, menurut Azis Maulana selanjutnya akan disampaikan kepada Forum Pimpinan Daerah (Forpinda) dan DPRD Pamekasan.

"Ormas Islam yang ada di Pamekasan juga diminta proaktif melakukan gerakan menekan segala bentuk penyimpangan yang bisa merusak nilai-nilai budaya luhur masyarakat Madura," kata Azis Maulana menjelaskan.

Para ulama dari berabagai Ormas Islam ini juga berharap, agar pelaksanaan karapan sapi pada ajang festifal Karapan Sapi Piala Bergilir Presiden yang akan digelar pada tanggal 23 Oktober 2011, bebas dari praktik penyiksaan.

Sejumlah ulama yang hadir mengikuti pertemuan membahas praktik kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi itu, antara lain Ketua MUI Pamekasan KH Ali Rahbini Abdul Latif, Ketua Forum Ormas Islam (Fokus) Pamekasan KH Abd Gaffar dan Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Moh Zahid. (antaranews.com/ Google)

52 Bangunan Rusak Diterjang Angin di Pamekasan

2011-10-31T18:49:00.000+07:00

Sedikitnya 52 bangunan di Desa Ambender, Kecamatan Pegentenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, rusak akibat diterjang angin puting beliung, hari ini.

Ke-52 unit bangunan ini terdapat di tujuh dusun di Desa Ambender dan lima unit rumah milik warga di antaranya rusak parah, bahkan nyaris rata dengan tanah.

"Ini berdasarkan pendataan yang kami lakukan di lapangan," kata Kapolsek Pegantenan AKP Bambang Hermanto.

Angin puting beliung yang terjadi di tujuh dusun di Desa Ambender ini pada sekitar pukul 11.30 WIB. Ketika itu mendung terlihat tebal, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang.

Dari lima di atara rumah warga yang rusak parah akibat terjangan angin puting beliung ini, salah satunya adalah rumah milik warga bernama Moh Rois (35) yang terletak di Dusun Barat.

Semua atap rumahnya hancur berantakan dihempas angin. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Barat Jalan, Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan. Sedikitnya, ada lima rumah warga yang rusak parah. Seperti rumah milik Moh Rais (35). Demikian juga rumah milik tetangganya Sunarwi (40) juga rusak parah.

Menurut Moh Rois, angin puting beliung yang terjadi siang ini secara tiba-tiba dan langsung menghantam bagian samping rumah dan dapur miliknya.

"Saat itu terdengar suara keras, kami langsung berhamburan lari keluar rumah," ujarnya.

Selain merusak bangunan jenis rumah, angin puting beliung yang terjadi di Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan itu juga merusak dapur, kandang sapi dan ayam milik warga di wilayah itu.

"Kami belum bisa memastikan jumlah kerugian material akibat angin puting beliung ini," kata Kapolsek Pegantenan AKP Bambang Hermanto.

Peristiwa angin puting beliung yang merusak 52 bangunan di Pamekasan ini merupakan kali kedua di Madura dalam sepuluh hari terakhir ini.

Pada 22 Oktober, angin puting beliung juga terjadi di Pulau Garam, tepatnya di empat desa di wilayah Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Ketika itu sebanyak 87 bangunan milik warga yang terdiri dari rumah, toko dan rumah makan rusak akibat diterjang angin puting beliung. (sumber: antara/google)

Dua Kelompok Massa Demo Bupati Sampang

2011-10-30T18:55:00.000+07:00

Sampang - Dua kelompok massa yang berdemonstrasi ke kantor Pemkab Sampang, Madura memrotes dugaan penyimpangan cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai alat kampanye menjelang pilkada yang dilakukan oleh Bupati Noer Tjahja.

Dua kelompok massa ini masing-masing Kaukus Mahasiswa Sampang dan Lingkar Rakyat Sampang (Liras), beraksi seusai gelar sumpah pemuda di wilayah itu, Jumat.

Massa selanjutnya bergerak menuju kantor pemkab dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi nada protes kepada pemkab setempat.

Para demonstran ini berjalan kaki dari monumen Kota Sampang menuju kantor pemkab yang berjarak sekitar 1 kilometer.

Selain menggelar orasi, mereka juga membagi-bagikan brosur kepada para pengendara kendaraan bermotor yang melintas di wilayah itu.

Selain memrotes penyimpangan bantuan beras para demonstran ini, juga memrotes kebijakan Pemkab Sampang yang terkesan kurang peduli terhadap kaum muda di wilayah itu.

Korlap aksi dari Liras Alan Kaisan mengatakan, penyimpangan cadangan beras pemerintah yang dilakukan Bupati Sampang sangat merugikan rakyat dan negara.

"Oleh karenannya, kami meminta aparat penegak hukum hendaknya memroses kasus yang melibatkan bupati Noer Tjahja ini," kata Alan Kaisan, menegaskan.

Alan meminta aparat penegak hukum, yakni pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang segera bertindak cepat memproses dugaan penyimpangan beras yang dilakukan Bupati Noer Tjahja itu.

"Kami minta aparat penegak hukum tutup mata atau pura-pura tidak mengetahui terkait persoalan ini," ucap Alan Kaisan.

Demonstrasi yang dilakukan kelompok massa yang mengatasnamakan diri Liras ini lebih awal dari demo yang digelar Kaukus Mahasiswa Sampang.

Mereka sama-sama berangkat dari monumen Kota Sampang dan bergerak menuju kantor pemkab di Jalan Djamaluddin, Sampang.

Di sana, kedua kelompok massa ini berkumpul dan menggelar orasi secara bergantian.

Para pengunjuk rasa juga meminta agar bertemu secara langsung dengan Bupati Noer Tjahja guna meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan cadangan beras pemerintah yang ia lakukan, namun tidak ditemui.

Demo menuntut dugaan penyimpangan beras yang dilakukan dua kelompok massa seusai mengucapkan ikrar sumpah pemuda ini berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat polisi. (sumber: antarajatim.com/beritajatim/google)

Bupati Pamekasan Didemo Mahasiswa Terkait Istri Mudanya

2011-10-30T18:29:00.002+07:00

Pamekasan - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (PMHI), menggelar demo di depan Mapolda Jawa Timur Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (17/10).

Dalam aksinya, mereka minta Polda Jatim agar mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan yang dilakukan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, terkait surat yang digunakan untuk memperkuat bukti menikahi gadis asal Blitar.

"Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum, walaupun terlapornya adalah pejabat publik," ujar Jubir PMHI, Rastra Samara di sela aksinya, Senin (17/10/2011).

Kasus yang menjerat Bupati Pamekasan itu dilaporkan istrinya ke Polda Jatim dengan nomor laporan polisi LPB/484/IX/2011/Jatim dengan pasal 263 dan 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu.

Ceritanya, sebelum melaporkan kejadian tersebut, sekitar tahun 2003 orang nomor satu di Pemkab Pamekasan berkenalan dengan Eriska Dewi Kusnanda di mall di kawasan Surabaya timur. Selang setahun kemudian, sekitar April, bupati menikahi Eriska secara siri di Desa Ngadri Kabupaten Blitar. Dua minggu kemudian, keduanya menikah secara resmi di KUA Kesamben Blitar.

Meski sudah memiliki istri sah, ternyata Kholillurahman mengaku sebagai duda mati yang dikuatkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari perangkat desa di wilayah Kabupaten Sampang.

Selain itu, juga ada surat keterangan kematian atas nama Royhana istri pertama bupati. Padahal, Royhana sampai saat ini masih istri sah dan masih hidup.

Kehidupan Eriska dan Kholillurahman awalnya berjalan harmonis. Selang 3 tahun kemudian, Kholillurahman menghilang dari Blitar dan tahun 2007, terbit surat kematian atas nama Kholillurahman yang dikeluarkan oleh salah satu desa di Sampang. Nyatanya, Kholillurhman sampai saat ini menjabat sebagai Bupati Pamekasan.

"Ada indikasi kasus ini mau dipetieskan. Karena itu, kami meminta Kapolda tidak tebang pilih dan mengusut tuntas kasus pemalsuan surat oleh Bupati Pamekasan," jelasnya.

Selain berorasi, mereka juga menggelar berbagai poster. Diantaranya bertuliskan: 'Usut tuntas kasus pemalsuan surat Bupati Pamekasan', 'Lanjutkan proses hukum terhadap Bupati Pamekasan','Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum' dan berbagi poster lainnya.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Bulmatet Sampang, Idris Wahyudi, mengaku tidak pernah menandatangani atau membuat surat kematian atas nama Kholillurahman.

"Saya nggak pernah kenal dengan orang itu. Surat itu palsu, karena nama desa, nomor surat tidak tercantum. Anehnya kok ada tanda tangan mengatasnamakan saya," ujar Idris saat akan menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim.

Selidiki Bupati
Aksi demonstrasi Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (PHMI) di Mapolda Jatim, Senin (17/10/2011) siang, ditanggapi dingin Polda Jatim. Polisi berpendapat kasus ini masih dalam tahapan lidik atau penyelidikan, artinya penanganan kasus ini kemungkinan bisa tidak dilanjutkan.

Direskrimum Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Agus Sutisna ketika dikonfirmasi mengatakan, laporan atas nama Eriska Dewi Kusnanda kepada Kholilurrahman, Bupati Pamekasan memang ada. Laporan itu tercatat dalam laporan polda Jatim dengan nomor LPB/484/IX/2011.

Dalam laporan itu, Kholilurahman dilaporkan karena telah melakukan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 dan 266 KUHP. “Saat ini masih kami lidik,” tutur Agus di Mapolda Jatim, (17/10/2011).

Karena itu, Agus belum berani memberi komentar apapun terhadap kasus ini. Sebab apabila status dalam lidik kasus ini bisa jadi dua kemungkinan, pertama dihentikan, itupun atas keinginan pelapor sendiri alias laporannya dicabut. Dan kemungkinan berikutnya, adalah dilanjutkan.

Secara terpisah, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyatakan, pihaknya siap diperiksa polisi terkait dugaan kasus pemalsuan identitas sebagaimana tuntutan mahasiswa ke Mapolda Jatim itu.

"Monggo silahkan kalau polisi mau memeriksa saya. Yang jelas saya tidak pernah melakukan pemalsuan," kata Kholilurrahman dalam keterangan persnya di pendopo pemkab Pamekasan.

LSM Kecam Polda
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) diJawa Timur meminta Bareskrim Mabes Polri untuk turun tangan melakukan supervisi ke Polda Jatim terkait dengan kejanggalan penghentian kasus hukum yang melibatkan Bupati Pamekasan Kholilurahman.

Direktur Pusat studi hukum dan advokasi publik Ahmad Alhabsy mengatakan, pihaknya bukan tidak percaya lagi dengan penyelidikan yang dilakukan direskum Polda Jawa Timur, namun demi akuntabilitas penegakan hukum, seyogyanya ada pengawasan yang dilakukan oleh Mabes Polri.

"Saya khawatir penyidik Polda jatim ewuh pakewuh karena yang bersangkutan bupati, kalau kasus ini diawasi pusat maka kecurigaan tersebut dengan sendirinya akan hilang," ujarnya, Kamis (26/01/2012).

Dalam waktu dekat, lanjut Ahmad, pihaknya akan berkirim surat ke Kabareskrim perihal permintaan ini, bahkan tidak tertutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan bareskrim Mabes Polri. "Insya Allah minggu depan kita akan ke Jakarta, biar terang benderang kasus ini," imbuhnya.

Sebelum berangkat ke Jakarta, lanjut Ahmad, pihaknya juga akan membuat seminar dengan mengundang berbagai akademisi, sehingga ada kesepahaman gerak dan pikiran untuk mengawal kasus ini sampai tuntas.

"Kami semua berkomitmen bahwa hokum harus ditegakka tanpa pandang bulu, jangan sampai penghentian kasus ini menjadi prseden buruk penegakan hokum di jawa timur," bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan laporan Eriska Dewi Kusnanda ke Polda Jawa Timur dengan No Laporan LPB/ 484/ IX/ 2011 yang bersangkutan melaporkan dugaan pelanggaran pasal 266 dan 263 KUHP dengan terlapor Bupati Pamekasan Kholilurrahman yang tidak lain adalah suami terlapor.

Polda Jawa Timur lalu menindaklanjuti laporan polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit pencurian di Unit II Jatanum. Dalam melakukan penyelidikan sejumlah saksi sudah diperiksa baik di Surabaya maupun diluar Surabaya. Beberapa saksi yang sudah diperiksa adalah kepala KUA Kecamatan Kesamben tempat Kholilurrahman dan Eriska Dewi Kusnanda melakukan melakukan perkawinan sebagaimana UU No 1 tahun 1974.

Disamping itu mantan Kepala Desa Kemiri Gede juga sudah dimintai keterangannya. Dari beberapa keterangan saksi sebenarnya penyidik sudah menemukan unsur pidana yang dilakukan oleh Kholilurrahman sebagaimana yang dilaporkan Eriska Dewi Kusnanda.

Kasubdit Jatanum Direktorat Researce Umum Polda Jatim, AKBP Anshori mengatakan selama penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana, disamping itu pelapor juga sudah mencabut laporannya. Sehingga berdasarkan hasil gelar kasus ini harus dihentikan sambil menunggu adanya novum atau bukti terbaru. (sumber: detik/surya/beritajatim/google)

Bantuan Siswa Miskin di Pamekasan Dipotong Rp240.000

2011-10-27T22:10:00.000+07:00

Pamekasan - Bantuan siswa miskin (BSM) di Pamekasan, Madura, dilaporkan setiap penerima dipotong Rp240.000.

"Pemotongan BSM ini atas kesepakatan semua pihak, seperti guru dan komite sekolah," kata Humas SDN V Gladak Anyar Achmad Sibaweh di Pamekasan, Kamis.

SDN Gladak Anyar V meruapakan lembaga pendidikan yang dilaporkan melakukan pemotongan BSM kepada 13 siswa miskin di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Achmad Sibaweh, jika tanpa persetujuan semua pihak, baik kepala sekolah maupun komite sekolah, pihaknya tidak berani melakukan pemotongan.

"Disamping itu, pemotongan ini kan untuk dibagikan kepada siswa lain yang tidak menerima bantuan," ucapnya, berdalih.

Menurut dia, jumlah siswa miskin di sekolah itu tidak hanya 13 orang, akan tetapi hampir mencapai 30 orang. Oleh karena pihak kepala sekolah, para guru dan komite sekolah kemudian sepakat melakukan pemotongan untuk dibagikan kepada siswa lainnya.

Bantuan siswa miskin kepada 13 siswa penerima bantuan di lembaga pendidikan ini, seharusnya Rp360.000 per tahun, namun yang diterima siswa hanya Rp120.000.

"Padahal anak saya yang tanda tangan menerima BSM Rp360.000. Tapi saat penerimaan hanya Rp120.000," kata orang tua siswa Ahmad Hafi Jailani, Nyonya Azizah, mengungkapkan.

Ahmad Hafi Jailani merupakan salah satu dari 13 siswa SDN Kelurahan Gladak Anyar V Pamekasan yang menerima bantuan siswa miskin pada 2011 ini.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Prama Jaya mengakui memang telah menerima informasi terkait dengan pemotongan bantuan siswa miskin itu.

Ia menyatakan, itu memang merupakan bentuk penyimpangan, karena bantuan BSM itu memang hak siswa.

"Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tidak dibenarkan adanya pemotongan, apapun alasannya," ujar Prama Jaya, menegasaskan.

Oleh karenanya, sambung dia, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan untuk mempertanyakan tindakan pemotongan itu. (antarajatim.com)

Penyakit Gatal-gatal Serang Pamekasan dan Sampang

2011-10-27T21:56:00.000+07:00

Pamekasan - Penyakit gatal-gatal mulai menyerang warga dua kabupaten di Madura, yakni Pamekasan dan sebagian warga di Kabupaten Sampang.

"Mereka yang terserang penyakit gatal-gatal itu karena air mandi yang digunakan kotor," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ismail Bey di Pamekasan, Kamis.

Penyakit gatal-gatal ini menyerang hampir semua kelompok usia di Pamekasan, mulai dari anak-anak, remaja hingga kelompok dewasa.

Umumnya warga yang terserang penyakit gatal-gatal ini yang mandi dengan menggunakan air sumur agak keruh, karena persediaan air bersih di sumur mereka mulai menipis.

Selain karena faktor air mandi yang kotor, menurut Kepala Dinkes Ismail Bey, yang juga menyebabkan banyak warga yang terserang gatal-gatal karena cuaca saat kemarau sangat panas.

"Faktor penyebabnya sebenarnya alami. Penyakit di musim panas," kata Ismail Bey menjelaskan.

Ismail menambahkan, saat ini pihaknya sudah melakukan pemantau di sejumlah wilayah kecamatan di Pamekasan.

Dinkes, sambung Ismail, juga telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui petugas medis di berbagai Puskesmas dan Posyandu agar menaruh obat abate di kamar mandi mereka, air mandi warga bebas kuman.

Selain di Pamekasan penyakit gatal-gatal akibat mandi air kotor ini juga menyerang sebagian warga di wilayah Kabupaten Sampang.

Kepala Dinas Kesehatan Sampang Firman Pria Abadi menyatakan, dalam sebulan terakhir ini pihaknya memang banyak menerima laporan dari petugas medis di wilayah itu tentang jenis penyakit itu.

Firman menyatakan, penyebabnya karena warga itu memang mandi air kotor, akibat ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Sampang pada kemarau ini menipis.

Jenis penyakit gatal-gatal yang terjadi di wilayah ini beragam, mulai dari hanya berupa bintik-bintik hingga jenis penyakit cacar.

"Umumnya yang terserang gatal-gatal anak usia sekolah, tapi banyak juga dari kalangan orang dewasa," demikian Firman Pria Abadi. (antarajatim.com)

Anggota dewan upayakan dana bagi bocah pendaki

2011-08-25T23:12:00.001+07:00

Pamekasan - Anggota DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Iskandar, mengupayakan bantuan dana dari pemkab setempat bagi Arya Cahya Mulyana Sugianto (6), bocah pendaki 10 puncak gunung agar prestasinya tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

"Saya akan berupaya mengomunikasikan dengan Pemkab Pamekasan, karena prestasi yang diraih bocah TK asal Pamekasan ini tergolong spektakuler," kata Iskandar, Kamis.

Sebab, kata dia, pendakian ke puncak gunung yang dilakukan sejumlah anak usia sekolah yang tercatat di sejumlah media selama ini tidak berturut-turut sebagaimana telah sukses dilakukan oleh Arya.

Ia mencontohkan seperti yang pernah dilakukan oleh bocah berusia 9 tahun dari California yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest pada 2010.

Meski gunung Everest merupakan salah satu puncak gunung tertinggi di dunia, akan tetapi, pendakian yang dilakukan bocah bernama Jordan Romero ketika itu hanya satu puncak gunung. Sementara pendakian yang dilakukan Arya Cahya Mulyana Sugianto hingga mencapai 10 gunung dengan usia masih 6 tahun.

"Kami berharap Pemkab Pamekasan mau peduli atas prestasi yang telah diraih Arya ini," katanya menambahkan.

Iskandar menjelaskan, dana yang dibutuhkan Arya agar prestasinya yang spektakuler bisa tercatat MURI itu sebesar Rp25 juta, sebuah nilai uang yang cukup besar untuk ukuran kedua orang tua bocah tersebut.

Arya saat ini masih tercatat sebagai siswa TK Pertiwi di Pamekasan. Anak dari pasangan suami istri Agus Sugianto (41) dan Tri Yuli Mulyanti (40) ini memang memiliki hobi melakukan pendakian sejak usia 3 tahun dan telah dua kali melakukan upacara bendera di puncak gunung setiap 17 Agustus bersama para pendaki dewasa lainnya.

Pendakian ke-10 puncak gunung di Indonesia yang dilakukan Arya Cahya Mulyana Sugianto ini dimulai 12 Mei 2011 dan dilepas langsung oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman di pendopo pemkab setempat.

Terakhir, pendakian dilakukan di Gunung Semeru bertepatan dengan HUT Ke-66 Kemerdekaan RI. Bersama ratusan pendaki lainnya, Arya melakukan upacara bendera di puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (Mdpl) tersebut.

"Tapi kami melakukan upacara pada 17 Agustus itu di pos terakhir di Kalimati karena kondisi saat itu sedang dalam waspada dan para pendaki dilarang menuju puncak," kata ayah Arya, Agus Sugianto menjelaskan.

Menurut dia, pendakian ke puncak Mahameru baru dilakukan Arya keesokan harinya, yakni pada 18 Agustus, sebelum akhirnya Arya kembali ke Pamekasan.

Sebenarnya, kata Sugianto, pendakian yang dilakukan Arya dalam tiga bulan ini bukan hanya 10 puncak, tetapi hingga 11 puncak, karena pada 6 Juli lalu, ia berhasil melakukan pendakian hingga tiga puncak gunung sekaligus dari yang dijadwalkan hanya dua puncak gunung.

Pendakian pada 10 puncak gunung yang dilakukan oleh Arya Cahya Mulyana Sugianto, bocah itu untuk pertama kalinya pada puncak Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat, yang memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut (Mdpl) pada 22 Mei.

Selanjutnya pendakian dilanjutkan ke puncak Gunung Slamet (3.432 Mdpl) di Purbalingga, Jawa Tengah, pada 22 Mei, Gunung Sindoro (3.155 Mdpl) di Temanganggung pada 13 Juni, Gunung Sumbing (3.340 dpl) dan pada 23 Juni pendakian dilakukan di Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter dpl.

"Pada 6 Juli 2011 itu, pendakian dilakukan pada tiga puncak gunung sekaligus, yakni Gunung Arjuno, Gunung Kembar dan Gunung Welirang," kata Agus Sugianto menjelaskan.

Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan air laut, Gunung Welirang (3,156 Mdpl) dan Gunung Kembar memiliki ketinggian 3.052 meter dpl.

Pendakian dilanjutkan di puncak Gunung Rinjani pada 24 Juli dengan ketinggian (3.726 meter dpl), lalu ke puncak Gunung Penanggungan pada 10 Agustus dan puncak Gunung Mahameru pada 18 Agustus lalu.(antaranews.com)

Ritual Mandi Kembang Sambut Kedatangan Arya

2011-08-21T22:07:00.000+07:00

Pamekasan - Ritual mandi kembang menyambut kedatangan Arya Cahya Mulyana Sugianto (6), bocah pendaki 10 puncak gunung asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, di rumahnya di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Minggu.

Ritual mandi kembang ini dilakukan oleh para kerabat dan keluarga Arya atas keberhasilan bocah yang masih tercatat sebagai siswa di TK Pertiwi, Pamekasan.

"Ritual mandi kembang ini kami lakukan dengan harapan, apa yang telah dilakukan Arya semoga membawa nama harum bagi dia untuk menjadi lebih baik, mencintai alam yang merupakan karunia Allah SWT," kata orang tua Arya, Agus Sugianto.

Upacara ritual mandi kembang kedatangan anak dari pasangan suami istri Agus Sugianto (41) dan Tri Yuli Mulyanti (40) disaksikan para kerabat dan familinya di Desa Bunder, bahkan salah seorang anggota DPRD asal desa itu Iskandar juga hadir menyambut kedatangan Arya.

Tangis haru para kerabat, teman bermain dan para tetangga seolah menambah suasana ritual mandi kembang menyambut kedatangan pendaki 10 puncak gunung di Indonesia ini kian hikmat.

Dengan dipandu seorang sesepuh desa, mandi kembang menyambut kedatangan pendaki cilik Arya Cahya Mulyana Sugianto diawali dengan pembacaan doa dan bakar kemenyan.

Pendakian ke 10 puncak gunung di Indonesia yang dilakukan Arya Cahya Mulyana Sugianto ini mulai tanggal 12 Mei 2011 lalu dan dilepas langsung oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman di pendopo pemkab setempat.

Terakhir pendakian dilakukan di Gunung Semeru bertepatan dengan HUT Ke-66 Kemerdekaan RI. Bersama ratusan pendaki lainnya, Arya melakukan upacara bendera di puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) tersebut.

"Tapi kami melakukan upacara pada tanggal 17 Agustus itu di pos terakhir di Kalimati karena kondisi saat itu sedang dalam waspada dan para pendaki dilarang menuju puncak," kata ayah Arya, Agus Sugianto, menjelaskan.

Menurut dia, pendakian ke puncak Mahameru baru dilakukan Arya keesokan harinya, yakni pada tanggal 18 Agustus, sebelum akhirnya Arya kembali ke Pamekasan.

Sebenarnya, kata Sugianto, pendakian yang dilakukan Arya dalam tiga bulan ini bukan hanya 10 puncak, akan tetapi hingga 11 puncak, karena pada tanggal 6 Juli lalu, ia berhasil melakukan pendakian hingga tiga puncak gunung sekaligus, dari yang dijadwalkan hanya dua puncak gunung.

Pendakian pada 10 puncak gunung yang dilakukan oleh Arya Cahya Mulyana Sugianto, bocah itu untuk pertama kalinya pada puncak Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat yang memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut (Mdpl) pada tanggal 22 Mei.

Selanjutnya pendakian dilanjutkan ke puncak Gunung Slamet (3.432 Mdpl) di Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 22 Mei, Gunung Sindoro (3.155 Mdpl) di Temanganggung pada 13 Juni, Gunung Sumbing (3.340 dpl) dan pada tanggal 23 Juni pendakian dilakukan di Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter dpl.

"Pada tanggal 6 Juli 2011 itu, pendakian dilakukan pada tiga puncak gunung sekaligus, yakni Gunung Arjuno, Gunung Kembar dan Gunung Welirang," kata Agus Sugianto menjelaskan.

Gung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 meter diatas permukaan air laut, Gunung Welirang (3,156 Mdpl) dan Gunung Kembar memiliki ketinggian 3.052 meter dpl.

Pendakian dilanjutkan di puncak Gunung Rinjani pada tanggal 24 Juli dengan ketinggian (3.726 meter dpl), lalu ke puncak Gunung Penanggungan pada tanggal 10 Agustus dan puncak Gunung Mahameru pada tanggal 18 Agustus lalu.

Tak tercatat mori
Meski pendakian bocah bernama Arya Cahya Mulyana Sugianto, anak dari pasangan suami istri Agus Sugianto (41) dan Tri Yuli tergolong spektakuler, namun prestasi yang diraih Arya ini terancam tidak tercatat dalam museum rekor dunia Indonesia (MURI).

Menurut Agus Sugianto, hal itu terjadi karena dirinya tidak memiliki cukup dana, karena biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan daru lembaga itu sebesar Rp25 juta.

"Darimana kami mendapatkan dana sebesar itu, wong biaya perjalanan selama tiga bulan pendakian yang kami lakukan tidak sedikit," katanya menjelaskan.

Pendakian yang dilakukan Arya, bersama kedua orang tuanya dan adiknya bernama Sherina Dinda Cahya Mulyana Sugianto yang masih berumur 3 tahun.

Namun Adiknya tidak ikut hingga puncak bersama Arya, kecuali saat melakukan pendakian di puncak Mahameru pada tanggal 18 Agustus lalu. (antarajatim.com)

Bocah TK Sukses Daki 10 Puncak Gunung

2011-08-21T15:30:00.001+07:00

Pamekasan - Arya Cahya Mulyana Sugianto (6) asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim) akhirnya sukses mendaki 10 puncak gunung di Indonesia yang dilakukan mulai Mei hingga Agustus 2011 ini.

"Pendakian terakhir yang dilakukan Arya di Puncak Mahameru bertepatan dengan HUT ke-66 Kemerdekaan RI," kata Bagian Humas Tim Pendamping Pendakian Arya, Kusnindar kepada ANTARA, Kamis dini hari.

Saat menyampaikan informasi itu, Kusnindar bersama pendaki cilik Arya yang tergabung dalam tim "Ekspedisi Cahaya Merdeka 2011" tengah berada di pos pendakian Gunung Mahameru, Ranupane.

Pendakian ke puncak terakhir dari 10 gunung yang dilakukan bocah yang masih tercatat sebagai murid di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi itu merupakan kali kedua, setelah setahun sebelumnya pada tanggal dan bulan yang sama, anak dari pasangan suami istri Agus Sugianto (41) dan Tri Yuli Mulyanti (40), asal Pamekasan ini juga mendaki gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) tersebut.

Arya mulai berangkat melakukan pendakian ke 10 puncak gunung di Indonesia pada tanggal 12 Mei dan dilepas secara langsung oleh Bupati Pamekasan di pendopo Pemkab setempat.

"Rencananya kami akan tiba di Pamekasan setelah pendakian terakhir di puncak Mahameru ini pada tanggal 21 Agustus nanti," kata Kusnindar menjelaskan.

Pendakian pada 10 puncak gunung yang dilakukan oleh Arya Cahya Mulyana Sugianto, bocah itu untuk pertama kalinya pada puncak Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat yang memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

Selanjutnya pendakian dilanjutkan ke puncak Gunung Slamet (3.432 Mdpl) di Purbalingga, Jawa Tengah, lalu ke Gunung Sindoro (3.155 Mdpl) di Temanganggung, dan Gunung Wonotirto (2.000 Mdpl).

Kemudian ke Gunung Lawu (3.265 meter dpl), Gunung Rinjani (3.726 meter dpl), Gunung Agung (3.124 Mdpl), Gunung Welirang (3,156 Mdpl) Gunung Arjuno (3.339 Mdpl) dan Gunung Semeru (3.676 Mdpl).

Menurut Kusnindar, meski telah melakukan pendakian pada 10 puncak gunung, bocah Arya Cahya Mulyana Sugianto masih sehat bahkan sangat semangat.

"Kalau orang tuanya berkenan, dia masih minta mendaki satu gunung lagi, yakni gunung Bromo. Jadi kemungkinan Arya tidak kembali ke Pamekasan sesuai jadwal," kata Kusnindar menjelaskan. (mediaindonesia.com)

Warung di Pamekasan Masih Buka Siang Hari

2011-08-08T23:45:00.000+07:00

Pamekasan - Sejumlah warung penjual makanan dan minuman di Kabupaten Pamekasan, Madura masih buka di pagi dan siang hari, meski pemerintah setempat telah menyampaikan edaran agar tutup.

"Ini sesuai dengan hasil operasi yang kami lakukan tadi pagi," kata Kasi Operasional dan Ketertiban Umum Satpol PP Pamekasan M Bahri, Senin malam.

Dalam operasi yang digelar Satpol PP di sejumlah lokasi ini, petugas menemukan sebanyak delapan warung penjual makanan dan minuman yang masih melayani pembeli.

Menurut Bahri, delapan warung yang diketahui masih menjual makanan dan minuman di siang hari itu, masing-masing empat warung di Desa Blumbungan, dua warung di Desa Montok, satu di Desa Ponteh dan satu warung di Desa Polagan, Kecamatan Galis.

"Di depannya tutup. Tapi di belakang masih buka dan setelah personel melakukan 'sweeping' ternyata banyak pembeli di dalamnya," kata M Bahri, mengungkapkan.

Bahri menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan peringatan kepada para pemilik warung yang masih buka di siang hari pada bulan puasa ini.

Intinya, lanjut dia, pihak Satpol PP meminta agar mereka hendaknya menghormati Ramadhan dengan tidak lagi berjualan di pagi dan siang hari.

"Pamekasan ini kan kabupaten yang menerapkan syariat Islam, makanya para pemilik warung semestinya menghormati dengan tidak berjualan di siang hari," ucap Bahri, menegaskan.

Selain Satpol PP, ormas Islam dari Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan, Senin, juga melakukan penyisiran warung yang tetap berjualan di siang hari.

Razia yang dilakukan ormas Islam ini di wilayah perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Pamekasan. - Sejumlah warung penjual makanan dan minuman di Kabupaten Pamekasan, Madura masih buka di pagi dan siang hari, meski pemerintah setempat telah menyampaikan edaran agar tutup.

"Ini sesuai dengan hasil operasi yang kami lakukan tadi pagi," kata Kasi Operasional dan Ketertiban Umum Satpol PP Pamekasan M Bahri, Senin malam.

Dalam operasi yang digelar Satpol PP di sejumlah lokasi ini, petugas menemukan sebanyak delapan warung penjual makanan dan minuman yang masih melayani pembeli.

Menurut Bahri, delapan warung yang diketahui masih menjual makanan dan minuman di siang hari itu, masing-masing empat warung di Desa Blumbungan, dua warung di Desa Montok, satu di Desa Ponteh dan satu warung di Desa Polagan, Kecamatan Galis.

"Di depannya tutup. Tapi di belakang masih buka dan setelah personel melakukan 'sweeping' ternyata banyak pembeli di dalamnya," kata M Bahri, mengungkapkan.

Bahri menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan peringatan kepada para pemilik warung yang masih buka di siang hari pada bulan puasa ini.

Intinya, lanjut dia, pihak Satpol PP meminta agar mereka hendaknya menghormati Ramadhan dengan tidak lagi berjualan di pagi dan siang hari.

"Pamekasan ini kan kabupaten yang menerapkan syariat Islam, makanya para pemilik warung semestinya menghormati dengan tidak berjualan di siang hari," ucap Bahri, menegaskan.

Selain Satpol PP, ormas Islam dari Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan, Senin, juga melakukan penyisiran warung yang tetap berjualan di siang hari.

Razia yang dilakukan ormas Islam ini di wilayah perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Bupati-Wabup Semprot Kepala Satpol PP Kusairi

2011-07-30T01:40:00.000+07:00

Pamekasan - Bupati Pamekasan Kholilurrahman, marahi Kepala Satpol PP Kusairi, karena lambat menghadiri rapat koordinasi antara pemkab dengan para pemilik warung dan restoran di wilayah itu, Jumat malam.

Tidak hanya itu saja, yang membuat bupati berang, pimpinan institusi penegak Perda ini dinilai meremehkan instruksi atasanya. Apalagi persoalan yang akan dibahas merupakan masalah pokok yang menyangkut kepentingan umum, khusus pada bulan suci Ramadhan ini.

"Demi Allah saya kecewa kepadamu. Datang setelah rapat selesai dengan alasan yang tidak jelas," kata bupati Kholilurrahman.

Kepala Satpol PP Kusairi datang ke pendopo Pemkab Pamekasan setelah sekitar pukul 22.00 WIB setelah rapat koordinasi antara pemkab dengan para pemilik warung dan restoran yang membahas rencana kebijakan pemerintah di bulan Ramadhan selesai.

Tidak hanya bupati, Wakil Bupati Pamekasan Kadarisman Sastrodiwiryo juga kecewa, bahkan yang bersangkutan dipinjami sepatunya, karena saat datang ke pendopo itu hanya menggunakan sandal slop.

"Pakai dulu sepatu saya kalau mau menghadap bupati, disini institusi pemerintah, anda seorang pejabat, kalau masyarakat biasa saya maklumi," ucap Wabup, sembari melepas sepatu yang ia gunakan.

Meski teguran Wabup Kadarisman ini disampaikan dengan nada rendah, namun Kepala Satpol PP Kusairi nampak salah tingkat bahkan wajahnya memerah menahan malu, karena menjadi bahan tertawaan kalangan pejabat dan sejumlah masyarakat yang hadir mengikuti rapat koordinasi itu.

"Wah, ini kepala Satpol PP selaku penegak Perda seleweran begini, bagaimana bisa menertibkan pelanggaran, kalau kepala saja sudah melanggar disiplin," kata salah seorang peserta rapat.

Kepala Satpol PP Kusairi terlihat semakin salah tingkah, setelah ia hendak mengembalikan sepatu milik Wabup yang dipinjamkan kepadanya, tapi ditolak dan diminta digunakan yang bersangkutan.

"Sudah bawa saja, gunakan jika ada rapat di pendopo atau hendak mau menghadap bupati. Masak pejabat seperti anda menggunakan sandal seperti ini," ucap Wabup Kadarisman sambil menunjuk sandal yang digunakan Kepala Satpol PP Kusairi itu. (K1/Mokri/And/Ui)

TKI Asal Madura Lapor BNP2TKI

2011-07-29T14:01:00.000+07:00

Pamekasan - Seorang TKI asal Madura melaporkan perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan majikannya di Arab Saudi ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI).

"Saya terpaksa meminta pulang kepada majikan saya di Arab Saudi, karena sistem kerja yang diberlakukan majikan saya sudah sangat tidak manusiawi," kata TKI itu, Haji Mustafid kepada ANTARA, Selasa sore.

Haji Mustafid, pria asal Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Madura ini berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI pada Desember 2010 melalui perusahaan jasa tenaga kerja, PT Akbal Putra Mandiri yang beralamat di Munggang Condet, Jakarta.

Dalam kontran kerja dengan PJTKI pimpinan Omar itu dijelaskan bahwa dirinya akan bekerja di sebuah rumah tangga di Tariq Uyun, Madinah Munawarah pada juragan bernama Abdullah Bin Mohammad Akif sebagai sopir.

Akan tetapi, sambung Mustafid, setelah sampai di sana, ia tidak hanya bekerja sebagai sopir saja, akan tetapi juga disuruh bekerja sebagai penjaga gudang dan rumah, bahkan kadang diminta membersihkan lantai.

"Rumah lantai empat itu disuruh bersihkan kepada saya semua," katanya, menuturkan.

Akibat terlalu banyaknya pekerjaan itu, tutur Mustafid, sehari-semalam ia terkadang hanya tidur satu jam saja, sehingga tidak memiliki waktu cukup untuk istirahat.

Akan tetapi, meski hampir 24 jam bekerja tiada henti, Mustafid tetap mendapatkan gaji sebagai sopir, sesuai dengan kontrak kerja dengan PT Akbal Putra Mandiri yang memberangkatkan dirinya, yakni 1.000 real dan uang makan 200 real.

"Kalau dikurskan ke rupiah sekitar Rp2 jutaan lebih," ucap Mustafid.

Jadi, sambung Mustafid, pekerjaan tambahan yang diberikan majikannya kepada dirinya seperti menjaga gudang dan membersihkan rumah, tidak dihitung sepersenpun. (antarajatim.com)

Wartawan Demo Bupati Sampang

2011-07-19T23:09:00.000+07:00

Sampang - Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa, berunjuk rasa ke kantor bupati setempat, sebagai bentuk protes atas pernyataan kepala daerah itu yang dinilai melecehkan tugas mereka.

Para demonstran membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi kecamatan atas pernyataan Bupati Sampang Noer Tjahja yang menyebutkan "wartawan sebagai tukang fitnah"
"Kami tidak terima dengan pernyataan itu dan profesi kami merasa sangat dilecehkan," kata korlap aksi Hairudin.

Menurut Hairudin, pernyataan yang disampaikan Bupati Sampang yang dilansir salah satu media lokal di wilayah itu perlu dicabut dan bupati harus meminta maaf secara terbuka.

Pernyataan Bupati Sampang yang menyebutkan bahwa "wartawan tukang fitnah" ini disampaikan menanggapi pemberitaan sejumlah media yang menyatakan ada dugaan penyimpangan dalam program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS).

Padahal, sambung dia, dalam menyampaikan berita tentang dugaan adanya penyimpangan dalam program PMTAS tersebut, sudah berdasarkan fakta dan temuan di lapangan.

Selain itu, pemberitaan yang ditulis wartawan, baik cetak maupun elektronik, tidak mengklaim bahwa itu penyimpangan, meski indikasinya memang kuat, akan tetapi "dugaan".

"Kami juga telah melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait tentang persoalan ini, sehingga dari sisi kode etik jurnalis sudah benar," kata Hairudin menjelaskan.

Bupati, kata Hairudin seharusnya memahami tugas-tugas jurnalistik di lapangan. Selain itu, media sebenarnya tidak hanya sebagai penyampai informasi, namun disisi lain juga sebagai kontrol sosial yang bertugas melakukan pengawasan atas program yang diduga menyimpang untuk diperbaiki.

Demo para kuli tinta di kantor bupati Sampang Noer Tjahja ini dengan cara membisu, sebagai perlambang bahwa kebebesan pers di Kabupaten Sampang terancam dibumkam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Hermanto Subaidi saat menemui pada demonstran berjanji akan menyampaikan tuntutan wartawan ke Bupati Noer Tjahja.

"Bapak saat ini tidak bisa menemui saudara karena beliau menghadiri tugas dinas di luar kota. Tapi tuntutan saudara akan kami sampaikan pada beliau," katanya menjelaskan.

Usai menyampaikan tuntutan dan surat somasi, puluhan wartawan ini selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.

SPP SMAN 2 Pamekasan Tertinggi di Madura

2011-07-18T06:55:00.000+07:00

Pamekasan - Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMAN 2 Pamekasan, Jawa Timur sebesar Rp240 ribu per bulan lebih mahal dibanding di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di daerah itu.

"Di RSBI SMAN I Pamekasan, SPP yang ditetapkan hanya Rp200 ribu per bulan," kata Kepala RSBI SMAN I Pamekasan Basyair, Minggu (17/7). Besaran SPP yang berlaku pada tahun pelajaran 2011-2012 ini sama dengan besaran SPP tahun pelajaran sebelumnya.

Akan tetapi, sambung dia, besaran SPP di RSBI SMAN I Pamekasan tidak bisa dijadikan patokan bagi lembaga pendidikan tingkat SMA dan yang sederajat di Kabupaten Pamekasan. Soalnya, ini bergantung pada kebijakan sekolah masing-masing.

Basyair, yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN di Pamekasan, menyatakan, SPP sebesar Rp240 ribu itu tergolong paling tinggi di Pamekasan.

Sebab, di lembaga pendidikan lain di wilayah itu belum ada yang menarik SPP hingga Rp200 ribu sebagaimana RSBI SMAN I Pamekasan. "Bukan hanya Pamekasan saya kira, tapi tertinggi se-Madura itu," katanya.

Sebelumnya, Kepala SMAN 2 Pamekasan Muyanto menyatakan, penarikan uang SPP sebesar Rp240 ribu per bulan kepada siswa baru kali ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaganya.

Itu juga atas kesepakatan bersama dengan semua dewan guru dan komite sekolah yang ada di lembaga itu dan sudah disampaikan kepala para orang tua dan wali siswa. (mediaindonesia)

Rekrutmen THL Tak Prosedural Pamekasan Minta Dihentikan

2011-07-17T12:54:00.000+07:00

Pamekasan - DPRD Pamekasan, meminta rekrutmen tenaga harian lepas (THL) tak prosedural di Satpol PP setempat dihentikan.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris, Minggu menyatakan, selain hanya akan membebani anggaran daerah, rekrut THL itu juga melanggar ketentuan perundang-undangan.

"Sudah sejak dulu pemerintah pusat melarang pemkab melakukan rekrutmen THL baru. Tapi ternyata masih saja dilakukan," kata Suli Faris.

Ia juga menyayangkan pihak Satpol PP yang telah melakukan rekrutmen THL tersebut. Sebab, THL yang ada hasil rekrutmen 2008 lalu hingga kini nasibnya belum jelas.

Disamping itu, sambung dia, kemampuan keuangan daerah di Pamekasan juga terbatas, sehingga para THL yang direkrut tersebut dipastikan tidak akan menerima gaji yang layak.

Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini lebih lanjut menjelaskan, pihaknya berencana akan meminta penjelasan lebih lanjut ke pihak Satpol PP terkait rekrutmen THL tidak prosedural tersebut.

Apalagi, rekrutmen THL di Satpol PP tersebut tanpa sepengetahuan bupati selaku kepala daerah sebagaimana memang menjadi ketentuan pokok dalam rekrutmen THL dan tenaga honorer.

Secara terpisak Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satpol PP Pamekasan M Bahri menyatakan, rekrutmen THL di instansinya itu oleh oknum.     Sebab, menurut dia, secara kelembagaan, Satpol PP sendiri tidak mengetahui adanya pegawai THL baru di institusi itu.

"Kalau secara kelembagaan kami tidak pernah melakukan rekrutmen. Itu mungkin oknum," kata M Bahri menjelaskan.

Ia juga berjanji akan mengusut kasus itu dan memberi sanksi terhadap anak buahnya.

Rekrutmen THP Satpol PP tak prosedural ini ditempatkan di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Kadur.

"Yang kami ketahui berdasarkan laporan hanya satu orang di Kecamatan Kadur, dan kami belum mengetahui di wilayah kecamatan lain," kata M Bahri, mengakui.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Hadi Suwarso menyatakan, pemkab tidak akan menambah THL baru sebelum semua THL yang ada di lingkungan pemkab diangkat menjadi CPNS.

Di Pamekasan sendiri hingga kini jumlah THL yang belum diangkat menjadi CPNS berjumlah sebanyak delapan ribu orang lebih.

Dari jumlah itu, THL terbanyak berada di Dinas Pendidikan (Disdik), lalu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Satpol PP. (C-01)

Sekolah Negeri Pamekasan Masih Tarik Uang Gedung

2011-07-13T16:46:00.000+07:00

Pamekasan - Sekolah negeri di Pamekasan masih menarik sumbangan uang gedung kepada peserta didik baru dengan alasan untuk perbaikan gedung sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Achmad Hidayat, Rabu, menjelaskan pihaknya tidak melarang sekolah menarik sumbangan uang pembangunan dengan catatan harus mendapatkan persetujuan orang tua siswa.

"Yang kedua, penarikan sumbangan uang gedung itu, harus berdasarkan persetujuan dari bupati," kata Achmad Hidayat.

Jika, sambung dia, penarikan sumbangan uang gedung atau uang pembangunan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, yakni para wali murid dan Bupati Pamekasan, maka itu tergolong pelanggaran.

Menurut Achmad Hidayat, pemerintah selama ini memang mengalokasikan anggaran untuk perbaikan gedung sekolah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, kata dia, anggaran yang dialokasikan sangat minim dan belum mampu memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

"Dana untuk perbaikan dan penambahan gedung baru selama ini terbatas," ucapnya, menjelaskan.

Oleh sebab itu, sambung Dayat, pihaknya sengaja tidak menyampaikan surat edaran larangan penarikan uang gedung kepada lembaga pendidikan negeri di bawah naungan Disdik Pamekasan, sebagaimana dilakukan Disdik lain di Madura, semisal di Kabupaten Bangkalan.

Kendatipun demikian, kata Dayat, Disdik tetap meminta kepada pihak sekolah agar tidak terlalu memaksa kepada siswa yang tidak mampu untuk membayar sumbangan uang gedung.

"Sekolah harus tetap memberi kesempatan kepada keluarga miskin. Jangan sampai ada orang tua yang mengeluarkan anaknya hanya karena tidak mampu membayar uang sekolah," paparnya, menjelaskan.

Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dari APBD 2011 di Kabupaten Pamekasan lebih besar dibanding alokasi anggaran di Kabupaten Bangkalan. Sebab Pemkab Pamekasan sendiri telah memperioritaskan pembangunan pada bidang pendidikan.

Hanya saja, instruksi bebas pungutan uang gedung pada peserta didik baru pada tahun pelajaran 2011-2012 ini hanya dilakukan oleh Pemkab Bangkalan, meski kabupaten paling barat di Madura ini belum menjadikan pendidikan sebagai perioritas pembangunan. (antarajatim.com)

Koperasi Belum Mampu Gerakkan Ekonomi Masyarakat Kecil

2011-07-12T22:11:00.000+07:00

Pamekasan - Keberadaan koperasi belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Achmadi.

"Saya menilai, ini terjadi karena sistem pengelolaan organisasi dan pembinaan dari instansi dinas kurang berjalan optimal," kata Hosnan Achmadi, Selasa.

Menurut Hosnan, sebenarnya program pengembangan ekonomi mikro melalui koperasi yang dicanangkan pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat sangat bagus.

Ia mencontohkan salah satunya seperti adanya upaya pemberdayaan koperasi wanita (Kopwan) di masing-masing desa di semua wilayah di Jawa Timur.

"Hemat saya itu merupakan program cerdas," katanya.

Pada tahun 2010, Pemprov Jatim meluncurkan program pemberdayaan koperasi wanita (Kopwan) dengan memberikan bantuan modal sebesar Rp25 juta perkoperasi.

Bantuan lunak tersebut sebagai modal usaha untuk kalangan usaha mikro di perdesaan yang sasarannya adalah kelompok usaha kecil yang ada di desa.

"Jika dana ini dimanfaatkan secara optimal, saya yakin perekonomian di perdesaan akan jalan. Tidak akan kesulitan modal seperti yang terjadi sekarang ini," katanya menjelaskan.

Akan tetapi, sambung dia, karena dalam tataran pelaksanaan kurang mendapatkan perhatian, dan dari sisi pengelolaan organisasi banyak pengurus koperasi yang tidak mampu, maka seolah-olah program yang bagus dengan bantuan dana yang banyak tersebut "berlalu" begitu saja.

Padahal kata Hosnan, bantuan sebesar Rp25 juta yang telah dicairkan oleh Pemerintah Provinsi untuk modal Kopwan di semua desa dan kelurahan di Pamekasan, idealnya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro.

"Ide pemerintah menjadikan koperasi sebagai 'soko guru' perekonomian masyarakat, sekali lagi merupakan ide yang cemerlang," ucap Hosnan.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, seharusnya dinas terkait, perlu terus melakukan pendampingan dan bimbingan kepada semua pengurus koperasi, upaya serius pemerintah dalam menjadikan koperasi sebagai 'tulang punggung' ekonomi masyarakat kecil benar-benar sesuai dengan harapan.

"Yang terjadi selama ini kan tidak seperti itu. Begitu mau ada bantuan dinas terkait bersiap-siap membenahi sistem pembukuan koperasi yang akan mendapatkan bantuan, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya," ucap Hosnan.

Secara terpisah, Kepada Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Moh Zakir mengakui hal itu. Ia menyatakan, kemampuan pengelolaan administrasi keuangan pengurus koperasi di Pamekasan memang belum memadai.

"Memang ada koperasi yang sudah terbilang maju di Pamekasan ini. Akan tetapi hanya sebagian kecil. Yang banyak itu hanya tinggal nama," kata Zakir menjelaskan.

Mantan Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Pamekasan ini lebih lanjut menyatakan, pihaknya sebenarnya telah pelatihan peningkatan keterampilan kepada para pengurus koperasi, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas. "Soalnya ini juga berkaitan dengan anggaran yang tersedia di Pemkab Pamekasan," katanya menjelaskan.

Di Pamekasan, jumlah koperasi yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM pemkab sebanyak 499 unit koperasi. Rinciannya meliputi sebanyak 189 Koperasi Wanita (Kopwan), sedangkan 310 koperasi sisanya merupakan koperasi umum, seperti koperasi unit desa (KUD) dan koperasi pesantren (Kopoktren).

Menurut Moh Zakir, dari jumlah total sebanyak 499 koperasi itu hanya hanya 60 persen saja yang tergolong "sehat", yakni rutin melakukan rapat anggota tahunan (RAT), sedang 40 persen sisanya tergolong "sakit".

"Sakit dalam artian, hanya tinggal nama saja dan tidak pernah melakukan RAT," kata Zakir menjelaskan. (antarajatim.com)

Nikah Siri Masih Terjadi di Kalangan Dewan

2011-07-12T14:41:00.000+07:00

Pamekasan - Praktik nikah siri, yakni pernikahan yang dilakukan pasangan suami-istri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah secara agama hingga kini masih terjadi di kalangan anggota DPRD Pamekasan, Madura.

"Di DPRD Pamekasan ini anggota dewan yang melakukan praktik nikah siri sepengetahuan (yang ketahuan) kami satu orang," kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan, Boy Suhari Sajidin, Selasa.

Menurut Boy Suhari Sajidin, adanya anggota dewan yang melakukan praktik nikah siri tersebut terungkap, setelah pihak BK DPRD Pamekasan melakukan penelitian laporan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dewan.

Dalam laporan itu kata dia, dinyatakan bahwa ada seorang anggota dewan yang berselingkuh, akan tetapi setelah dilakukan penelitian dan cek lapangan yang bersangkutan sudah menikah secara siri.

"Kalau sudah menikah, sebenarnya tidak masalah dari sisi hukum agama. Yang bermasalah nanti dari sisi hukum positif," kata Boy Suhari Sajidin.

Terutama, sambung dia, berkaitan dengan status anak dari pasangan suami istri yang melakukan praktik nikah siri tersebut.

Ketua BK DPRD Pamekasan Boy Suhari Sajidin menambahkan, pihaknya tidak akan mempersoalkan status pernikahan siri salah seorang anggota dewan di DPRD Pamekasan tersebut, karena tradisi di Pamekasan nikah siri dianggap sudah biasa.

Disamping itu, sambung dia, masyarakat sendiri sudah menganggap biasa praktik nikah siri dilakukan, meski belum lama ini sempat menjadi persoalan hangat di tingkat nasional.

"Jadi kami sendiri tidak bisa mempermasalahkan. Biarkan saja, secara agama sudah resmi sebagai suami-istri, meski dari sisi hukum positif itu tetap sebagai bentuk pelanggaran," katanya, menjelaskan.

Kendatipun demikian, politisi dari Partai Golkar Boy Suhari Sajidin ini membantah, jika dikatakan praktik nikah siri sudah dianggap biasa di kalangan anggota dewan.

"Kalau dianggap biasa saya kira tidak. Wong yang ketahuan hanya satu orang itu," ucapnya, tanpa menyebutkan nama anggota dewan yang melakukan nikah siri tersebut.

Aktivis LSM dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi menilai, adanya anggota dewan yang melakukan praktik nikah siri tersebut, justru bertentangan dengan kebijakan Pemkab Pamekasan yang selama gencar melakukan kampanye untuk mencatatkan pernikahannya di KUA.

Di Pamekasan, kata dia, memang banyak masyarakat miskin di perdesaan yang melakukan praktik nikah siri. Akan tetapi alasan mereka karena ekonomi, bukan karena beristri lebih dari satu sebagaimana terjadi pada salah seorang anggota DPRD Pamekasan.

"Saya menilai ada sesuatu yang bertentangan. Disatu sisi pemerintah mengkampanyekan masyarakat untuk mencatatkan pernikannya di KUA, tapi disisi lain justru ada anggota dewan sendiri yang melakukan praktik nikah siri," ujarnya.

Oleh sebab itu, sambung dia, persoalan itu hendaknya bisa diselesaikan secara baik, yakni dengan mencatatkan pernikannya di KUA. "Karena dewan itu kan wakil rakyat. Bagaimana masyarakat Pamekasan mau mengikuti anjuran pemerintah jika anggota dewannya saja tidak mengindahkan," protes Sahur.

Disamping itu, menurut Sahur, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara Islam, sehingga semua ketentuan dan perbuatan masyarakatnya harus berlandaskan hukum.

"Jangan lalu menggunakan dalih pembenaran agama untuk melanggar hukum, karena hukum yang ada di Indonesia tujuannya kan untuk kemaslahatan umat juga yang ujungnya pada agama juga," ucapnya.

Harga Tembakau di Madura Tembus Rp50.000/Kg

2011-07-10T18:06:00.000+07:00

Pamekasan - Harga tembakau rajangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada musin panen kali ini tembus Rp50.000,00 perkilogram.

Sejumlah petani tembakau di wilayah Kecamatan Proppo, Pamekasan, Minggu mengaku, harga tembakau yang mencapai Rp50.000,00 perkilogram itu dengan kualitas bagus atau jenis tembakau rangan yang masuk kategori kualitas "super".

"Tapi harga tembakau rajangan yang tembus Rp50.000,00 perkilogram ini sedikit. Umumnya hanya dalam kisaran antara Rp40.000,00 hingga Rp45.000,00 perkilogram," kata salah seorang petani tembakau di wilayah itu, Samsudin.

Menurut dia, harga jual tembakau rajangan kali ini tergolong lebih tinggi dibanding harga tembakau yang berlaku pada musim panen tahun lalu. Sebab ketika itu, harga jual tembakau di tingkat petani hanya dalam kisatan antara Rp20.000,00 hingga Rp30.000,00 perkilogram.

"Mungkin karena cuaca sekarang ini lebih baik, meskipun beberapa waktu lalu sempat turun hujan," ucap Samsudin.

Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan Fathorrachman, harga jual tembakau rajangan yang berkali di kalangan sebagian petani tembakau kali ini dan tembus Rp50.000,00 perkilogram itu, sebenarnya merupakan harga di luar pabrikan.

"Artinya, itu hanya harga yang ditetapkan oleh pihak pengepul," terang Fathorrachman.

Sebab, menurut dia, sampai saat ini pihak pabrikan tembakau di Pamekasan belum melakukan pembelian.

Oleh sebab itu, kata Fathorrachman, harga jual tembakau rajangan yang mencapai Rp50.000,00 perkilogram tersebut, belum bisa dijadikan patokan harga tembakau yang berlaku pada musim panen tembakau kali ini.

"Kalau pihak pabrikan nanti sudah melakukan pembelian, itu baru bisa dijadikan patokan harga pembelian tembakau," paparnya, menjelaskan.

Tembakau milik petani yang mulai panen kali ini merupakan tembakau yang ditanam di lahan gunung dan tegal, karena waktu tanamnya lebih awal dari tanaman tembakau di lahan sawah.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan Ajib Abdullah, petani tembakau yang mulai memanen tembakaunya kali ini jumlahnya sangat sedikit dan umumnya hanya di daerah yang memang tergolong rawan kekeringan.

Di Pamekasan, menurut dia, daerah yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim tanam kali ini antara lain wilayah Kecamatan Proppo, Tlanakan dan sebagian di wilayah Kecamatan Larangan serta Kecamatan Kadur.

"Yang mulai memasuki musim panen kali ini hanya di sebagian wilayah Kecamatan Proppo dan Kecamatan Tlanakan. Di sana tergolong rawan kekeringan dan petani memang menanam tembakau lebih awal. Menjelang akhir musim penghujan mereka biasanya sudah tanam. Jadi panennya juga lebih awal," kata Ajib Abdullah, menjelaskan.

Sementara di daerah lain di Pamekasan, khususnya di lahan sawah, pada Juli ini sebagian masih ada yang baru menanam tembakau.

Kepala Dishutbun Ajib Abdullah juga menyatakan, harga jual tembakau rajangan milik sebagian petani yang mencapai Rp50.000,00 perkilogram tersebut, tidak bisa dijadikan sebagai patokan harga tembakau pada musim tembakau kali ini.

"Patokan kita tetap pada harga pabrikan. Sementara sampai saat ini perwakilan pabrikan besar yang ada di Pamekasan seperti PT Gudang Garam, Sampoerna dan Djarum belum melakukan pembelian," ujarnya.

Luas areal tanam tembakau pada di Kabupaten Pamekasan mencapai 32.205 hektare, terdiri dari lahan tegal, gunung dan sawah yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu.

Untuk lahan gunung diperkirakan mencapai 5.734 haktare, lahan tegal 15.922 hektare, dan lahan persawahan mencapai 10.549 hektare. (antarajatim.com)

Festival Lontar Pamekasan Tak Tercatat MURI

2011-07-08T20:20:00.000+07:00

Pamekasan - Pementasan musik lontar oleh 2.011 musisi di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tidak masuk dalam catatan Museum Rekor Indonesia (MURI).

"Kami sengaja tidak melaporkan kegiatan ini ke MURI, karena dana terbatas," kata Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan (Disporabud) Pamekasan Moh Yusuf Soehartono, Jumat.

Sebanyak 2.011 musisi "Thug-thug Taal" yakni jenis musik yang terbuat dari kerangka kering buah siwalan (taal) Jumat (8/7) sore pentas di area Monumen Arek Lancor Pamekasan dalam "Festival Lontar 2011".

Pada acara pementasaan musik etnik Madura yang digelar Disporabud Pamekasan bersama para seniman dan budayawan di Pulau Madura ini tergolong pementasan yang spektakuter, bahkan para budayawan di pulau ini menilai baru pertama kali digelar.

"Kalau kami memiliki dana cukup, mungkin kami akan melaporkan kegiatan ini ke MURI," kata Yusuf Soehartono.

Selain menampilkan pementasan musik "Thug-thug Taal" pada festival lontar yang berlangsung sejak tanggal 7 hingga 9 Juli ini juga dipamerkan aneka ragam hasil kerajinan industri rumah tanggal dari pohon lontar.

Seperti tas dari daun lontar (breng-breng dalam Bahasa Madura), tikar, timba air, mainan anak-anak, serta hiasan pengantin yang semuanya dari pohon lontar.

Ada juga sejumlah dokumen sejarah yang tertulis di daun lontar yang sebelumnya tersimpan di museum daerah Pemkab Pamekasan.

Wartawan ANTARA di Pamekasan melaporkan pemantasan musik Thug-thug Taal dalam Festival Lontar 2011 di Monumen Arek Lancor Pamekasan ini mampu menyedot perhatian masyarakat Pamekasan.

Pementasan musik etnik Madura ini dihadiri Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. (antarajatim.com)

Ribuan Warga Madura Ikuti Festival Lontar

2011-07-06T23:11:00.000+07:00

Pamekasan - Sebanyak 2.011 musisi etnik "Thug-thug Taal" di Madura akan mengikuti "Festival Lontar" di Area Monumen Arek Lancor Pamekasan, Jawa Timur, mulai 7 hingga 9 Juli 2011.

Kasi Pembinaan Seni dan Nilai-Nilai Sejarah Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan (Disporabud) Pamekasan Halifaturrahman, Rabu, menjelaskan, pementasan jenis musik etnik Madura ini merupakan kali pertama di Madura.

"Rencananya kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan dengan tujuan untuk menggali dan memperkenalkan potensi budaya yang ada di Madura kepada masyarakat luas," kata Halifaturrahman kepada ANTARA.

Musik "Thug-thug Taal" ini merupakan sejenis musik tabuh yang terbuat dari kerangka buah pohon siwalan yang oleh masyarakat Madura disebut "taal".

Menurut Halifaturrahman, panitia sengaja memberi nama kegiatan penampilan musik etnik ini dengan "Festival Lontar 2011" karena aneka kegiatan yang akan ditampilkan nantinya dari pohon lontar.

"Kami dari Dinas dan kalangan budayawan, serta pelaku ekonomi lokal di Madura ini menganggap kegiatan ini sebagai upaya pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan budaya," katanya menjelaskan.

Pembukaan festival lontar 2011 ini akan dimulai pukul 09.00 WIB Kamis (7/7) oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman.

Beragam jenis kesenian tradisional Madura lainnya akan ditampilkan pada festival yang menghadirkan sekitar 5.000 undangan ini. Seperti tari "Labuh Suramadu", pemantasan musik daul yang akan dimainkan oleh mahasiswa 12 negara dan parade batik Pamekasan.

Pementasan musik thuk-thuk taal oleh musisi 2011 orang ini diagendakan pada tanggal 8 Juli dan akan dihadiri oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selain pementasan musik thug-thug taal, pada Festival Lontar oleh kalangan budayawan dan seniman se Madura yang bekerja sama dengan pemkab Pamekasan ini juga dipamerka beragam kerajinan dari pohon lontar tersebut.

Seperti, tas dari daun pohon lontar, tangguk, yakni sejenis topi yang digunakan warga untuk melaut, timba, ketupat, termasuk tempat tidur.

Menurut Kasi Pembinaan Seni dan Nilai-Nilai Sejarah Disporabud Pamekasan Halifaturrahman, atas dasar itulah pihaknya bersama para seniman dan budayawan, serta pelaku ekonomi di Madura menggelar kegiatan festival tersebut.

Sebab menurut dia, lontar tidak hanya mengandung nilai seni akan tetapi juga nilai ekonomi, bahkan sejak awal menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Madura khususnya di perdesaan.

Dari sisi nilai filosofis dan budaya, lontar ini juga merupakan pohon yang unik dan tidak sama.

"Pohonya bernama pohon 'trebung', buahnya bernama 'taal' kembangnya bernama 'manyang' daunya bernama 'breng-breng', serta airnya bernama 'laang'," terang Halifaturrahman.

Di samping itu, sambung dia, semua bagian dari pohon lontar (pohon siwalan) tersebut memiliki nilai ekonomis, dan hingga kini masih berlangsung di kalangan masyarakat Madura.

"Harapan kami dengan adanya festival ini menjadi kebangkitan ekonomi dan budaya masyarakat Madura," kata Halifaturrahman berharap. (antarajatim.com)

Studi Banding Disdik Ke Singapura Menuai Protes

2011-06-30T18:04:00.001+07:00

Pamekasan - Studi banding Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Madura ke Singapura menuai protes kalangan anggota dewan di wilayah itu, karena dinilai tidak tepat sasaran dan menghabiskan banyak biaya.

"Tidak tepat jika Disdik Kabupaten melakukan studi banding ke Singapura, karena sistem pendidikan yang diterapkan di Pamekasan ini adalah sistem pendidikan nasional," kata Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris, Kamis.

Disampang itu, sambung dia, dari sisi kultur dan permasalahan pendidikan antara Pamekasan dengan Singapura juga jauh berbeda. Sehingga negara itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengembangkan pendidikan di Pamekasan yang sudah disepakati berbasis budaya dan agama.

Idealnya, sambung Suli, studi banding untuk pengembangan pendidikan, cukup dilakukan di dalam negeri, karena di Indonesia sendiri sudah banyak daerah-daerah yang maju dalam bidang pendidikan. Ia mencontohkan seperti Malang dan Jember untuk wilayah Jawa Timur serta Yogyakarta.

"Kalau sistem pendidikan bertaraf internasional yang berbasis agama, kan bisa dilakukan studi banding ke Al-Azhar di Jakarta itu," ucap Suli Faris, menjelaskan.

Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, disamping tidak tepat sasaran, studi banding lintas negara semestinya hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

Hal ini karena Kemdiknas merupakan lembaga di tingkat pusat yang menjadi rujukan dinas-dinas di berbagai wilayah kabupaten di Indonesia.

"Yang juga perlu diperhatikan dan sampai saat ini belum teratasi di Pamekasan adalah masalah pemerataan guru, dan guru bolos mengajar. Ini saja belum diatas, malah studi banding ke Singapura," ucap Suli Faris.

Protes studi banding para pejabat Disdik Pamekasan ke Singapura ini juga disampaikan sejumlah aktivis LSM di Pamekasan.

Salah satunya seperti yang disampaikan Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi.

Ia menilai studi banding yang dilakukan oleh Disdik Pamekasan itu bisa hanya menghambur-hamburkan uang negara. Sebab biaya transportasi dan akomudasi ke luar negari tidak sedikit.

Alasan bahwa studi banding yang dilakukan Disdik Pamekasan sebagai bentuk kepedulian dalam berupaya meningkatkan kualitas, dan bentuk kepedulian pendidikan sebagai disampaikan para pejabat Disdik, menurut Sahur juga kurang tepat.

"Kalau memang mereka peduli terhadap pendidikan, kenapa uang transportasi yang mencapai ratusan juta itu tidak diberikan membiaya masyarakat miskin agar mampu sekolah. Di Pamekasan ini banyak, kalau tidak percaya ayo saya tunjukkan dimana tempatnya," katanya.

Kepala SMA Negeri I Pamekasan Basyair dalam wawancara dengan ANTARA menyatakan, studi banding yang dilakukan Dinas Pendidikan ke Singapura tersebut untuk mempelajari efektitas pelaksanaan pendidikan sekolah bertaraf internasional (RSBI), mengingat Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yang menerapkan sistem pendidikan waralaba.

Disamping itu, sambung dia, di Singapura juga banyak pendidikan Islam yang telah menjadi sekolah bertaraf internasional, mulai dari tingkat SD, SMP hingga tingkat SMA.

Kepala RSBI SMA Negeri Pamekasan Basyair merupakan satu dari para kepala sekolah yang diajak para pejabat Disdik Pamekasan melakukan studi banding sistem pelaksanaan pendidikan ke Singapura.

Rombongan studi banding para pejabat disdik bersama para kepala sekolah ini berangkat sejak 27 Juni lalu. (antarajatim.com)

Pertamina, Kodeco sign extension contract for West Madura

2011-06-29T10:16:00.000+07:00

PT Pertamina and Kodeco Energy Co. Ltd. signed an extension contract for West Madura Offshore Block with the Oil and Gas Upstream Regulating Agency (BP Migas) representing the government here on Thursday.

Kardaya Winarka, the expert staff of the minister of energy and mineral resources, said after the signing that Pertamina would become the operator of West Madura under the new contract holding 80 percent participating right while Kodeco 20 percent.

The signing of the contract was done by the president director of PT Pertamina`s West Madura Upstream Energy (PHE), Hemzairil, Kodeco`s general manager, and head of NP Migas R Priyono, witnessed by minister of energy and mineral resources Darwin Saleh.

The event was also attended by the director general of oil and gas, Evita Legowo and the chief commissioner of Pertamina, Sugiharto.

The cooperation contract for West Madura Block was first signed on May 7, 1981 with Korean company Kodeco as the operator with a stake of 25 percent.

Other stake holders are Pertamina (50 percent) and Chinese CNOOC Ltd. (25 percent).

On May 7, 2011 or after 30 years of operation according to regulations the contract would expire.

Two months before the expiration of the contract the government agreed to changes in ownership of participation rights.

Based on it Kodeco handed over 12.5 percent of its right to PT Sinergindo Citra Harapan and CNOOC Ltd. to Pure Link Investment Ltd. also 12.5 percent.

Due to that Pertamina then held 50 percent, Kodeco 12.5 percent, CNOOC 12.5 percent, Sinergindo 12.5 percent and Pure Link 12.5 percent.

Although it only holds 12.5 percent Kodeco remained the operator of the block until decision is made after May 7, 2011.

On April 28, 2011 BP Migas sent a letter to the minister of energy recommending a change in the composition of West Madura participating right holders after the expiration of the contract on May 7, 2011.

So the composition changed again with Pertamina holding 60 percent, Kodeco 10 percent, CNOOC 10 percent, Sinergindo 10 percent and Pure Link 10 percent.

However with the agreement signed on Thursday Pertamina now holds 80 percent and Kodeco 20 percent. This happened because CNOOC, Sinergindo and Pure Link withdrew from participating in the operation of West Madura. (antaranews.com)

Warga Pamekasan Mulai Kesulitan Air Bersih

2011-06-28T21:34:00.000+07:00

Pamekasan - Sebagian warga Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kini mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan memasak.

"Sumber air sumur soalnya makin kecil, bahkan ada yang sudah mengering," kata warga Desa Tlanakan, Pamekasan, Zuhri, Jumat.

Untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan memasak, Zuhri dan keluarganya terpaksa mengambil air di sumur warga lainnya yang jaraknya sangat jauh.

Bahkan, kata dia, ada sebagian warga yang terpaksa membeli dengan menggunakan angkutan mobil ke desa tetangga.

"Kalau pagi hari, di sini banyak orang yang antri untuk mendapatkan air bersih," kata Zuhri menjelaskan.

Hanya saja, kata dia, persoalan kekurangan air bersih yang terjadi di desanya itu tidak terlalu parah, karena baru memasuki musim kemarau.

"Kondisi terparah sebagaimana kebiasaan tahun-tahun sebelumnya terjadi pada bulan delapan (Agustus). Sekarang masih ada sumur warga yang ada airnya," ucapnya.

Memasuki bulan Agustus, hampir semua sumur milik warga yang ada di desa ini kering, sehingga warga terpaksa membeli untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Baik untuk mandi maupun untuk memenuhi kebutuhan memasak.

Kesulitian air bersih memasuki musim kemarau ini juga mulai dialami warga Dusun Kotasek, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Memasuki musim kemarau ini, sebagian warga yang tidak memiliki sumur, kini mulai mencuri dan mandi dengan menggunakan air laut, karena khawatir persediaan air mereka tidak cukup.

Warga setempat, Zaini menuturkan, kekurangan air bersih pada musim kemarau sudah terbiasa di desanya sejak puluhan tahun lalu.

"Di sini soalnya tidak ada sumber air yang besar. Sumur milik warga tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air," katanya menjelaskan.

Menurut Plt Direktur PDAM Pamekasan Nur Djaman, Dusun Kotasek di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ini memang merupakan salah satu dusun yang terdata rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba.

"Dusun Kotasek, Desa Tlanakan dan Desa Tlesah, memang masuk dalam catatan kami sebagai desa yang sangat rawan air bersih," kata Nur Djaman menjelaskan.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum menyalurkan bantuan ke tiga desa yang mulai rawan air bersih tersebut, karena belum ada permohonan dari pemkab maupun aparat desa setempat.

"Sebab bantuan air besih yang kami salurkan itu kan atas permohonan. Mungkin kondisinya di sana belum parah. Artinya persediaan air masih ada, walaupun lokasinya agak jauh," kata Nur Djaman menjelaskan. (antaranews.com)

TKW Bangkalan Dikabarkan Meninggal di Arab

2011-06-27T21:52:00.000+07:00

Bangkalan - Seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dikabarkan meninggal dunia di Jeddah, Arab Saudi, karena sakit yang dideritanya kambuh.

Identitas TKW malang tersebut bernama Sudarmi (51) warga Dusun Janglor, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan.

"Saya mendapat telpon dari H Sujai, jika ummi saya sudah meninggal dunia di Arab karena sakit. Tapi, sampai sekarang jenazahnya tidak ada," kata putri Sudarmi, Latifah (30), saat mendatangi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat, Senin.

Latifah menjelaskan, ibunya Sudarmi berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW sejak tahun 1992. Pada tahun 1999 Sudarmi pulang ke kampung halamannya lalu berangkat kembali ke Arab Saudi.

"Ummi saya yang terakhir berangkat ke Arab dengan cara umroh, setelah umroh ummi bekerja disana hingga sekarang," ungkapnya.

Kemudian, sambung Latifah, tahun 2009, H Sujai menelpon dirinya jika sang Ummi sedang sakit. Sujai meminta kiriman uang sebesar Rp20 juta pada Latifah untuk biaya pengobatan Sudarmi.

"Saya langsung mengirim uang sebesar Rp20 juta ke Sujai melalui istrinya yang ada di Bangkalan. Tapi, setelah itu ummi nelpon jika ia tidak pernah dibawa berobat oleh Sujai," ungkapnya.

Menurut Latifah, selanjutnya akhir-akhir ini Sujai menghubungi dirinya kembali kalau Sudarmi sudah meninggal dunia sejak enam bulan lalu. Ironisnya, jenazah Sudarmi belum dikebumikan lantaran tidak ada keluarga yang menebus.

"Maka dari itu, kami meminta pada pemerintah untuk membantu kami untuk melacak keberadaan ummi saya, apa masih hidup atau meninggal menang selama ini kami tidak pernah teleponan. Jika memang sudah meninggal tolong dibawa pulang," pinta Latifah kepada kepala Dinsosnakertrans Bangkalan, Sabar Santoso.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Bangkalan, Sabar Santoso, pihaknya berjanji akan membantu Latifah untuk mencari keberadaan umminya di Arab Saudi.

Hanya saja, yang menjadi kendala pihak Dinas, karena data yang disampaikan pihak keluarga sangat minim dan tidak diketahui secara pasti tempat Sudarmi bekerja, termasuk alamatnya di Arab Saudi.

"Meski begitu, kami tetap upayakan untuk mencari Sudarmi," kata Sabar Santoso menegaskan. (antarajatim.com)

Kapal Cepat Tak Beroperasi Akibat Cuaca Buruk

2011-06-27T19:08:00.000+07:00

Sumenep - Kapal cepat milik PT Sakti Inti Makmur tidak beroperasi melayani lintasan Kalianget-Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin, akibat cuaca laut buruk.

Kepala PT Sakti Inti Makmur (SIM) Cabang Kalianget, Wijiyanto menjelaskan, sesuai informasi yang diterimanya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Maritim di Perak, Surabaya, kondisi cuaca laut di Perairan Kangean dan sekitarnya diperkirakan buruk.

"Kondisi cuaca laut buruk itu ditandai dengan ketinggian ombak hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, kami memutuskan tidak mengoperasikan kapal guna melayani lintasan Kalianget-Kangean pada Senin ini," ujarnya di Sumenep.

Ia mengatakan, kondisi cuaca laut yang buruk di Perairan Kangean dan sekitarnya sudah terasa sejak Minggu (26/6) siang.

"Pada Minggu pagi, kapal kami beroperasi dengan rute Sapeken-Kangean-Kalianget. Saat itu, perjalanan kapal kami sudah dihadang ombak setinggi dua meter lebih," paparnya.

Secara kasat mata, kata dia, kondisi cuaca laut pada Minggu sore dan Senin pagi, masih dinilai kurang kondusif bagi kapal milik PT SIM.

"Kapal kami masuk kategori kapal cepat. Ketinggian ombak sekitar 2,5 meter itu sudah membahayakan perjalanan kapal. Kami tidak ingin menanggung risiko," paparnya.

Wijiyanto berharap kondisi cuaca laut segera kondusif supaya aktivitas kapalnya berjalan normal dalam melayani lintasan Kalianget-Kangean.

Kapal cepat milik PT SIM, Kapal Express Bahari 3C melayani lintasan Kalianget-Kangean sebanyak tiga kali dalam sepekan, yakni Senin, Kamis, dan Sabtu.

Dalam kondisi normal, titik awal pemberangkatan kapal setiap beroperasi adalah Pelabuhan Kalianget dan baru keesokan harinya kembali ke Kalianget. (antarajatim.com)

Ahmad Wahib, Sang Revolusioner Pemikiran Islam dari Sampang

2011-06-26T23:46:00.000+07:00

Buku Pergolakan pemikian Islam adalah sebuah buku catatan harian yang ditulis oleh Achmad Wahib, seorang pemikir Islam asal Sampang, Madura, Jawa Timur.

Buku ini berbentuk buku saku.Dengan kertas koran terbitan LP3ES. Di sunting oleh Djohan Effendi dan Ismed Natsir. Di halaman xi ada foto Ahmad Wahid sedang mengetik. Dokumentasi Majalah Tempo. Perawakannya sederhana. Kurus dan ceking.
***

Dalam kata-kata Mukti Ali" Akan tetapi saya kira, bagaimanapun keyakinan kita masing-masing , catatan harian Ahmad Wahid ini cukup mengesankan. Bahkan mungkin aka merangsang dan menggoda pikiran kita. paling tidak bisa memahami pergulatan pikiran seorang anak muda yang sedang mencari. Orang boleh setuju atau menolak pikiran-pikiran almarhum Ahmad Wahid, tetapi ia yang berprawakan kecil, walau meninggal dalam usia yang masih muda, ternyata hidupnya tak sia-sa. Dan bagi kawan-kawannya, catatan harian almarhum ini merupakan warisan yang sangat berharga" Yogyakarta, February 1981.

***
Buku ini adalah cetakan pertama dari LP3ES. Buku tersusun dalam 4 bab utama dengan kata pengantar dari H.A Mukti Ali. Mukti Ali adalah pentolan dari HMI yang menjadi leader sebuiah grup diskusi Limited Group di mana Ahmad Wahid juga intens ikut terlibat dalam diskusi-diskusi panas.

***
Dalam penyajiannya , karena mempertimbangkan berbagai hal dan untuk mempermudah pembaca memahami buah pikiran Ahmad Wahid, maka catatan harian ini dikelompokan dalam judul-judul berdasarkan tema bukan berdasarkan kronologis .
***
Bab pertama mencakup rentang waktu dari 17 Januari 1969 sampai 27 Januari 1973.
rentang waktu ini mencakup jalan pikiran Ahmad Wahid yang sedang gelisah , sebuah pencarian jati diri yang penuh dengan pertanyaan -pertanyaan besar . Secara keseluruhan Bab pertama mengambil porsi terbesar dalam catatn harian Ahmad Wahid ini. Bab pertama ini mencakup sampai 193 halaman dari 351 halaman buku saku ini. Nampaknya memang buah pikiran mengenai keagamaanlah yang paling mendominasi catatan harian ini. dan tentu saja para penyunting berpikir bahwa topik inilah yang menjadi porsi terpenting.
***
Bab pertama ini di tutup dengan catatan mengenai initi pokok sebuah diskusi di rumah Dawam Rahardjo dan di catatan ini Ahmad Wahid menulis bahwa ''Islam adalah Qur-an dengan penafsiran secara insipratif "
***
Catatan awal pada periode 1969 dibuka dengan kalimat yang mungkin akan memerahkan telinga saudara-saudara Muslim :
" Kita orang Islam belum mampu menterjemahkan kebenaran Islam dalam suatu program pencapaian. Antara Ultimate values dalam ajaran Islam dengan kondisi sekarang memerlukan penerjemahan-penerjemahan..." ( 17 Januari 1969 )
***
Dalam sub judul Kebebasan Berpikir Ahmad Wahid menulis tentang kegalauan hatinya tentang ajaran dan pemahaman Islam ...:
" Kadang-kadang hatiku berpendapat bahwa dalam beberapa hal ajaran Islam itu jelek. Jadi ajaran Allah itu dalam beberapa bagian jelek dan beberapa ajaran manusia, yaitu manusia-manusia besar , jauh lebih baik. Ini akal bebasku yang berkata, akal bebas yang meronta-ronta untuk berani berpikir tanpa disertai ketakutan akan dimarahai Tuhan .( 9 Maret 1969 )
Lalu pada catatan 17 Juli 1969, sejalan dengan pikiran "nyeleneh " pada beberapa bulan sebelumnya, Ahmad Wahid menulis : "Mungkin akan ada orang yang mengemukakan bahaya berpikir bebas yaitu orang yang beripikir bebas itu cenderung atau bahkan bisa jadi atheis. Betulkah ? Orang yang sama sekali tidak berpikir juga bisa atheis. ( 17 Juli 1969 )
***
Diakhir catatan pada bab ini Ahmad Wahid menulis perasaannya tentang Natal. Catatan tertanggal 25 Desember 1972 ini terasa sendu dan sunyi
" Hari ini adalah hari natal. Kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen ingin kusampaikan berbahagia dan simpatiku pada kesungguhan mereka menerima pesan Natal. Banyak kawan-kawan di kalangan Kristen dan katalik yang tidak sempat kukirimi surat ucapan selamat. Surat itu bukan formalitas. Dia punya arti bagi persahabatan dan pembinaan saling menghargai." ( 25 Desember 1972 )
***
Perasaan tulus yang ditulis Ahmad Wahid ini kita terasa sangat langkah dari saudara kaum Muslim sekarang ini dimana ketika fatwa mengharamkan mereka memberi selamat Natal kepada kaum Nasrani. Mungkin latar belakang masa remaja tinggal di asrama Katolik dan lingkungan Katolik , apa yang di tulis oleh Ahmad Wahid tentulah hal yang wajar. Betapa banyaknya hal-hal kecil seperti ini hilang ketika agama di jadikan komiditas politik dan menghilangkan makna agama yang hakiki, saling mengasihi. Semangat berbagi kasih. Semangat Religiositas kata Mangunwijaya. Semangat inklusivitas yang hilang. betapa sayang.
***
Aku pikir tulisan-tulisan dalam catatan harian ini , akan menjadi penting dan memberikan sebuah cara berpikir yang lain bagi saudara kaum Muslim.
***
Maka bila Wahid berumur panjang dan melihat kehidupan beragama hari ini, aku berpikir mungkin dia akan menulis lebih keras lagi atau duduk termaktub-maktub heran dan tak bisa percaya. Benarkah Tuhan yang dia ajak bicara pernah paham apa yang kini tengah terjadi di tengah bangsanya ?
***
Maka kerinduan kita pada sosok toleran seperti Wahid -walau dalam pikiran dan tulisan-terasa sangat menguat dan mengedor-gedor pintu tali silaturahim kita kini. Tuhan mungkin tengah menguji kita dengan memanggil Wahid lebih di usia muda. Sayang !
***

Anggota DPR Kirim Surat Terbuka pada Presiden

2011-06-26T16:41:00.000+07:00

Bangkalan - Anggota Komisi VIII DPR RI asal Madura MH Said Abdullah mengirim surat terbuka kepada Presiden terkait usulan menjadikan Pulau Madura sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) pasca operasional jembatan Suramadu.

"Surat terbuka yang saya kirim kepada Presiden itu intinya, meminta Madura dijadikan kawasan ekonomi khusus," kata MH Said Abdullah di Bangkalan, Minggu.

Anggota DPR RI asal Madura MH Said Abdullah mengemukakan hal ini dalam serap aspirasi dengan tokoh masyarakat dan ulama Madura tentang Pengembangan Ekonomi dan Masa Depan Madura pasca operasional jembatan Suramadu.

Jika, kata dia, kawasan ekonomi khusus diberlakukan, maka akan banyak investor masuk ke Madura, karena dengan sistem KEK, perekonomian di Madura akan terbuka bagi siapa saja, termasuk dari luar Madura.

Dengan menjadikan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus, peluang investasi juga akan lebih besar, dibandingkan dengan kondisi Madura saat ini yang dikelola oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

"Selain membuka peluang yang lebih besar bagi kalangan investor, dalam sistem KEK itu, peran pemerintah daerah akan lebih optimal," kata Said Abdullah menjelaskan.

Sementara yang terjadi saat ini, sambung dia, daerah seolah-olah tidak memiliki peran sama sekali dan hanya terfokus pada BPWS. Padahal, sambung dia, di era otonomi daerah saat ini, semestinya daerah diberi peran yang lebih luas.

Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI ini lebih lanjut menjelaskan, dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden itu, dirinya juga meminta agar Madura tidak dijadikan seperti di Kepulauan Riau, Batam, sebab karakter sosial dan budaya masyarakat Madura jauh berbeda dengan masyarakat disana.

"Karakter sosial dan budaya masyarakat Madura ini perlu menjadi perhatian pemerintah juga dalam menerapkan sistem pengembangan ekonomi di Madura yang berpihak pada masyarakat setempat," kata pria asal Sumenep, Madura ini menjelaskan.

Untuk membangun Madura pasca operasional jembatan Suramadu, menurut MH Said Abdullah, tidak perlu ada BPWS, tapi cukup memberdayakan empat pemerintahan daerah yang ada di pulau itu.

Ia juga yakin, jika daerah diberi kepercayaan menata perekonomian disana, pertumbuhan ekonomi di Madura pasca operasional jembatan Suramadu akan lebih cepat dan tidak akan terjadi persoalan dengan pembebasan lahan.

Sebab menurut dia, yang mengetahui karakter masyarakat Madura itu adalah orang Madura itu sendiri. "Sampai sekarang pembebasan lahan di kawasan Suramadu kan belum selesai, padahal jembatan itu sudah dioperasikan sangat lama. Tapi geliat ekonomi masyarakat belum terasa," katanya.

(yahoo.com)

Ulama : Penyiksaan Dalam Karapan Sapi Terlarang

2011-06-25T23:05:00.002+07:00

Bangkalan - Tokoh ulama Bangkalan, Madura, Jawa Timur, KH Nuruddin A Rahman, menyatakan, budaya karapan sapi yang dimiliki masyarakat Madura tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, namun yang tidak boleh (terlarang) adalah kekerasan atau penyiksaan pada hewan.

"Karapan sapi boleh, yang tidak boleh menyakiti hewan dan `taroan` (judi), ini harus dihilangkan," kata pengasuh Pesantren Mambaul Hikam, Burneh, Bangkalan itu saat menjadi nara sumber seminar nasional `Aku Cinta Budaya Madura` di gedung Rato Ebu Bangkalan, Sabtu.

Akan tetapi, kata dia, ketika praktik perbuatan menyimpang tersebut sudah bercampur aduk dengan budaya, maka, sambung dia, biasanya sulit dihilangkan dan perlu ada perhatian khusus dan komitmen semua pihak untuk mengubahnya.

Nuruddin menjelaskan, tidak ada budaya yang dilarang dalam agama selama tidak menyimpang dari ajaran. Budaya itu baik, tapi yang tidak baik adalah hal negatif yang disisipkan dalam budaya tersebut, seperti permainan kartu remi dan domino.

Pada hakikatnya, kata KH Nuruddin, jenis permainan itu boleh. Namun, yang tidak boleh jika disisipi dengan judi karena melanggar aturan yang ada.

Menurut dia, untuk memberantas perbuatan menyimpang tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung, namun perlu secara bertahap. Islam dengan budaya harus memilah-milah. Jika budaya itu tidak sesuai syariat, maka harus dihapus dengan cara santun.

"Seperti minuman keras. Dulu menjadi budaya di negara Arab. Nah, untuk memberantas budaya ini dilakukan secara bertahap," kata mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu.

Penghapusan secara bertahap itu, katanya, kata dia, muncul melalui firman Allah SWT dalam sebuah ayat Al Quran yang artinya, "Jangan melakukan shalat dalam kondisi sedang mabuk."

Selain itu, sambung Nurruddin, turun ayat lagi yang intinya menjelaskan, bahwa sesungguhnya "khamr" (minuman keras) dan judi dilarang, meski bermanfaat, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya.

Selanjutnya, ayat terakhir baru menegaskan minum-minuman keras (khamr) dan judi itu merupakan perbuatan dosa dan harus ditinggalkan.

"Tidak benar jika Islam menentang suatu dengan kekerasan, tapi dengan cara menyesuaikan diri, bagaimana Islam bisa diterima, mendapatkan simpati bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara santun," katanya.

Dalam hal praktik penyiksaan dalam pelaksanaan karapan sapi, sambung Nuruddin, juga perlu dilakukan upaya sistematis dan terarah, sehingga budaya karapan sapi yang merupakan budaya kebanggaan masyarakat Madura tersebut, benar-benar lestari dan bebas dari praktik menyimpang.

(antaranews.com)

Pengunjung Museum Sumenep Meningkat Selama Liburan

2011-06-25T18:54:00.000+07:00

Sumenep - Jumlah pengunjung museum di Sumenep meningkat dari biasanya 50-100 orang menjadi 300 orang per hari selama masa liburan sekolah.

"Peningkatan jumlah pengunjung pada pekan ini (Senin-Sabtu) memang 100 persen lebih. Maklum, ini masa liburan sekolah," kata pemandu wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, M Ramli, Sabtu.

Ia menjelaskan, pengunjung museum didominasi warga Pulau Madura dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

"Namun, ada pula pengunjung yang berasal dari luar Madura, seperti Surabaya, Malang, dan Situbondo. Pengunjung lokal biasanya juga mengunjungi Asta Tinggi (kompleks permakaman Raja Sumenep) setelah dari museum," ujarnya.

Selain itu, terdapat 15 wisatawan mancanegara yang mengunjungi museum pada pekan ini.

"Wisatawan asing tersebut tidak datang secara bersamaan. Biasanya, rombongan wisatawan asing akan melakukan kunjungan pada Oktober, karena ketika itu ada sejumlah kegiatan seni dan budaya yang merupakan rangkaian perayaan Hari Jadi Sumenep," kata Ramli mengungkapkan.

Wisatawan yang ke museum biasanya akan diajak oleh pemandu dari Disbudparpora untuk mengunjungi bangunan keraton dan "Taman Sare" (tempat pemandian permaisuri dan putri raja) yang merupakan peninggalan sejarah dari Raja Sumenep.

Untuk mengunjungi tiga lokasi tersebut, para pengunjung hanya membayar retribusi sebesar Rp1.000,00 untuk dewasa dan Rp500,00 bagi anak-anak.

"Itu sudah termasuk pelayanan dari kami yang tergabung dalam tim pemandu wisata," kata Ramli.*

(antarajatim.com)

Peziarah Makam Syaichona Cholil Bangkalan Meningkat

2011-06-25T18:49:00.000+07:00

Dok.google.com

Bangkalan - Peziarah komplek pesarean/makam Syaichona Cholil di Desa Martajasah, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, meningkat dalam beberapa hari terakhir.

"Memasuki musim liburan sekolah, peziarah yang datang ke sini meningkat hingga enam kali lipat dari hari biasa," kata pengurus pesarean Syaichona Cholil Bangkalan, Mohammad Rawidi, Sabtu.

Ia menjelaskan, jika hari biasa peziarah yang datang ke komplek pemakaman Syaichona Cholil hanya berkisar 50-60 bus per hari, namun saat ini peziarah yang berkunjung mencapai 200-250 bus.

"Mereka yang datang ke sini tidak hanya dari Bangkalan atau daerah lain di Madura, melainkan ada peziarah dari luar negeri seperti Brunei Darussalam dan Tokyo, Jepang," ungkapnya.

Bahkan, pekan depan akan datang peziarah dari Kuala Lumpur, Malaysia, yang datang ke pemakaman Syaichona Cholil. Rombongan peziarah tersebut diperkirakan sebanyak 15 bus.

"Soal tata tertib sendiri, semua pengunjung sudah tahu, sehingga selama ini tidak ada sesuatu yang menyimpang dari aturan yang ada. Itu menandakan bahwa semua pengunjung sudah paham dengan aturan," ucapnya.

Menurut Rawidi, pihaknya sekarang masih melakukan pembangunan masjid untuk direnovasi menjadi lebih besar guna memberikan kenyamanan bagi peziarah yang jumlahnya semakin banyak.

"Kami juga telah membuat lahan parkir yang luas sehingga bus yang ditumpangi peziarah bisa diparkir dengan aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada," paparnya.

Pascaoperasi Jembatan Suramadu, katanya, peziarah yang datang ke pesarean ada peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya, sebab dilihat dari segi biaya transportasi lebih murah dan bisa memangkas waktu.

"Begitu juga dari sektor keamanan. Jika lewat kapal pernah ada kejadian uang milik peziarah yang disimpan di bus hilang, kalau lewat Suramadu tidak ada," urainya.

(antarajatim.com)

87 TKI Ilegal Asal Sumenep Dipulangkan Paksa

2011-06-24T21:30:00.000+07:00

Sumenep-Sebanyak 87 tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dipulangkan paksa oleh pemerintah Malaysia. Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, Fatah Zamani, Jumat, menjelaskan, sejak Januari hingga Mei 2011 terjadi sembilan kali pemulangan paksa TKI ilegal oleh pemerintah Malaysia. "Sesuai data yang kami miliki, dari sembilan kali pemulangan paksa itu terdapat 87 TKI ilegal asal Sumenep yang melapor kepada kami, sekaligus menerima bantuan dana transportasi untuk pulang ke kampung halamannya," katanya di Sumenep.

Sebanyak 87 TKI ilegal itu tercatat sebagai warga di sejumlah desa di dua kecamatan di Pulau Kangean, yakni Arjasa dan Kangayan. "Dua kecamatan di Pulau Kangean itu merupakan kantong TKI ilegal di Sumenep. Setiap kali ada pemulangan paksa TKI ilegal oleh pemerintah Malaysia, TKI ilegal yang berasal dari Sumenep ternyata warga Pulau Kangean," paparnya.

Fatah mengatakan, pihaknya tidak memiliki data tentang jumlah TKI ilegal asal Sumenep yang bekerja di luar negeri. "Bagaimana kami punya data, jika mereka berangkat ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal. Kami tahu ada TKI ilegal asal Sumenep jika ada kasus pemulangan paksa oleh pemerintah Malaysia dan selanjutnya mereka melapor kepada kami," ujarnya.

Ketika dipulangkan paksa, para TKI ilegal itu didata oleh jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya diberi surat pengantar. "Surat pengantar itu yang menjadi bukti bahwa mereka adalah TKI ilegal yang baru dipulangkan atau dideportasi oleh pemerintah Malaysia," ucap Fatah, mengungkapkan.

Bantuan dana transportasi yang diberikan Pemkab Sumenep kepada TKI ilegal yang dipulangkan paksa dari luar negeri sebesar Rp75 ribu per orang.

(sumber: republika.co.id)

Empat Orang Tewas Dalam Kecelakaan di Sampang

2011-06-24T21:25:00.001+07:00

Sampang - Sebanyak empat orang tewas dan dua orang lainnya luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil kijang dan sepeda motor di Jalan Raya Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Jumat.

"Semula korban tewas hanya tiga orang, tapi sore ini satu korban lagi meninggal di rumah sakit, sehingga korban tewas akibat kecelakaan itu semuanya empat orang," kata Kepala Bagian Operasional Polres Sampang, Kompol Danuri, ketika dihubungi ANTARA.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Dua pengendara sepeda motor jenis Honda Mega-Pro tewas di lokasi kejadian, sedangkan seorang penumpang mobil kijang juga tewas.

Satu korban tewas lainnya adalah pengendara sepeda motor Suzuki yang menabrak mobil kijang dari arah belakang, karena tidak sempat melakukan pengereman saat terjadi kecelakaan.

"Penumpang di mobil kijang itu satu keluarga," kata Kompol Danuri.

Ia mengatakan dua korban luka-luka dalam kecelakaan tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Daerah Sampang. "Satu patah tulang dan satunya lagi patah lengan. Kondisi keduanya cukup kritis," tambahnya.

Korban tewas berasal dari Kabupaten Sampang itu masing-masing Erlis pengendara mobil dan Umar Faruk pengendara sepeda motor Suzuki Smash.

Sementara, sambung dia, korban tewas lainnya adalah bernama Ali Imron pengendara sepeda motor Mega Pro dan temannya yang identitasnya belum diketahui.

"Pengendara sepeda motor ini berboncengan, dan baru satu yang kami ketahui namanya," kata Kompol Danuri menjelaskan.

Korban tewas bernama Erlis merupakan seorang guru SDN Karang Dalem I Sampang yang satu mobil dengan suaminya Prawito, seorang Kepala SDN Kanjar, Kecamatan Torjun, Sampang yang kini di dirawat di RSD Sampang karena kritis.

Sementara korban tewas pengendara motor Mega Pro asal Desa Palengaan, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. "Kemungkinan temannya yang membonceng yang juga tewas ini juga dari Palengaan," kata Kompol Danuri.

Sedangkan, sambung dia, korban tewas bernama Umar Faruk, pengendara sepeda motor Suzuki Smast diketahui berasal dari Desa Malakah, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

Kecelakaan maut yang menyebabkan empat orang tewas dan dua korban lainnya luka-luka ini terjadi, saat mobil Kijang bernomor polisi N 642 CY yang ditupangi keluarga Erlis tersebut melaju dari arah timur dan berusaha menghindari jalan berlubang, di jalan Raya Jrengik, tempat kecelakaan lalu lintas itu terjadi.

Karena terlalu ketengah dan kecematan tinggi, mobil yang dimudikan oleh suaminya Prawito ini akhirnya menambrak sepeda motor Suzuki Smash bernomor polisi N 2909 DL yang dikemudikan oleh Umar Faruk.

"Mobil berikut sepeda motor ini terpelanting menabrak tiang telepon beton, serta menabrak sepeda motor Mega Pro bernomor polisi M 2480 U yang datang dari arah berlawanan," kata Kompol Danuri menjelaskan.

Untuk kepentinngan penyelidikan, dua sepeda motor berikut mobil Kijang yang terlibat dalam kecelakaan maut tersebut, kini diamankan di Mapolres Sampang.
Sebelumnya pada Maret lalu, tiga pengendara kendaraan bermotor yang terdiri dari satu keluarga juga tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jrengik, Sampang, Madura.

(sumber: www.antarajatim.com)

Bantuan Raskin Di Pamekasan Dipotong 10 KG

2011-06-24T21:19:00.000+07:00

Pamekasan, 24/6 (MADURANEWS) - Bantuan beras bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota, Pamekasan, Madura, Jawa Timur dipotong 10 kilogram, sehingga rumah tangga sasaran hanya menerima lima kilogram dari seharusnya 15 kilogram.

Hami Gamdani (45) warga miskin di Kelurahan Bugih, Pamekasan, Jumat, mengaku, dirinya memang sudah biasa menerima bantuan raskin setiap bulan sebanyak lima kilogram dengan harga Rp1.700 per kilogram.

"Dari dulu saya memang hanya menerima bantuan lima kilogram. Bukan hanya saya sebenarnya semua warga miskin penerima bantuan raskin memang seperti itu," terang Hami Gamdani.

Meski hanya menerima bantuan lima kilogram, warga tidak pernah protes kepada aparat kelurahan, karena mereka khawatir tidak akan menerima bantuan lagi.

Janda dengan dua orang anak yang kesehariannya bekerja sebagai penjual kopi dan makanan bagi abang-abang becak di jalan Pintu Gerbang Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, distribusi raskin di Kelurahan Bugih tidak dilakukan setiap bulan.

"Pernah selama tiga bulan kami tidak menerima bantuan. Sekarang ini dipanggil lagi untuk menerima bantuan dan tetap lima kilogram tidak bertambah," katanya menuturkan.

Pemotangan bantuan beras bagi masyarakat miskin tidak hanya terjadi di Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota, namun juga dialami sejumlah warga desa lain di Pamekasan.

Menurut Kepala Badan Urusan Logitik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Ali Ardi, bantuan beras bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan ialah 15 kilogram dengan harga tebusan Rp1.600,00 per kilogram.

"Soalnya distribusi oleh Bulog ke desa memang seperti itu," katanya menjelaskan.
Jika, sambung dia, di lapangan ternyata ada pemotongan, itu sudah menjadi tanggung jawab aparat desa dan pemkab Pamekasan, bukan Bulog.

Ia menjelaskan total rumah tangga sasaran penerima bantuan raskin yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Pamekasan pada 2011 ini sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan. (lap harun/ant)

(sumber: http://sigapbencana-bansos.info)

Dinsosnakertrans Upayakan Keringanan Bagi TKI Zaenab

2011-06-23T18:10:00.000+07:00

Bangkalan - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, berjanji akan mengupayakan sekuat tenaga agar hukuman yang menimpa TKI asal wilayah itu, Zaenab di Arab Saudi diringankan.

"Kami akan mengirim surat pada pemerintah provinsi dan pusat serta KBRI supaya hukuman Zaenab diringankan dan dibebaskan. Sehingga ia bisa berkumpul kembali bersama keluarga disini," kata Kepala Dinsosnakertrans Bangkalan, Sabar Santoso, Kamis.

Sabar Santoso mengemukakan hal ini saat menerima putra Zaenab, Syaifuddin (19), bersama pamannya, Mohammad Hasan yang didampingi Ketua LSM Lempar, Fathurrahman Said, di Dinsosnakertrans, yang datang meminta Pemkab Bangkalan mengupayakan keringanan hukuman terhadap TKI Zaenab.

Kepada pemerintah Syaifuddin meminta, bisa membantu meringankan beban hukuman terhadap orang tuanya, bahkan kalau bisa dibebaskan.

"Kami meminta kepada pemerintah melalui Dinsosnakertrans supaya melakukan lobi-lobi pada pemerintah Arab Saudi agar mamak (ibu) saya bisa dibebaskan dari hukuman," kata "Ipung" sapaan karib Syaifuddin.

Menurut dia, dirinya ingin seperti dulu, yakni berkumpul bersama ibu tercinta di rumah. Sebab, sudah empat belas tahun terakhir dirinya tidak pernah berjumpa dengan sang ibu tercinta.

"Saya dan adikku (Ali Ridho) merindukan kehadiran mamak (ibu) disisi kami. Karena, kami sudah tidak mempunyai ayah karena telah meninggal dunia. Kami berharap mamak bisa bebas," katanya.

Ketua LSM Lempar Fathurrahman Said yang saat itu mendampingi anak TKI Zaenab yang terancam hukuman mati di Arab Saudi tersebut mengatakan, pemerintah harus peka dalam menyikapi permasalahan TKI/TKW, terutama bagi TKW yang telah divonis hukuman mati.

"Pemerintah harus bisa memperjuangkan nasib para TKI/TKW, karena mereka merupakan pahlawan devisa," katanya.

Ia juga meminta agar pemerintah ke depan lebih memperketat pengawasan kepada para TKI, khususnya yang bekerja di sektor informal seperti penata laksana rumah tangga, serta memberi kesempatan libur.

Sebab para TKI yang bekerja di rumah tangga, khususnya di Arab Saudi banyak yang memiliki waktu libur, berbeda dengan para TKI yang bekerja di Hong Kong.

"Ini harus menjadi kajian bersama, soalnya kasian mereka. Ingin mencari nafkah keluarga yang ada di Indonesia, tapi sesampaikan disana justru terbelit masalah," kata Fathurrahman Said.

(sumber: www.antaranews.com)

Keluarga TKI "Qishash" Pamekasan Kembali Menghadap Gubernur

2011-06-23T15:21:00.000+07:00

Pamekasan - Keluarga TKI pasangan suami istri yang terancam "qishash" (hukuman potong tangan) di Arab Saudi asal Pamekasan, Madura, Kamis, kembali berupaya menghadap Gubernur Jatim guna meminta bantuan.

"Saat ini kami sedang berada di kantor DPRD Jatim bersama anggota dewan asal Pamekasan yang akan mengantar saya menghadap Pak Gubernur," kata keluarga TKI terancam hukum tangan, Makbul yang berada di Surabaya kepada ANTARA per telpon, Kamis siang.

Upaya pihak keluarga menghadap Gubernur Jatim secara langsung ini merupakan kali kedua, setelah Rabu (23/6) yang bersangkutan gagal bertemu dengan Gubernur karena sedang keluar kota.

Menurut Makbul, dalam pertemuan dengan Gubernur Jatim Soekarwo nanti, pihaknya akan meminta agar pemprov bisa membantu memberikan dana tebusan kepada saudaranya Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun sebesar Rp250 juta.

Sebab, sambung dia, jika pihak keluarga tidak bisa memberikan tebusan maka kedua TKI pasangan suami istri yang terancam hukuman dengan tuduhan melakukan pencurian di Arab Saudi tersebut, jelas akan dihukum potong tangan.

"Jika kami bisa memberikan uang tebusan maka kakak saya Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun tidak akan dihukum potong tangan," ujarnya, menjelaskan.

Pada Rabu (23/6), Makbul bersama Kepala Desa Palengaan Laok Moh Said serta anak pasangan TKI terancam hukuman mati, Maria Ulfa (11) juga hendak menghadap secara langsung Gubernur Jatim Soekarwo, tapi gagal karena yang bersangkutan sedang tugas dinas keluar kota.

Anggota DPRD Jatim asal Pamekasan Badrut Tamam menyatakan, pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan keluarga Hasin Taufik dan istrinya, bahkan ia berjanji akan memperjuangkan sekuat tenaga agar pemerintah bisa bertindak cepat mengatasi persoalan itu.

"Saya akan berada di barisan terdepan memperjuangkan agar pemerintah bisa membantu memberikan uang tebusan bagi TKI yang terancam hukuman potong tangan ini," ucap Badrut Tamam, menegaskan.

Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun yang kini terancam hukuman potong tangan di Arab Saudi itu merupakan warga Dusun Glugur, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura.

Kedua TKI ini berangkat ke Arab Saudi melalui PT Hosana Adi Kreasi, di Jakarta pada 2001 lalu.

Pada tahun 2006, keduanya dipenjara oleh aparat penegak hukum di negara itu dengan tuduhan melakukan pencurian emas dan alat-alat mobil milik majikannya.

(sumber: www.antarajatim.com)

"FKMP" Galang Dana TKI "Qishash" ke DPRD

2011-06-23T14:51:00.000+07:00

Pamekasan - Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Madura, Jawa Timur, Kamis, melakukan penggalangan dana untuk TKI pasangan suami istri yang terancam hukuman "qishash" (potong tangan) ke kantor DPRD setempat.

Ketua FKMP Moh Sahur Abadi menyatakan, penggalangan dana ke kantor DPRD ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok gabungan LSM dan mahasiswa ini pada Rabu (22/6).

"Melalui aksi penggalangan dana ini kami mengetuk hati para anggota dewan, untuk peduli terhadap TKI pasangan suami istri asal Pamekasan yang terancam hukuman potong tangan di Arab Saudi," kata Moh Sahur Abadi kepada ANTARA, sesaat sebelum melakukan aksi penggalangan dana.

Penggalangan dana untuk TKI pasangan suami istri Hasin Taufik dan Sab'atun kali ini tidak hanya di kantor dewan, juga akan dilakukan di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Menurut Moh Sahur Abadi, selain merupkan bentuk keprihatikan atas peristiwa yang menimpa TKI asal Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan tersebut, langkah itu juga sebagai upaya untuk memotivasi pemkab dan DPRD Pamekasan bisa bertindak cepat mengatasi persoalan yang menimpa TKI itu.

Sebab, menurut dia, rencana membantu tebusan uang kepada pasangan TKI yang terancam hukuman potong tangan tersebut, masih menjadi wacana politik dan belum menjadi kebijakan pemerintah.

"Berapapun hasil dari penggalangan dana yang kami lakukan ini, selanjutnya akan kami serahkan ke Pemkab Pamekasan, agar segera diperhatikan dan pemkab bisa bertindak cepat membantu menyelesaikan kasus TKI yang menimpa warga Pamekasan," ucapnya, menjelaskan.

TKI pasangan suami istri yang terancam hukuman potong tangan di tempat kerjanya di Arab Saudi itu Hasin Taufik dan Sab'atun.

Kedua TKI ini akan dihukum potong tangan dengan tuduhan melakukan pencurian perhiasan emas dan alat-alat mobil milik majikannya Moh Umar Said Bin Musa di Jeddah.
membayar uang tebusan maka yang bersangkutan akan dieksekusi dalam waktu dekat ini.

(sumber: www.antarajatim.com)

Keluarga TKI Terancam Hukuman Mati Minta Jatah Hidup

2011-06-22T20:50:00.002+07:00

Bangkalan -Keluarga Siti Zaenab Binti Duhri Rupa (40), TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang terancam hukuman mati di tempat kerjanya di Arab Saudi meminta Pemerintah Indonesia mengupayakan jatah hidup. "Kami berharap Pemerintah Indonesia bisa mengupayakan Zaenab mendapatkan jatah hidup, karena ia sendiri merupakan tulang punggung keluarga meski dia seorang perempuan," kata kakak ipar Zaenab, Hasan, Rabu.

Hasan mengaku, belum lama ini pihaknya sudah pernah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri tentang persoalan tersebut. Bahkan, kata dia, saat itu sempat terlontar pernyataan bahwa pemerintah memang menganggarkan menganggarkan dana untuk jatah hidup bagi warganya yang terbelit masalah di semua daerah, termasuk menyangkut persoalan ketenagakerjaan di luar negeri. "Kami berharap Zaenab ini bisa dibantu juga," ucap Hasan.

Kepada pemerintah kabupaten (Pemkab), sambung Hasan, dirinya pernah mengirim surat memohon bantuan jatah hidup untuk TKW Zaenab dan anaknya yang ada di Bangkalan. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut. "Kami hanya diminta sabar, tapi sampai kapan harus bersabar untuk mendapatkan jatah hidup ini," ucapnya.

Hasan menambahkan, pihaknya berharap pada Pemda Bangkalan agar memperhatikan nasib mereka. Sehingga dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk jatah hidup segera dicairkan. Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Bangkalan, Sabar Santoso, mengatakan, pihaknya sudah berusaha sekuat tenaga dalam membebaskan atau meringankan hukuman Zaenab. "Kami sudah menyampaikan surat permohonan pada pemerintah provinsi lalu ke pusat. Dan pusat akan menyampaikan pada kedutaan. Semoga upaya-upaya ini bisa direspon," kata Sabar.

Sementara terkait permintaan pihak keluarga Zaenal terkait dengan jatah hidup kepada keluarga TKI yang terbelit masalah, Sabar mengaku belum mengetahui secara detail tentang program pemerintah pusat tersebut.Jatah hidup yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial pada 2011 ini sebesar Rp400 miliar dan umumnya dialokasikan untuk korban bencana alam, namun ada juga yang dialokasi untuk membantu TKI bermasalah yang ada di luar negeri.

(sumber: www.republika.co.id)

Migrant Worker Couple Facing Qisash Penalty in S Arabia

2011-06-22T20:48:00.000+07:00

Pamekasan - A migrant worker couple hailing from Pemekasan, Madura, are facing a qisash (en eye for en eye) penalty in Saudi Arabia if they can't pay a sum of money in lieu of having their hands severed.

Relatives of Husin Taufik and Saba'tun, including Husin's brother Makbul, and their daughter, Maria Ulfa, are currently seeking the regional authorities' help to raise Rp250 million to pay the ransom demanded by the Saudi family from whom the couple had allegedly stolen some belongings.

On Wednesday , Makbul and Maria Ulfa came to the East Java governor's office in Surabaya to tell the couple's story and ask for help to raise the needed amount of money but Governor Soekarwo was not available as he was out of town.

Makbul told Antara about his brother and sister-in-law's plight in Saudi Arabia on his way from Surabaya back to his home in Plakpak village, Pemekasan, with Maria Ulfa (11).

The two had wanted to meet the governor to ask for the provincial government's help to raise Rp250 million to save Husin and his wife from the harsh physical penalty.

Makbul and Maria Ulfa came to East Java's provincial capital accompanied by the head of Palengaan Laok village, Moh Said.

"Tomorrow, Thursday, we will again go to Surabaya to meet the governor. Now, we have to go home because Ulfa is unwell," Makbul said.

Hasin Taufik and his wife Sab'atun who had been working in Saudi Arabia since 2001 were jailed in 2006 after being accused by their employer of having stolen gold ornaments and car tools from his house.

The couple were told they would be punished by having their hands severed but they could escape the physical punishment if they could pay Rp250 million as compensation.

"We want to ask for the government's assistance to pay the compensation money because we ourselves are utterly incapable of meeting this demand," Makbul said.

(sumber: www.antaranews.com)

TKW Asal Bangkalan Terancam Hukuman Mati

2011-06-22T20:06:00.000+07:00

Bangkalan - Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bangkalan terancam dihukum pancung, setelah divonis hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya.

Identitas TKI malang tersebut bernama Siti Zaenab binti Duhri Rupa (40) warga Desa Martajasah, Kecamatan Kota, Bangkalan, Madura, Jatim. TKI ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap majikannya.

"Zaenab divonis mati oleh pengadilan Arab Saudi bulan Juli 2000. Berkat bantuan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), pelaksanaan eksekusi hukuman mati ditunda hingga ahli waris majikannya yang bernama Walid Abdullah Mohsin 'baligh'," kata ipar Zaenab, Hasan, Rabu.

Kini, sambung Hasan, usia ahli waris sendiri 15 tahun. Artinya, pelaksanaan eksekusi "qishosh" terhadap Zaenab sudah dekat. Sebab, seorang lelaki disebut baligh jika usianya sudah memasuki 17 tahun.

"Ya, sekarang kita tunggu saja Mas, kalau ahli warisnya nanti memaafkan maka eksekusi akan dibatalkan. Tapi, jika ahli warisnya tidak memaafkan maka proses eksekusi akan berlangsung," paparnya.

Hasan menceritakan, Zaenab menjadi TKI di Arab Saudi lantaran terbentur kebutuhan ekonomi. Ia menjadi tulang punggung keluarga setelah sang suami, Usman, meninggal dunia pascamengalami kecelakaan saat bekerja di Malaysia.

Buah perkawinan dengan sang suami, Zaenab dikarunia dua putra yakni Syarifudin (19) dan Ali Rido (16). Syarifuddin lulusan SMP, sementara Ali Rido berhenti melanjutkan pendidikan ketika duduk di SD karena tidak naik kelas.

"Zaenab berangkat ke Arab Saudi melaui PJTKI PT Panca Banyu Aji Sakti, Jakarta Timur tahun 2007. Selama dua tahun bekerja Zaenab baik-baik saja. Bahkan, ia mengirim surat pada keluarga di Madura," ucapnya.

Menurut Hasan, isi dalam surat tersebut menyatakan, Zaenab akan mengirimkan uang ke keluarga pada pertengahan bulan puasa dan akan pulang saat Lebaran. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, Zaenab tidak juga pulang ke kampung halaman.

"Begitu juga dengan uang kirimannya, tidak sampai ke keluarga. Kemudian kami mencoba mencari tahu keberadaan Zaenab. Kami tahu keberadaan Zaenab dari PJTKI yang memberangkatkannya," paparnya.

Disitu, sambung Hasan, diketahui jika Zaenab telah masuk "bui" di penjara Madinah tahun 1999. Zaenab dijebloskan dalam penjara dengan tuduhan telah membunuh sang majikan pada bulan September 1999.

"Pada tahun 2001, saya berhasil menjenguk Zaenab di dalam penjara atas bantuan LSM dan polisi di sana. Kami berbicara selama dua jam. Zaenab nitip anak-anak pada saya agar dirawat," tuturnya.

Hasan menambahkan, kontak terakhir Zaenab dengan keluarga di Madura bulan puasa 2010 lalu. Pihaknya bisa berkomunikasi dengan Zaenab berkat bantuan dari polisi penjara Arab Saudi.

"Zaenab telah mengajukan permohonan pengampunan pada keluarga korban agar bisa bebas tahun 2001. Kami sekeluarga di sini berharap supaya Zaenab bisa bebas dari hukuman. Lalu berkumpul kembali bersama keluarga," ujarnya, berharap.

(sumber: www.antarajatim.com)

TKI Perlu Diwajibkan Miliki Akun Jejaring Sosial

2011-06-22T20:04:00.000+07:00

Pamekasan - Anggota DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar, meminta pemerintah agar mewajibkan kepada para TKI memiliki akun jejaring sosial.

"Ini saya kira penting dilakukan agar mereka tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya, dan bisa terpantau oleh pemerintah juga," kata Iskandar di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu.

Selama ini, kata dia, persoalan yang sering dihadapi para TKI asal Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah putus komunikasi, baik dengan pihak keluarganya ataupun dengan pemerintah di Indonesia.

Sehingga, jika ada persoalan yang menimpa mereka, umumnya sulit terdeteksi. Ia mencontohkan seperti kasus yang menimpa TKI pasangan suami istri asal Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan yang kini terancam hukuman potong tangan.

"Kendala utamanya yang terjadi kan karena akses informasi," paparnya, menjelaskan.

Sehingga, sambung Iskandar pemerintah merasa kesulitan untuk bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut.

Di sejumlah negara tujuan TKI bekerja, sambung mantan aktivis HMI Badko Jatim ini memang sudah ada yang TKI yang memanfaatkan jejaring sosial sebagai media komunikasi.

Ia mencontohkan seperti para TKI yang bekerja di Hong Kong. Meskipun mereka bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, akan tetapi mereka aktif berkomunikasi melalui jejaring sosial, semisal "facebook", "twitter" ataupun "yahoo messanger".

Para TKI yang bekerja di negara lain, semisal, di Arab Saudi yang selama ini sering dililit persoalan, umumnya belum banyak yang menggunakan media komunikasi jejaring sosial ini.

Kalaupun ada, sebatas TKI yang bekerja di kantor-kantor swasta yang ada di negara tersebut, sedang yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga tidak bisa menggunakan jejaring sosial.

"Mungkin karena Arab ini lebih tertutup. Tapi hemat saya, kedepan ini perlu," ujar Iskandar, menjelaskan.

Bahkan, ia juga meminta pemerintah bisa membuat akun jejaring sosial khusus untuk kalangan TKI yang bekerja di luar negari.

Sehingga, setiap hari mereka bisa mengabarkan kondisi mereka, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi para TKI di tempat kerjanya di luar negeri.

"Kasus TKI yang terjadi akhir-akhir ini seperti penyiksaan dan sejumlah kasus lainnya, saya kira perlu diperhatikan lebih serius," ucap Iskandar.

(sumber: www.antarajatim.com)

Anak TKI Terancam "Qishash" Gagal Bertemu Soekarwo

2011-06-22T19:58:00.000+07:00

Pamekasan - Anak pasangan suami istri yang menjadi TKI di Arab Saudi, Hasin Taufik dan Sab'atun, asal Pamekasan, Madura, yang terancam "qishash" (hukuman potong tangan), yakni Maria Ulfa, gagal bertemu Gubernur Jatim guna meminta bantuan uang tebusan.

"Beliau tidak ada, karena ada tugas dinas ke luar kota," kata Makbul, saudara TKI Hasin Taufik, kepada ANTARA per telepon saat sedang dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju rumahnya di Desa Plakpak, Pamekasan, Rabu.

Ia telah mengantar Maria Ulfa (11) untuk menghadap Gubernur Jatim, Soekarwo, guna meminta bantuan Pemprov Jatim agar bisa membantu untuk menebus kedua orang tuanya dengan uang tebusan Rp250 juta, sehingga terbebas dari hukuman potong tangan.

Bersama pamannya dan Kepada Desa Palengaan Laok Moh Said, ia berangkat dari rumahnya sekitar pukul 08.00 WIB Rabu (22/6), namun gagal bertemu Gubernur Jatim, sehingga pulang dan Kamis (23/6) akan kembali lagi ke Surabaya.

"Sekarang pulang, karena Ulfa sendiri sakit dan anaknya muntah-muntah," kata Makbul menjelaskan.

Hasin Taufik dan istrinya, Sab'atun, dipenjara di Arab Saudi sejak 2006. Keduanya menjadi TKI sejak 2001 melalui Pt. Hosanah Adi Kreasi, Jakarta Timur.

Pada 2006, Hasin dan istrinya dituduh mencuri emas milik dan pelatan mobil milik majikan hingga akhirnya dipenjara.

Mereka bisa bebas asalkan bisa membayar uang tebusan yang diminta majikannya sebesar Rp250 juta.

"Kami mengantarkan anaknya Maria Ulfa menghadap langsung Gubernur Jatim ini dengan harapan pemerintah bisa membantu menebus mereka. Sebab kami sendiri tidak mampu apa-apa," kata Makbul menjelaskan.

Sejak ada kabar bahwa kedua orang tuanya akan menjalani hukuman potong tangan, Maria Ulfa selalu terlihat murung dan sering menangis.

(sumber: www.antarajatim.com)

Tebusan TKI Potong Tangan Masih Wacana Politik

2011-06-22T19:56:00.001+07:00

Pamekasan - Bantuan tebusan kepada TKI yang terancam potongan tangan di Arab Saudi oleh DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur sebesar Rp250 juta masih sebatas wacana politik.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan Taufikurrahman, Rabu menjelaskan, pemkab melalui bupati sejauh ini belum memutuskan untuk membantu tebusan TKI itu.

"Itu baru menjadi keputusan pemkab setelah ada instruksi dari bupati," kata Taufikurrahman menjelaskan.

Ia mengaku, selaku Kepala Dinas Keuangan, dirinya belum menerima instruksi dari bupati tentang rencana penggunaan APBD untuk membantu menebus pasangan keluarga TKI asal Pamekasan yang terancam hukuman potong tangan tersebut.

"Artinya rencana menebus TKI asal Pamekasan yang terancam hukuman potong tangan itu, belum bisa menjadi konsumsi birokrasi," ucap Taufikurrahman.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pamekasan Muchdlar Abdullah menyatakan, unsur pimpinan dewan sepakat untuk membantu uang tebusan bagi TKI asal Pamekasan yang terancam hukuman potong tangan di tempat kerjanya di Arab Saudi tersebut.

Menurut Muchdlar, bantuan tebusan akan dialokasi dari dana APBD dan telah mendapat persetujuan dari pemkab Pamekasan, termasuk bupati Pamekasan Kholilurrahman.

Bahkan ketika itu politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengaku, telah melakukan koordinasi dengan mukimin (orang Pamekasan yang tinggal di Arab Saudi) guna mencari tahu tentang kondisi TKI yang terancam hukuman potong tangan tersebut.

Menurut Kepala DKPPA Taufikurrahman, jika memang ada rencana menggunakan dana APBD untuk menebus pasangan TKI asal Pamekasan yang terancam hukuman tangan tersebut, menurut dia, itu bisa saja dilakukan.

Hanya saja, sambung Taufik yang menjadi persoalan saat ini adalah ketersediaan dana.

"Bisa saja menggunakan dana APBD, tapi sekarang yang menjadi persoalan adalah ketersediaan dana," kata Taufikurrahman menjelaskan.

Pasangan suami istri yang terancam hukuman potong tangan di Arab Saudi ini adalah Hasin Taufik dan Sab'atun, warga asal Dusun Glugur, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan.

Kedua TKI ini akan dihukum potong tangan dengan tuduhan melakukan pencurian perhiasan emas dan alat-alat mobil milik majikannya Moh Umar Said Bin Musa di Jeddah.

(sumber: www.antarajatim.com)

DPRD Pamekasan Upayakan Tebus TKI Dihukum "Qishash"

2011-06-22T19:54:00.001+07:00

Pamekasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura menyatakan akan mengupayakan menebus TKI pasangan suami istri yang terancam hukum "qishash" (potong tangan) di Arab Saudi.

"Kalau hanya tebusan uang Rp250 juta akan kami upayakan, dan kami telah berkoordinasi dengan Bupati Pamekasan tentang hal ini," kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Muchdlar Abdullah, Selasa.

Ia menjelaskan, secara pribadi pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah warga asal Pamekasan yang telah memiliki izin tinggal (mukimin) di Arab Saudi.

"Insya-Allah dalam tiga hari ini sudah ada kabar apa bantuan yang dibutuhan oleh TKI yang terancam hukuman potong tangan tersebut," kata Muchdlar Abdullah, menjelaskan.

TKI pasangan suami istri yang terancam hukuman potong tangan dengan tuduhan melakukan pencurian ini adalah Hasin Taufik dan Sab'atun.

Mereka ini dituduh telah melakukan pencurian emas dan alat-alat mobil milik majikannya Moh Umar Said bin Musa.

TKI Hasin Taufik dan istrinya mulai ditahan sejak tahun 2006 lalu, dan mereka berangkat melalui perusahaan jasa tenaga kerja PT Hosana Adi Kreasi.

Kedua TKI pasangan suami istri itu kini dihukum di lembaga pemasyarakatan Huku Al-Islahiyah Ruwes Ambar Tis'ah dari lokasi penjara sebelumnya di Briman Sijjin Am Blok IV Jeddah.

Sementara, sejak ada kabar hukuman potong tangan ini, keluarga dan kerabat dekat Hasin Taufik di Dusun Glugur RT 08/RW 06 Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan mengaku sangat sedih.

Jumlah TKI asal Jatim yang bermasalah mencapai 316 orang. "Tapi TKI asal Jatim tidak ada yang divonis mati," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Hari Soegiri, menambahkan.

(sumber: www.antarajatim.com)

Dua TKI Pamekasan Terancam Hukuman Potong Tangan di Makkah

2011-06-22T19:45:00.001+07:00

Pamekasan - Dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan pasangan suami istri asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang terancam "qishash" (hukuman potong tangan) karena tuduhan melakukan pencurian di Arab Saudi diduga sudah memasuki penjara gelap sebagai pertanda akan segera menjalani hukuman.

"Kami sudah kehilangan kontak dengan mereka. Waktu belum masuk ruang penjara gelap masih bisa dihubungi oleh keluarga," kata Makbul, salah seorang saudara dari pasangan suami istri TKI yang terancam hukuman potong tangan itu di Pamekasan, Senin.

Pasangan suami istri yang akan dihukum potong tangan di Arab Saudi dengan tuduhan melakukan pencurian adalah Hasin Taufik dan Sab'atun, asal Dusun Glugur, RT.08/RW.06, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Ia menjelaskan, hukuman potong tangan kepada kedua TKI pasangan asal Pamekasan tersebut dijatuhkan setelah keduanya menjalani hukuman penjara selama sekitar dua tahun.

Selama dalam penjara, keduanya masih bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga, karena aturan di Arab Saudi tetap memperbolehkan penghuni penjara membawa handphone (HP).

"Tapi setelah masuk penjara gelap sebagai persiapan untuk menuju hukuman potong tangan itu, kakak saya itu bilang sudah tidak boleh lagibawa HP," kata Makbul menjelaskan.

Terakhir, Makbul sempat berkomunikasi dengan saudaranya Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun pada 16 Juni 2011.

Ketika itu, ia menceritakan bahwa dirinya bersama istrinya Sab'atun tidak akan bisa dihubungi lagi ketika sudah masuk penjara gelap sebagai persiapan menuju proses hukum potong tangan.

"Sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Mungkin dia sudah masuk penjara gelap," ucapnya.

Hasin Taufik bersama istrinya Sab'atun berangkat menjadi TKI di Jeddah, Arab Saudi, melalui jalur resmi yakni perusahaan jasa tenaga kerja, PT Hosana Adi Kreasi, Jalan Haji Mukmin Nomor 19, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Hasin bekerja sebagai sopir, sedangkan istrinya Sab'atun sebagai pembantu rumah tangga dengan majikan yang sama yakni Moh Umar Said bin Musak.

TKI Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun dipenjara sejak tahun 2006 dengan tuduhan melakukan pencurian di rumah majikannya tempat ia bekerja.

Ia bersama istrinya dituduh sebagai pelaku pencurian setelah majikannya kehilangan alat-alat mobil di rumahnya dan perhiasan emas milik keluarga itu.

Hasin dan istrinya Sab'atun dihukum di Penjara Huku Al-Islahiyah Ruwes Ambar Tis'ah, dari lokasi penjara sebelumnya, di Briman Sijjin Am Blok IV Jeddah.

(sumber: www.antarajatim.com)

Mobil Terguling di Suramadu, Dua Penumpang Tewas

2011-06-18T11:17:00.000+07:00

Bangkalan - Kecelakaan maut kembali terjadi di akses tol jembatan Suramadu, menyebabkan penumpang mobil, yakni seorang nenek dan cucunya tewas di tempat kejadian perkara.

"Jenazahnya tadi sudah dijemput keluarganya. Korban tewas dalam kecelakaan itu semuanya dua orang," kata Kepala Kamar Mayat RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, Sugianto, Sabtu.

Kecelakaan maut yang terjadi di akses tol jembatan Suramadu di Kampung Tangkel, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan itu pada Jumat (17/6) kemarin.

Identitas korban diketahui masing-masing bernama Achmad Ghozali (12) dan Bok Pot (70) warga Dusun Bungpoloan, Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Korban, mengalami luka parah pada bagian kepala.

Kasus kecelakaan maut bermula ketika Saklani (45) mengemudikan mobil taruna warna merah meluncur dari arah Selatan ke Utara (Surabaya-Bangkalan) dengan kecepatan sedang. Namun, sesampai di lokasi kejadian ban mobil pecah.

Akibatnya, mobil yang mengangkut delapan orang dewasa dan empat anak kecil itu oleng ke kanan lalu terguling hingga beberapa kali. Bahkan, sampai terperosok ke sawah yang berada di sisi timur akses Suramadu.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong korban dengan dibantu petugas polisi setempat. Para korban kecelakaan langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulance untuk dibawa ke rumah sakit umum daerah Syarifah Ambami Rato Ebu.

Diketahui dua penumpang langsung tewas di lokasi kejadian yakni Achmad Ghozali dan Bok Pot. Bocah ini mengalami luka parah pada bagian kepala. Bahkan, otaknya sampai keluar. Sementara Bok Pot mengalami patah tulang di kaki dan tangan.

Kemudian dua jenazah tersebut dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu untuk diotopsi. Kini, kedua jenazah sudah diambil pihak keluarga untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum.

Sementara penumpang lainnya yang bernama Anshori (22) mengalami patah tulang pada bagian paha sebelah kiri. Kini, korban selamat ini masih dirawat di RSUD. Sedangkan penumpang lainnya hanya mengalami luka lecet dan sudah pulang dari rumah sakit.

Berdasarkan catatan Satlantas Polres Bangkalan, kecelakaan lalu lintas di sepanjang akses Suramadu mengalami peningkatan. Pada 2009, sebanyak 21 kecelakaan terjadi di akses jalur penghubung Jawa-Madura tersebut. Ketika itu tercatat sepuluh orang meninggal, empat luka berat, dan tujuh luka ringan.

Pada 2010, jumlah kecelakaan meningkat menjadi 28 kejadian. Sepuluh orang korban meninggal, tujuh luka berat, dan 32 luka ringan.

(sumber: www.antarajatim.com)

Polisi Sumenep Tangkap Empat Pengguna Sabu-Sabu

2011-06-17T20:16:00.000+07:00

Sumenep - Anggota Satuan Narkoba Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat, menangkap empat pengguna sabu-sabu.

"Empat tersangka tertangkap tangan ketika sedang pesta sabu-sabu di rumah tersangka dengan inisial SPR pada Jumat pukul 03.30 WIB," kata Kabag Operasional Polres Sumenep, Kompol Edy Purwanto di Sumenep, Jumat siang.

Empat tersangka tersebut adalah (inisial) SPR, HDR, LKM, dan WHY, semuanya warga Kecamatan Kota.

"Saat ini, penyidik Satuan Narkoba masih memeriksa para tersangka untuk mengetahui asal-usul sabu-sabu yang digunakannya," ujarnya, menjelaskan.

Edy mengatakan, penangkapan empat pengguna sabu-sabu tersebut berawal dari informasi warga setempat tentang adanya pesta sabu-sabu di rumah tersangka SPR.

"Aggota kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya. Empat tersangka memang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu-sabu," paparnya.

Di tempat kejadian perkara (TKP), polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya seperangkat alat hisap yang masih ada sisa sabu-sabu dan tiga buah telepon genggam.

(sumber: www.antarajatim.com)

Anggota DPRD Bangkalan Mengamuk di Puskesmas

2011-06-17T20:09:00.000+07:00

Bangkalan -Anggota DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur Nur Hasan Jumat, mengamuk tanpa alasan yang jelas di Puskesmas setempat.

Kepala Puskesmas kota Anastasia mengatakan, peristiwa itu berawal ketika pelaku hendak berobat dan kemudian mendaftarkan diri sebagai pasien di loket.

"Lalu petugas Puskesmas mencari buku untuk mencatat nama pasien dan waktunya tidak terlalu lama," kata Anastasia kepada sejumlah wartawan menuturkan.

Anggota komisi C DPRD Bangkalan itu membanting kursi, meja dan kipas angin yang ada di ruang poli pencegahan penyakit menular.

Akibatnya, ruangan tersebut berantakan. Para pasien yang berobat kesana kaget atas ulah anggota dewan ini.

Pelaku yang masuk ke ruang poli P2M itu membanting apa yang ada disana seperti kursi dan meja.

"Kalau barangnya yang dibanting tidak ada yang rusak, hanya saja tempatnya menjadi berantakan. Tapi, sudah diperbaiki sama petugas," ungkapnya.

Pasca adanya peristiwa anggota DPRD mengamuk di Puskesmas, anggota Polres Bangkalan langsung terjun ke lokasi untuk mengamankan situasi.

Peristiwa ada pasien yang mengamuk di Puskesmas Kota Bangkalan baru pertama ini terjadi. Sebelumnya menurut Kepala Puskesmas itu, tidak pernah ada pasien yang mengamuk.

"Kami berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi pada masa mendatang. Jika ada kesalahan pada kami dalam melayani pasien tolong diberitahu dengan baik," ujarnya.

(sumber: www.antarajatim.com)

Perusahaan Rokok Pamekasan Gunakan Tembakau Jawa

2011-06-17T19:55:00.000+07:00

Pamekasan - Perusahaan rokok lintingan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggunakan tembakau Jawa sebagai bahan campuran tembakau pembuat rokok.

"Kalau tidak menggunakan tembakau Jawa tidak mungkin kita bisa berkembang," kata Manajer Marketing Perusahaan Rokok 1001 Alami di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Bambang Budianto, Jumat.

Ia menjelaskan, jika murni menggunakan tembakau Madura, maka perusahaan tidak akan untung malah cenderung rugi, karena harga tembakau Madura sangat mahal dan jumlahnya terbatas.

Sedangkan harga rokok yang dijual oleh perusahaannya relatif murah, yakni hanya Rp3.500 perpak, jauh lebih murah dibanding rokok-rokok lain yang sudah beredar luas di pasaran.

"Tidak hanya di sini, hampir semua perusahaan rokok lintingan menggunakan tembakau Jawa. Kalaupun ada campuran tembakau Madura hanya sedikit saja," katanya.

Perusahaan rokok lintingan 1001 Alami yang berada di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan ini merupakan salah satu perusahaan rokok besar di Pamekasan yang mampu merekrut sekitar 200 tenaga kerja.

Setiap bulan perusahaan rokok ini mampu menjual hingga 60 bal rokok dengan wilayah pemasaran di empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, yakni Sumenep, Sampang, Bangkalan dan wilayah Kabupaten Pamekasan.

Jenis tembakau Madura yang kebanyakan digunakan sebagai bahan rokok lintingan ialah tembakau yang sudah tidak layak jual di pabrikan rokok besar, seperti Gudang Garam, Sampoerna, dan Djarum.

Sementara di satu sisi, Pemkab Pamekasan melarang tembakau Jawa masuk Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan dengan alasan untuk menjaga kualitas tembakau di wilayah itu.

Pemerintah beralasan, masuknya tembakau Jawa ke Madura telah merusak kualitas tembakau di Pulau Garam tersebut, karena dengan keberadaan tembakau Jawa yang sering dijadikan campuran tembakau Madura, telah menyebabkan harga tembakau Madura anjlok.

Pelarangan masuknya tembakau Jawa ke Madura ini diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu Tembakau.

(sumber: www.antarajatim.com)

PWI Sampang Beri Pemahaman Jurnalistik pada Pejabat

2011-06-16T20:50:00.000+07:00

Sampang - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sampang, Madura, Jawa Timur, Kamis menggelar sosialisai kepada kalangan pejabat di wilayah itu guna memberikan pemahaman tentang jurnalistik.

"Ini kami lakukan untuk memberikan pemahaman yang utuh bagi kalangan pejabat yang selama ini sering narasumber berita," kata Ketua PWI Sampang Agus Surachman.

Ia mengemukakan, selama ini masih ada sebagian pejabat yang menutup diri terhadap wartawan dengan anggapan bahwa kinerja wartawan hanya untuk mengorek kesalahan. Padahal, sambung Agus itu tidak benar.

Pers, merupakan pilar demokrasi keempat, bahkan bisa berfungsi sebagai kontrol dan menyampaikan pendidikan kepada masyarakat umum.

"Makanya melalui sosialisasi ini kami ingin meluruskan adanya pemahaman yang keliru tentang tugas jurnalistik," katanya menjelaskan.

Sosialisasi pemahaman jurnalistik yang digelar PWI di aula Hotel Wisata Samplong, Sampang, Kamis (16/6) itu diikuti oleh kalangan pejabat di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah itu, perwakilan pelajar, mahasiswa dan lembaga pers kampus di Kabupaten Sampang.

Sosialisasi pemahaman jurnalistik oleh PWI Sampang ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala LKBN ANTARA Biro Jatim, Akhmad Munir dan Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Malang, Arief Agus Nindito, SH.

Dalam kesempatan itu, Akhmad Munir menyampaikan materi seputar regulasi pers dan kode etik jurnalis, sedangkan Arief Agus Nindito tentang kriminalisasi pers ditinjau dari aspek hukum.

Menurut Ketua PWI Sampang Agus Surachman, selain dari kalangan pejabat yang juga diundang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi pers ialah perwakilan kepala desa yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah itu.

(sumber: www.antarajatim.com)

24 Kasus Malaria Impor Terdeteksi di Sumenep

2011-06-16T20:46:00.000+07:00

Sumenep - Sebanyak 24 kasus malaria impor terdeteksi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga pertengahan tahun ini.

"Status malaria yang terjadi di Sumenep memang kasus impor yang berarti penderita terjangkit penyakit tersebut ketika berada di luar daerah," kata Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Sumenep, Imam Muttaqin, Kamis.

Sebanyak 24 warga Sumenep yang menderita malaria tersebut sudah dirawat di puskesmas dan kondisinya membaik.

Kasus malaria impor tersebut ditemukan di lima kecamatan di wilayah daratan, yakni Pragaan, Bluto, Dasuk, Gapura, dan Batang Batang, serta satu kecamatan di wilayah kepulauan, yakni Masalembu.

"Di lima kecamatan daratan tersebut terdeteksi 21 kasus dan di Masalembu sebanyak tiga kasus," ujarnya menambahkan.

Para penderita yang terkena malaria tersebut bekerja di sejumlah daerah di Pulau Kalimantan.

"Mereka yang memang warga Sumenep itu pulang ke rumahnya dalam kondisi sakit (malaria). Di internal kami, istilah temuan kasus seperti itu memang malaria impor yang berarti asal-usul penyakit bukan dari Sumenep," kata Imam.

Secara kelembagaan, jajaran Dinas Kesehatan diminta mewaspadai potensi terjadinya kasus malaria impor.

"Di wilayah yang ditemukan kasus malaria impor tersebut, sejumlah warganya memang bekerja di Kalimantan. Sesuai laporan yang kami terima dari pimpinan puskesmas se-Sumenep, baru ada 24 kasus malaria yang semuanya berstatus impor," kata Imam mengungkapkan.

Pada 2010 lalu terdeteksi 17 kasus malaria di Sumenep yang sebagian berstatus impor.

(sumber: www.antarajatim.com)

200 Buruh Pabrik Rokok Dapat Pengobatan Gratis

2011-06-16T19:56:00.000+07:00

Pamekasan - Sebanyak 200 buruh yang bekerja di pabrik rokok di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendapatkan bantuan pengobatan gratis dari dinas kesehatan setempat.

"Bantuan pengobatan gratis ini kami lakukan sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban mereka," kata Bupati Pamekasan Kholilurrahman, saat berkunjung ke pabrik itu, Kamis.

Para buruh pabrik yang mendapatkan bantuan pengobatan gratis ini umumnya merupakan buruh perempuan dari kalangan kelompok ekonomi menengah ke bawah yang berasal dari masyarakat sekitar.

Menurut bupati, selain bertujuan untuk meringankan beban hidup para buruh, bantuan itu juga sebagai bentuk realisasi dari bantuan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dari pemerintah pusat.

Pada 2011 ini pemkab Pamekasan mendapatkan bantuan DBHCT sebesar Rp 23 miliar. "Dan salah satunya kami salurkan melalui dinas kesehatan untuk bantuan pengobatan gratis," katanya.

Perusahaan rokok yang terletak di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur ini merupakan salah satu dari sebanyak 273 perusahaan rokok lintingan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Awalnya perusahaan ini hanya memiliki 10 orang karyawan, namun kemudian berkembang hingga 200 orang karyawan dari warga sekitar.

"Perusahaan rokok lintingan ini didirikan tahun 2007," kata Haji Badri yang juga adalah pimpinan perusahaan ini.

Pria paruh baya ini mengaku, mendirikan perusahaan rokok lintingan atas dasar keprihatinan banyaknya tembakau petani yang tidak laku dijual di Madura, dengan asalan tidak layak pabrik.

"Atas dasar itulah kemudian kami mendirikan perusahaan rokok lintingan, dan saat ini sudah resmi bukan lagi sebagai industri rumah tangga," jelasnya.

Selain melakukan kunjungan kerja dan meninjau secara langsung pelaksanaan pengobatan gratis di lokasi itu, Bupati Kholilurrahman juga melakukan dialog dengan perwakilan buruh, dan masyarakat di wilayah itu.

Dalam dialog yang digelar di halaman gudang rokok lintingan itu, bupati menyatakan, pemkab sangat mendukung keberadaan pabrik rokok lintingan tersebut, karena dengan demikian banyak tenaga kerja yang terserap.

Bahkan dalam kesempatan itu, bupati juga berjanji pemkab akan ikut mempromosikan keberadaan rokok lintingan di Pamekasan ke luar daerah melalui berbagai media yang ada, baik lokal, regional maupun nasional.

Pemkab Bangkalan Minta 25 Persen Dari WMO

2011-06-16T19:51:00.000+07:00

Bangkalan - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, meminta jatah 25 persen dari pengeboran minyak dan gas (migas) di blok West Madura Offshore (WMO).

"Saya rasa kalau 10 persen, itu masih kurang. Paling tidak, mendapatkan 20 sampai 25 persen untuk PI (partisipasi interest)," kata Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, Kamis.

Menurut Fuad, saat ini pihaknya sudah melakukan negosiasi dan mengirimkan surat terhadap pertamina agar Bangkalan mendapat bagian sebesar itu dari hasil pengeboran di blok MWO.

"Secara lisan sudah disepakati. Kita tungggu realisasinya saja. Kalau Gresik dapat, Bangkalan harus dapat karena wilayahnya berada di Bangkalan yakni madura barat, baik hilir maupun hulu," ucapnya.

Fuad menjelaskan, saat ini pihaknya sudah membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengurusi tentang migas. Adapun nama dari BUMD tersebut yakni PT Bangkalan Petrogas.

"Kami sudah menggangdeng pihak ketiga atau investor dan telah melakukan mou (memorandum of understanding) dalam mengelola blok migas tersebut. Nanti pipa minyaknya tidak lewat gresik, tapi langsung lewat Bangkalan,"ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan, Mahmudi, mengatakan, pihaknya mendesak Pertamina agar pemkab Bangkalan mendapat bagian minimal sebesar 10 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2006.

Selama ini, pemkab Bangkalan tidak mendapatkan jatah jatah dari hasil pengeboran WMO.

"Disini hanya mendapatkan bagi hasil saja, itu pun jumlahnya tidak begitu besar. Kami yakin jika mendapatkan bagian, kesejahteraan masyarakat bakal meningkat," kata Mamudi.

(sumber: www.bnisecurities.co.id)

Ekonomi Syariah Belum Dipraktikkan di Pesantren

2011-06-15T22:35:00.000+07:00

Pamekasan - Sistem ekonomi syariah hingga kini belum dipraktEkkan di kalangan pesantren, kata Sekretaris Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Madura, Matnin, M.EI, Rabu.

"Kalangan pesantren hanya memahami ekonomi syariah sebatas ilmu pengetahuan, tapi masih sangat sedikit yang menjadi praktisi," kata Matnin.

Akibatnya, pengembangan ekonomi syariah terasa sulit dan bahkan cendrung jalan ditempat. Padahal dari sisi potensi, di Madura, khususnya Pamekasan, ekonomi syariah memiliki peluang bagus dan bahkan sangat potensian untuk dikembangkan.

Apalagi Madura secara umum dan Pamekasan secara khusus merupakan basis pondok pesantren, sehingga nantinya akan lebih mudah diterima masyarakat.

Pria lulusan Magister Ekonomi Islam IAIN Surabaya ini, menyatakan, minimnya pelaku ekonomi syariah di Pamekasan karena selama ini belum ada kebijakan struktural dari pemerintah untuk berupaya mengembangkan jenis kegiatan ekonomi ini.

"Jika pemerintah perhatian dalam hal ini, saya kira bisa dikembangkan, tinggal memanfaatkan potensi yang sudah ada saja," katanya menambahkan.

Sementara kalangan pesantren sendiri, sambung dia, belum memberikan perhatian penuh terhadap upaya pengembangan sistem ekonomi syariah.

Meskipun demikian, menurut dia, memang ada sebagian yang mulai bergerak melakukan praktik di lapangan, salah satunya seperti pesantren Sidogiri melalui Baitul Mal Wat-Tanwir.

"Tapi pesantren ini kan aslinya bukan Madura, meskipun santrinya yang ada di Madura memang banyak," katanya menambahkan.

(sumber: www.antarajatim.com)

179 Siswa Pamekasan Gagal Masuk RSBI SMA

2011-06-15T10:50:00.000+07:00

Pamekasan - - Sebanyak 179 siswa lulusan SMP dan yang sederajat di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, gagal masuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) SMA Negeri I Pamekasan tahun ajaran 2011-2012.

"Dari sebanyak 435 calon siswa hanya 256 di antaranya yang kami terima, sedangkan 179 sisanya gagal," kata Kepala RSBI SMA Negeri I Pamekasan Basyair, Selasa.

Ia menjelaskan, ke 256 calon siswa yang dinyatakan diterima di RSBI SMA Negeri I Pamekasan itu yang dinilai memenuhi persyaratan administratif dan akademik pada pelaksanaan tes ujian masuk yang digelar Mei 2011.

Menurut Basyair, pelaksanaan tes masuk RSBI dilakukan melalui jalur tes dan jalur khusus.

"Kalau jalur khusus ini kepada siswa yang berprestasi atau peraih juara lomba yang digelar di SMA I," katanya menjelaskan.

Siswa yang diterima melalui jalur khusus di RSBI Pamekasan pada penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2011-2012 sebanyak 99 orang siswa. Sedangkan sebanyak 157 sisanya melalui tes tulis.

Basyair menjelaskan, selain karena tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan akademik, juga karena ruang kelas yang tersedia terbatas.

"Ruang kelas untuk siswa baru ini hanya delapan ruang dan masing-masing raungan sebanyak 32 orang siswa," katanya menjelaskan.

Penerimaan siswa baru untuk RSBI ini menurut dia memang lebih awal dibanding penerimaan siswa baru SMA umum. Sebab sesuai jadwal, penerimaan siswa baru tingkat SMA masih akan digelar mulai tanggal 1 Juli 2011.

"Tanggal 11 Juli, kami akan memulai pelajaran baru," kata Basyair menjelaskan.

Ia menambahkan, RSBI juga mengalokasikan sebesar 30 persen dari anggaran operasional pendidikan khusus untuk siswa berprestasi yang tidak mampu.

"Sekarang ini siswa yang mengajukan beasiswa dan kami setujui sebanyak tiga orang," katanya Kepala RSBI SMA Negeri I Pamekasan Basyair menjelaskan.

(sumber: www.antarajatim.com)

Empat Siswa SMP Pamekasan Tertangkap Pesta Miras

2011-06-14T18:53:00.000+07:00

Pamekasan - Sebanyak empat orang siswa SMP salah satu lembaga pendidikan di Pamekasan, Madura tertangkap polisi saat mereka sedang asyik berpesta minuman keras, Selasa.

"Pesta yang dilakukan keempat orang pelajar ini di salah satu rumah kosong di Kelurahan Jungcangcang," kata Kapolsek Kota Pamekasan AKP Mustafir, Selasa.

Penangkapan keempat orang siswa ini sekitar pukul 13.00 WIB atas laporan masyarakat.

Dari empat siswa yang tertangkap polisi sedang berpesta minuman keras ini, satu di antaranya perempuan dan kini juga diamankan petugas di Mapolsek Kota.

Menurut Kapolsek, sebenarnya saat petugas melakukan penggerebekan di lokasi kejadian ada enam orang siswa yang ada di rumah kosong itu. Akan tetapi, dua orang siswa di antaranya berhasil kabur.

"Hanya empat orang siswa ini yang berhasil kami tangkap," ucap AKP Mustafir, menjelaskan.

Saat ini keempat siswa SMP tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kota.

Saat ditangkap keempat pelajar yang sedang pesta minuman keras ini sedang dalam kondisi mabuk.

Saat ditangkap, tertangkap sedang pesta minuman keras tersebut, siswi ini menggunakan jilbab dan di bajunya tertulis SMP Muhammadiyah.

"Nama saya Fita Angraini dan saya hanya menjadi joki," ucap Angraeni dalam kondisi mabuk.

Penangkapan terhadap siswa yang pesta minuman keras di kota yang menerapkan syariat Islam di Pulau Madura kali ini merupakan kali kedua dalam tiga bulan terakhir ini.

Pada tanggal 20 April lalu, sebanyak sembilan orang santri di salah satu pondok pesantren Pamekasan juga tertangkap polisi sedang berpesta minuman keras, seusai mengikuti pelaksanaan ujian nasional.

Selain mengamankan keempat pelajar berpesta minuman keras itu, polisi juga berhasil menyita empat unit sepeda motor milik siswa yang berpesta minuman keras tersebut.

Petugas juga menyita tiga botol minuman keras jenis arak, sebuah gelas, serta "handphone" yang berisi gambar porno milik salah seorang siswa yang terlibat dalam pesta minuman keras tersebut.

(sumber: www.antarajatim.com)

LSM Minta Kejari Usut Dugaan Korupsi Pamekasan

2011-06-14T11:54:00.000+07:00

Pamekasan - Kalangan LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Monito Pamekasan (FKMP), Madura, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat memeriksa dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah itu, terkait penggunaan anggaran yang dinilai mencurigakan.

"Dua SKPD di lingkungan pemkab Pamekasan yang menurut kami perlu diperiksa ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)," kata Ketua Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKM) Moh Sahur Abadi, Selasa.

Dalam gelar audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan Agus Irianto beserta para staf di lembaga penegak hukum itu, FKMP menyatakan, penggunaan dugaan penyimpangan yang terjadi di Disperindag pada alokasi dana cukai sebesar Rp2,8 milir.

Sedangkan di Dishubkominfo pada pengadaan mobil dinas yang terindikasi syarat dengan penyimpangan dengan besaran dana Rp1,5 miliar.

"Oleh karenanya kami minta aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari turun tangan mengusut persoalan ini," kata Sahur Abadi.

Desakan FKMP agar aparat penegak hukum mengusut tuntas penggunaan dana APBD tersebut, karena menurut Sahur Abadi, dana yang digunakan uang negara.

Ia juga menjelaskan, dari dana sebesar Rp2,8 miliar di Disperindag Pamekasan yang dialokasikan dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) untuk kepentingan petani, hanya Rp2,1 miliar yang terserap. Sedangkan sisanya tidak jelas.

Sementara, praktik pelaksanaannya di lapangan banyak petani tembakau yang tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut.

"Sesuai dengan rencana kegiatan dana DBHCT ini untuk pemberdayaan masyarakat petani untuk bantuan modal usaha. Tapi faktanya tidak ada di lapangan," katanya menjelaskan.

Sementara di Dishubkominfo, uang sebesar Rp1,5 miliar yang rencananya untuk pengadaan mobil juga tidak jelas dan hingga saat ini mobilnya tidak ada. "Lalu dikemanakan uang negara sebesar itu," katanya mempertanyakan.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Kejari Pamekasan agar turun tangan, mengusut persoalan tersebut, sehingga korupsi di Pamekasan tidak semakin merajarela.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan Agus Irianto saat berdialog dengan perwakilan LSM dan mahasiswa Pamekasan berjanji akan memperhatikan permintaan LSM dan mahasiswa tersebut.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian mereka ikut membantu memberikan masukan kepada pihak Kejari terkait persoalan pemberantasan korupsi di Pamekasan.

"Kami akan memperhatikan hal ini dan kami sampaikan terima kasih kepada saudara karena sudah ikut peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi," kata Agus Irianto menjelaskan.

Dalam kesempatan itu Agus juga menyatakan, paran semua pihak, termasuk kalangan LSM dan mahasiswa sangat diperlukan untuk membantu tugas-tugas aparat penegak hukum.

Audiensi kalangan LSM dan mahasiswa ke Kejaksaan Negeri Pamekasan, Selasa (14/6) ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang digelar sebelumnya ke kantor DPRD setempat dengan thema persoalan yang sama.

(sumber: www.antarajatim.com)

Tiga Wartawan Diancam FPI Minta Perlindungan Polisi

2011-06-13T20:02:00.000+07:00

Pamekasan - Tiga wartawan yang diancam massa Front Pembela Islam (FPI) saat meliput sidang kasus pengrusakan rumah warga di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim), Senin, meminta perlindungan polisi.

"Kami akan meminta perlidungan polisi, karena sebagian diantara mereka sempat menyampaikan ancaman saat terjadi pertengkaran di Pengadilan tadi," kata reporter Karimata FM Suhil Qodri, Senin siang.

Suhil merupakan salah seorang dari tiga wartawan yang sempat bertengkar dengan massa FPI ketika melaksanakan tugas jurnalistik di Kantor Pengadilan Negeri Pamekasan.

Ketiga wartawan ini meliput sidang kasus dugaan pengrusahan rumah yang dilakukan tiga pelaku masing-masing Suharso, Hermanto dan Syafiudin dengan dakwaan melakukan tindak pidana bersama-sama pengrusakan rumah bernama Musa.

Saat bertengkar dengan massa FPI tersebut, kata Suhil, salah satu diantara puluhan anggota ormas Islam ini sempat mengancam akan membunuh dirinya dan kedua wartawan lainnya.

"Persoalan ini tidak akan basi sampaikan kapanpun," kata Suhil menirukan ancaman yang disampaikan salah seorang anggota FPI tersebut.

Bagi masyarakat Madura, kata-kata "tidak akan basi" ialah sama dengan menantang berkelahi dengan menggunakan senjata tajam (carok).

Oleh karenanya sambung dia, pihaknya bersama kedua wartawan lainnya yang saat itu sempat terlibat pertengkaran langsung dengan massa FPI akan meminta perlindungan terhadap polisi.

"Kami melakukan peliputan ini kan demi tugas dan kami dalam melaksanakan tugas ini kan dilindungi oleh undang-undang," ucap Suhil Qodri.

Kasus pertengkaran antara wartawan dengan massa FPI ini terjadi, saat ketiga wartawan tersebut meliput sidang kasus dugaan pengrusakan rumah warga.

FPI merasa keberatan wartawan meliput sidang ketiga terdakwa ini, kerena ketiganya "diback-up" organisasi itu, meski pihak majelis hakim yang menangani kasus tersebut sudah mengizinkan para kulitinta melakukan peliputan.

Ketiga wartawan yang sempat terlibat pertengkaran dengan FPI saat melaksanakan tugas jurnalis di PN Pamekasan itu masing-masing reporter televisi Madura Chanel (Machan) Mukri, reporter Radio Karimata FM Suhil Qodri dan wartawan Harian Radar Madura (Jawa Pos Group) Amir.

Ketiga wartawan ini nyaris dikeroyok massa FPI saat mengambil gambar gelar sidang di PN yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Rendra Yuzar.

"Untung kami segara pergi begitu massa FPI mengapung kami. Kalau tidak mungkin sudah terjadi perkelahian dan kami tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi," kata Mukri.

(sumber: www.antarajatim.com)

FPI Bertengkar dengan Wartawan di PN Pamekasan

2011-06-13T19:58:00.000+07:00

Pamekasan - Massa Front Pembela Islam (FPI) bertengkar 'adu mulut' dengan wartawan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, di Kantor Pengadilan Negeri (PN) setempat, Senin.

Pertengkaran itu terjadi saat sejumlah wartawan melaksanakan tugas jurnalis di kantor itu dalam kasus pengrusakan rumah salah seorang warga di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Sejumlah massa FPI yang ada di luar sidang memprotes aktivitas wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik di wilayah itu meliput sidang tersebut.

"Disuruh siapa anda meliput sidang ini. Ini orang saya," kata salah seorang anggota FPI dengan suara lantang.

Aksi protes FPI ini membuat sejumlah wartawan sedang menjalankan tugas jurnalis di PN Pamekasan emosi sehingga terjadi tengkar mulut hingga menjadi perhatian para pengunjung disana.

"Saya liputan karena sidang ini terbuka untuk umum dan kami sudah meminta izin kepada Humas PN dan diizinkan," kata salah seorang reporter Madura Chanel, Mukri yang juga terlibat pertengkaran dengan massa FPI tersebut dengan nada emosi.

Sidang kasus pengrusakan rumah warga di PN Pamekasan ini melibatkan tiga orang, yakni Suharso, Hermanto dan Syafiudin.

Agenda sidang pembacaan pledoi ditunda, karena penasihat hukum terdakwa mengaku belum siap.

Ada tiga orang wartawan yang terlibat pertengkaran secara langsung dengan massa FPI pendukung tersangka pelaku pengrusakan rumah warga di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan tersebut.

Ketiga wartawan ini, masing-masing, Mukri reporter televisi Madura Chanel, reporter Radio Karimata FM Suhil Qodri dan wartawan Harian Radar Madura (Jawa Pos Group) Amir.

"Kami sempat diancam oleh mereka karena telah meliput persidangan yang terdakwanya itu didukung oleh FPI," kata Amir menuturkan.

(sumber: www.antarajatim.com)

Cara Cepat Menambah Volume Payudara

2011-06-12T18:15:00.000+07:00

Memiliki payudara yang kencang dan indah merupakan dambaan setiap wanita. Namun efek gravitasi atau perubahan bentuk yang terjadi pasca melahirkan membuat bentuk payudara berubah. Hal ini adalah salah satu
penyebab berkurangnya rasa percaya diri pada penampilan, baik itu ketika bergaul dalam lingkungan sosial
maupun di hadapan suami tercinta.

Durabust therapy yang menggunakan radio frekuensi merupakan salah satu treatment pengencangan dan penambahan volume payudara tanpa risiko yang bisa dicoba. Kepercayaan diri merupakan hal penting, terutama bagi wanita modern yang memiliki segudang kegiatan.

Payudara yang kencang dan indah adalah salah satu faktor yang bisa membuat rasa percaya diri lebih memancar.

Tidak ada wanita yang menginginkan bentuk payudaranya berubah dan turun, sehingga tidak lagi indah. Tetapi kekuatan alam tidak bisa dilawan. Wanita harus akrab dan terbiasa dengan perubahan tersebut, entah karena
gravitasi ataupun pascamelahirkan dan menyusui. Bentuk payudara wanita dewasa tidak akan lagi sama dengan gadis belia.

Untuk tetap memiliki payudara yang indah dan tampak kencang, berbagai cara dan treatment tersedia belakangan ini. Mulai dari operasi plastik, akupuntur, pump therapy, hingga cara-cara tradisional bisa dijadikan pilihan.

Tapi jangan sembarangan memilih treatment, keamanan dan efek samping harus menjadi perhatian utama agar
tidak terjadi masalah lain yang lebih besar di kemudian hari.

Durabust therapy merupakan suatu pengencangan payudara yang cukup efektif dengan menggunakan alat radio frekuensi. Bukan hanya payudara saja, namun wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya bisa dikencangkan juga dengan menggunakan alat ini.

Selain mengencangkan bentuknya, treatment ini bisa menambah volume payudara menjadi lebih berisi sekaligus membuat warnanya menjadi lebih cerah dan indah.

Jumlah produksi kolagen dalam kulit akan semakin berkurang seiring pertambahan usia, sehingga kulit menjadi flabby atau mengalami pengenduran. Radio frekuensi akan merangsang lapisan dermis untuk memproduksi lebih banyak lagi kolagen dengan bantuan Gel CAR yang menjadi penghantar elektroda.

Gel CAR terdiri dari campuran antara kolagen alami dengan ginko biloba yang memberikan efek rangsangan pengencangan pada payudara.

“Radio frekuensi akan mengaktifkan energi dan mengubahnya menjadi efek biologis sehingga bisa meningkatkan metabolisme kulit agar nutrisi yang terkandung dalam gel ini bisa terserap hingga ke lapisan dermis,” kata dr Silvia Urika yang menjadi konsultan dokter di House of Dura yang berlokasi di Jalan Senopati, Jakarta Selatan.

Lebih Kencang dan Cerah
Hasil dan perubahan secara nyata akan terlihat pada kali pertama treatment dilakukan. Setelah dan sebelum treatment dilakukan, kekencangan payudara diukur agar pasien bisa langsung melihat perubahan tersebut.

Perubahan kenaikan dan pertambahan volume payudara biasanya terjadi antara satu hingga empat sentimeter.
Jika treatment dilakukan dengan rutin sebanyak satu kali pada dua minggu pertama yang dilanjutkan dengan satu kali setiap minggu pada bulan berikutnya, bentuk dan kenaikan payudara bisa dipertahankan dari tarikan gravitasi, sehingga bentuknya tetap kencang dan indah setiap saat.

"Untuk jenis payudara yang sudah sangat turun, terapi harus dilakukan dengan rutin. Meskipun tidak bisa kembali seperti gadis, tapi payudara akan terasa lebih kencang dan padat dengan kulit yang juga lebih cerah,” jelas dr Silvia.

Umumnya durabust therapy dengan radio frekuensi ini dapat dilakukan oleh wanita yang mulai atau telah menyusui hingga yang berusia 40 tahun. Tidak ada pantangan atau kriteria khusus, treatment ini bisa dilakukan oleh wanita dewasa yang merasa keindahan payudara telah berkurang.

Meskipun tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan bagi wanita pada umumnya, bagi penderita penyakit jantung yang sudah menggunakan alat pacu jantung dan wanita hamil, pengencangan payudara dengan menggunakan radio frekuensi sangat tidak disarankan. Hal ini untuk menghindarkan reaksi radio frekuensi pada alat pacu jantung dan janin yang kurang baik.

Tahap-tahap durabust therapy dengan menggunakan radio frekuensi:
1. Daerah payudara dibasahi dengan sponge atau handuk washlap, dan dibersihkan dengan menggunakan cleanser dan dibilas sampai bersih.
2. Payudara di-massage selama kurang lebih 10 menit setelah sebelumnya dioleskan massege cream lalu kembali dibersihkan dari sisa cream massage dengan handuk hangat.
3. Gel CAR yang mengandung collagen dan ginko biloba dioleskan secara merata dan sedikit demi sedikit ke seluruh payudara sebanyak kurang lebih 30 mg.
4. Radio frekuensi therapy dilakukan dengan menggunakan elektroda berwarna merah yang berfungsi untuk mengatifkan energi dan meningkatkan metabolisme, sehingga energi dan nutrisi bisa disalurkan sampai ke kulit.
Dimulai dengan payudara sebelah kanan dari tulang selangka atau clavicula, sampai ke tepi luar payudara dekat ketiak dengan arah gerakan lurus atau berotasi lembut ke arah bawah untuk membuka aliran limfe atau lympathic node, selama kurang lebih 15 hingga 20 menit.

Untuk bentuk payudara yang bentuknya sudah sangat turun, gerakan bagian atas dilakukan 10 hingga 13 menit lebih lama, lalu bagian bawah ditarik ke arah ketiak selama lima hingga tujuh menit.
5. Ampoule firming dioleskan dan dibiarkan selama 10 menit.
6. Dilanjutkan dengan mengoleskan masker peel off multivitamin dan dibiarkan hingga kering selama 20 menit. setelah masker diangkat dan dibersihkan.

(sumber: http://wihans.info)

"Bebek Kaget" Ala Kampoeng Q-ta Pamekasan

2011-06-12T14:16:00.000+07:00

Jika anda berkunjung ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tidak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi "bebek kaget", salah satu menu makanan khas di lesehan "Kampoeng Q-ta" di kota itu yang kini banyak diminati konsumen.

Berbeda dengan "bebek Sinjai" di Bangkalan dan "bebek Songkem" di Sampang, "bebek kaget" ala lesehan Kampoeng Q-ta milik Haji Hasan dengan mengedepankan rasa pedas.

"Inilah kenapa kami beri nama dengan 'bebek kaget'. Kaget dengan rasa pedasnya itu," ucap Haji Hasan. Lalapan sambel pada daging bebek yang telah digoreng dengan bumbu yang telah diramu sedemikian rupa, serasa menggugah nafsu selera makan. "Pedas, tapi asyik," kata Mukri salah seorang penikmat daging bebek.

Tidak hanya itu, lokasi lesehan yang terletak di tepat strategis di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 2 Pamekasan ini, seolah menambah suasana lebih berselera makan.

Konstruksi tata lesehan Kampoeng Q-ta ala gubuk desa yang ditata sedemikian rupa ini, akan mengurangi beban pikiran yang selama stres akibat aktivitas kantor dan tugas pekerjaan yang menumpuk.

Pengunjung yang datang ke lesehan yang berjarak sekitar 1 kilometer ke arah timur monumen Arek Lancor Pamekasan ini, seolah-oleh dibawa untuk menikmati suasana desa yang lepas dari hiruk-pikuk keramaian kota.

"Asri dan tenang," demikian gumam salah seorang pengunjung asal Bondowoso, Andree.
Tidak hanya itu saja, di bagian belakang lesehan ini juga disediakan ruang karaoke keluarga dengan tarif yang nisbi terjangkau. Sehingga pengunjung benar-benar dimanja dan merasa betah di sini.

Menurut Haji Hasan, sengaja menyajikan bebek sebagai menu masakan utama di lesehan ini, karena Madura memang dikenal dengan masakan bebeknya.

"Tapi di Pamekasan ini kami ingin menampilkan yang berbeda, dari masakan bebek yang telah ada," ucap pria yang juga pengelola perjalanan Haji dan Umroh asal Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Pamekasan ini.

Hanya dengan uang Rp13.000,00, anda bisa menikmati menu masakan "bebek kaget" di lesehan Kampoeng Q-ta milik Haji Hasan ini.

(sumber: www.antarajatim.com)

Uang Negara Rp800 Juta Terbuang Percuma di Pamekasan

2011-06-09T22:15:00.000+07:00

Pamekasan -Kalangan LSM menilai uang negara sebesar Rp829.451.250 di Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang dialokasikan untuk biaya kebersihan terbuang percuma, setelah Pemkab Pamekasan gagal meraih Piala Adipura.

"Itu bukan uang sedikit dan kami minta instansi pelaksana ini bertanggung jawab dalam hal ini, karena yang digunakan untuk biaya kebersihan uang negara dan uang rakyat Pamekasan," kata Ketua LSM dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi, Kamis.

Dana sebesar Rp829.451.250 itu untuk kebersihan kota menjelang penilaian Adipura di Kabupaten Pamekasan ini disalurkan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan pada awal 2011 dari total anggaran dalam APBD sebesar Rp16.293.977.501, 47 khusus untuk instansi itu.

Menurut Sahur, bukan hanya besaran dana yang perlu dipersoalkan, akan tetapi kinerja BLH juga perlu dievaluasi. "Tahun lalu pemkab Pamekasan ini kan dapat piagam penghargaan Adipura, sekarang piagamannya saja tidak dapat," kata Sahur Abadi menjelaskan.

Oleh karenanya FKMP meminta agar pertanggung jawaban penggunaan dana khusus untuk biaya kebersihan kota dalam rangka penilaian Adipura di Kabupaten Pamekasan tersebut harus benar-benar transparan.

Jika tidak, FKMP meminta agar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

Di bagian lain, Ketua FKMP ini juga menilai, gagalnya pemkab Pamekasan dalam meraih Adipura kali ini, karena pemkab gagal meningkatkan peran masyarakat dalam berupaya menciptakan lingkungan sehat dan bersih.

Tidak hanya kalangan LSM sejumlah aktivis mahasiswa di Pamekasan juga banyak yang memprotes pemkab Pamekasan terkait kegagalan pemerintah di kota itu dalam meraih Adipura, terutama jika dibandingkan dengan besaran dana yang telah dikeluarga.

"Semboyannya saja Pamekasan Berteman, bersih, tertib aman. Buktinya mana," kata Zaini dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan.

Sejak banyak kalangan yang menuai protes kegagalan pemkab Pamekasan dalam meraih piala Adipura kali ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Didik Hariadi sulit dikonfirmasi terkait persoalan tersebut.

Selama tiga hari berturut-turut sejumlah wartawan di Pamekasan yang berupaya konfirmasi protes masyarakat itu, termasuk penggunanaan dana kebersihan, mantan Kabag Umum ini selalu beralasan sibuk dan belum bisa memberikan penjelasan kepada media.

Sebelumnya bupati Kholilurrahman menyatakan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan Kabupaten Pamekasan mendapatkan penghargaan Adipura. Salah satunya, perubahan kebijakan yang dikeluarkan secara lisan dari pemerintah pusat bahwa, batas minimal penilaian pada pantau pertama ke kedua minimal harus 71.

"Sementara nilai yang diraih Pamekasan hanya 70," katanya menjelaskan.

Meski menyatakan kecewa dengan kegagalan Pamekasan dalam meraih Adipura tersebut, akan tetapi mantan Ketua PC NU Pamekasan ini mengaku menerima dengan kenyataan itu.

(sumber: www.antarajatim.com)

TPF Rekomendasikan Pecat Kader PAN Pamekasan Selingkuh

2011-06-07T21:49:00.001+07:00

Pamekasan - Tim Pencari Fakta (TPF) kasus perselingkuhan anggota DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dari Partai Amanat Nasional merekomendasikan memecat kadernya yang berselingkuh dengan istri orang lain.

"Rekomendasi telah kami sampaikan ke DPD PAN Pamekasan, tinggal menunggu tindak lanjut partai," kata Ketua TPF PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno, Kamis sore.

Heru mengemukakan hal ini menjelaskan hasil temuan TPF DPD PAN Pamekasan yang dibentuk beberapa waktu lalu untuk menyelidiki kasus perselingkuhan anggota dewan dari partai berlambang matahari tersebut.

Hasil temuan TPF yang beranggotakan empat orang tersebut, kata Heru menyebutkan bahwa kader PAN berinisial "HR" itu memang melakukan perselingkuhan dengan istri orang, sebelum ia bercerai dengan suaminya.

"Karena ketahuan selingkuh dengan anggota dewan itu, maka mereka lalu bercerai," kata Heru Budi Prayitno.

Menurut Heru Budi Prayitno, rekomendasi TPF PAN Pamekasan agar memecat kader partai itu atas dasar ketentuan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai yang salah satunya menyebutkan bahwa mereka bisa dipecat apabila merusak nama baik partai.

"Kasus perselingkuhannya inilah yang merusak nama baik partai, hingga menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga orang lain," katanya.

Kendatipun TPF merekomendasikan agar "HR" dipecat, namun menurut Heru, fungsionaris PAN tetap perlu meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan atas temuan TPF PAN tersebut.

Secara terpisah Ketua DPD PAN Pamekasan Zainal Abidin menyatakan, pihaknya memang akan meminta klarifikasi terhadap kadernya "HR". Hasilnya akan dilaporkan kepada DPW dan DPP sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

"Sebab kalau sanksi itu kan kewenangan DPP, bukan kewenangan kami di DPD," kata Zainal Arifin menjelaskan.

Sebelumya, kader Partai Amanat Nasional di DPRD Pamekasan, Madura, berinisial "HR" dilaporkan warga bernama Agustianto telah menjadi perusak rumah tangganya pada tanggal 27 April lalu.

Ketika itu, HR dilaporkan telah merampas istri Agustianto, seorang pegawai PDAM yang beralamat di Jalan Nyalabu Indah blok H Desa Nyalabu, Pamekasan yang bernama Afiah Yulia dengan terlebih dahulu menjalin hubungan gelap dengan yang bersangkutan.

Hubungan gelap antara "HR" dengan "Uli" panggilan akrab Afiah Yulia itu sudah berlangsung lama hingga pada akhirnya menyebabkan rumah tangga Agus dan Yulia itu berantakan.

Dalam laporan tertulis dengan kertas bermaterai itu, Agustianto juga meminta agar HR hendaknya dipecat sebagai anggota dewan, karena telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anggota dewan.

Namun pada kesempatan berbeda, HR sendiri membantah laporan itu dan berdalih hubungannya dengan "Uli" sudah syah secara agama karena yang bersangkutan telah menikah.

"Suruh hati-hati kalau bicara atau melaporkan, masak kalau perempuan janda ada akta cerainya dibilang merampas istrinya orang," kata "HR" kepada ANTARA.

Namun menurut Ketua TPF Heru Budi Prayitno, perceraian antara Uli dengan mantan suaminya Agustianto itu justru disebabkan karena perselingkuhan dengan anggota dewan "HR" itu.

(Sumber: www.antarajatim.com)

Kunjungan DPRD Pamekasan ke Batam Menuai Protes

2011-06-07T18:18:00.000+07:00

Pamekasan - Kunjungan anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menuai protes dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di wilayah itu, karena dinilai tidak efektif dan hanya menghambur-hamburkan uang negara.

Akitivis LSM dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi di Pamekasan, Selasa, menyatakan, selain tidak efektif, belajar penyerapan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran yang menjadi alasan kunjungan kerja Dewan ke Batam, Kepulauan Riau tersebut dinilai "salah alamat".

"Kondisi geografis di Pamekasan ini bukan daerah industri. Mayoritas penduduknya adalah petani. Jadi tidak ada hubungannya dengan di Batam," kata Sahur Abadi.

Jika tujuan komisi D memang ingin meningkatkan serapan tenaga kerja, seharusnya lebih banyak belajar kepada daerah lain di Jawa Timur yang lebih baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, dengan kondisi geografis yang sama. Apalagi, sambung dia, tenaga kerja yang bekerja ke luar Pamekasan bukan ke Batam, akan tetapi daerah lain.

Di samping itu, pihak eksekutif sebelumnya juga telah melakukan kunjungan kerja ke wilayah itu yang salah satu tujuannya ialah dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan menjalin kemitraan kerja dengan pemkab di sana.

"Sekarang komisi D malah kunjungan lagi ke sana. Apa ini bukan menghambur-hamburkan uang negara namanya," kata Sahur mempertanyakan.

Tidak hanya FKMP, sejumlah aktivis LSM lainnya di Pamekasan juga memprotes keras kunjungan kerja komisi D DPRD Pamekasan ke Batam tersebut.

Ketua Forum LSM Pamekasan Heru Budi Prayitno menyatakan, Kota Batam sebenarnya bukan kota ideal dalam mempelajari serapan tenaga kerja disana. Sebab angka pengangguran di wilayah itu jauh lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran di Pamekasan.

"Ini kan sangat tidak masuk akal. Sementara tujuannya untuk menekan angka pengangguran," kata Heru yang juga Ketua LSM Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) ini menjelaskan.

Jumlah pengangguran di Kota Batam, kata dia, didominasi tamatan SLTA yang mencapai 81 persen dari 19.144 tenaga kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan, sesuai data yang dirilis Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, belum lama ini.

Pengangguran berpendidikan SLTA disana sebanyak 15.541 orang, pendidikan Dipolma I (DI, II dan III) 1.741 orang, sedangkan S1 dan S2 348 orang. Sementara untuk tingkat SLTP mencapai 1.419 orang.

Sementara di Pamekasan total jumlah pengangguran di berbagai tingkatan lulusan pendidikan mulai dari SD hingga pendidikan tinggi, hanya 14.582 orang. "Logika yang mana yang membenarkan belajar menekan pengangguran justru yang hendak dipelajari itu angka pengganggurannya lebih banyak," kata Heru Budi Prayitno.

Protes atas kunjungan kerja komisi D DPRD Pamekasan ini juga banyak disampaikan para pengguna jejaring sosial (facebook) di Kabupaten Pamekasan.

Sebagaimana kalangan LSM, para pengguna jejaring sosial ini menilai, sosialisasi atas hasil kunjungan wakil rakyat yang selama ini sering dilakukan hanya berupa foto-foto di tempat rekreasi dan berbagai jenis hiburan lainnya. Sedangkan jenis kegiatan, dan hasil dari kunjungan, belum pernah disampaikan.

Sementara sejak menuai protes dari berbagai kalangan ini, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun selalu menghindar untuk ditemui wartawan, bahkan handphone juga tidak aktif.

Sebelumnya, ia menyatakan, dalam kunjungan kerja yang melibatkan sebanyak 11 orang anggota Komisi D DPRD itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari kunjungan serupa yang dilakukan di Kabupaten Bondowoso, Jatim.

Saat ke Bondowoso, lanjut Makmun, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pemkab setempat bekerja sama dengan para pengusaha Batam dalam hal rekrutmen tenaga tenaga kerja, sehingga banyak warga Bondowoso yang bekerja di Batam.

"Dari informasi itu, maka kami kemudian mengambil inisiatif untuk berkunjung ke Batam dengan harapan nantinya bisa juga melakukan kerja sama seperti itu," ujarnya.

(sumber: www.antarajatim.com)

HKTI Diminta Proaktif Memperjuangkan Nasib Petani

2011-06-05T20:46:00.001+07:00

Pamekasan - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pamekasan diminta proaktif memperjuangkan nasib petani, sehingga keberadaan organisasi tersebut benar-benar bisa membantu masyarakat dalam berupaya meningkatkan taraf hidup.

"HKTI merupakan wadah memperjuangkan kemajuan petani," kata Wakil Ketua HKTI Jatim Syaiful Bahri di Pamekasan, Minggu.

Ia mengemukakan hal ini saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus HKTI Pamekasan periode 2011-2016 di pendopo Pemkab setempat.

Oleh sebab itu, kata dia, HKTI perlu menjadi "jembatan penghubung" antara kepentingan petani dengan pemerintah dengan terus melakukan pendekatan terhdapat masyarakat petani.

Organisasi ini juga diminta agar mampu mencarikan solusi alternatif permasalah-permasalahan yang dihadapi oleh para petani dalam berbagai hal. "Ini penting dilakukan agar keberadaan HKTI benar-benar dirasakan oleh para petani," katanya menambahkan.

Wakil Ketua HKTI Jatim ini hadir dalam acara pelantikan pengurus HKTI Pamekasan bersama Sekretaris HKTI Jatim Sukamto serta sejumlah pengurus harian HKTI Jatim lainnya.

Pelantikan pengurus HKTI Pamekasan di pendopo Pemkab Pamekasan itu dihadiri jajaran muspida di lingkungan pemkab dan perwakilan kelompok tani di Pamekasan.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman berharap, HKTI bisa menjadi mitra pemerintah dalam berupaya membantu memperjuangkan nasib petani.

Bahkan ia berjanji, akan mendukung semua program HKTI jika program yang akan dilaksanakan organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan kaum tani ini memang murni untuk kepentingan petani.

"Jika untuk kemajuan petani Pamekasan kami siap mendukung HKTI," kata Kholilurrahman menegaskan.

Pengurus HKTI Pamekasan yang dilantik itu semuanya berjumlah 58 orang. Antara lain Marsuto Alfianto sebagai Ketua Umum, Qodar Maufirah sebagai Ketua Harian, Chairun Abidin sebagai Sekretaris dan Imam Baihaki sebagai Bendahara.

"Selain melakukan pendampingan dan mengkomunikasi kepentingan petani, kami juga akan melakukan pembinaan, tentunya dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pamekasan," kata Ketua Umum HKTI Pamekasan, Marsuto Alfianto.

(sumber: www.antarajatim.com)

Indoprima Ekspor Teri ke Brunei

2011-06-04T09:18:00.001+07:00

Pamekasan - PT Marinal Indoprima, perusahaan ekspor teri dan rumput laut di Madura, Jawa Timur, kini mulai membidik ekspor ikan teri ke Brunei Darussalam dan Malaysia, setelah sebelumnya berhasil melakukan ekspor ke Singapura.

"Dua negara ini menjadi sasaran ekspor teri karena pasokan ikan teri dari Indonesia belum banyak," kata direktur perusahaan itu, Gazali kepada ANTARA di Pamekasan, Jumat malam.

Sementara, sambung Gazali untuk ekspor teri tujuan Singapura sudah tiga kali dilakukan namun dalam jumlah terbatas.

Upaya menjajaki ekspor teri ke dua negara tetangga ini, menurut Gazali untuk memperluas pasar, sekaligus memanfaatkan kerja sama bidang ekonomi antar negara di Asia.

"Kami masih berupaya mencari relasi disana melalui teman-teman Indonesia yang bermukin di dua negara ini," kata Gazali menjelaskan.

Selain memperluas jaringan ekspor, upaya membuka pasar ekspor ikan teri ke dua negara tetangga ini, sambung Gazali, juga karena permintaan ekspor ikan teri ke Jepang saat ini mulai berkurang.

"Daya beli masyarakat di sana saat ini menurun," katanya menjelaskan.

Kemungkinan, kata dia, itu karena dampak dari bencana tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu, di samping memang karena siklus tahunan. "Pada bulan Mei hingga Juni sejak dulu memang seperti itu, ditambah lagi dengan adanya bencana tsunami itu," terang Gazali.

Saat ini, kata Gazali harga ekspor ikan teri kering antara 11 dolar AS hingga 12 dolar AS atau setara dengan Rp95 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram untuk jenis ikan teri kering.

Sementara untuk harga ikan teri basah di tingkat nelayan, antara Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per kilogram. "Kalau yang Rp15 ribu itu untuk kualitas bagus, super istilah kami," kata Direktur PT Marinal Indoprima Gazali.

PT Marinal Indoprima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor ikan teri di Madura, di samping CV Mahera Putra, PT Mina Bahari, dan PT Kelana Laut Perkasa.

(sumber: www.antarajatim.com)

KP-HAM Advokasi Petani Garam Pamekasan

2011-06-04T00:38:00.001+07:00

Pamekasan - Komite Peduli Hak Asasi Manusia (KP-HAM) melakukan advokasi terhadap para petani garam di Kecamatan Galis, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terkait konflik lahan antara petani dan PT Garam.

Aktivis LSM KP-HAM Zainal Bakri menyatakan, pihaknya sengaja melakukan advokasi, karena berdasarkan hasil investigasi para petani berada dalam posisi yang benar dan mereka memang berhak mendapatkan lahan garapan.

"Itu sesuai dengan surat PT Garam tertanggal 17 Juni 2002 yang sampai saat ini masih dipegang petani garam," kata Zainal Bakri kepada ANTARA, Jumat malam.

Dalam surat bernomor: 45/Peg.II-U/VI/2002 yang ketika itu ditanda tangani oleh Kepala Pegaraman II Pamekasan Sutarto dinyatakan bahwa petani garam di wilayah itu sudah mendapatkan hak garap. Akan tetapi PT Garam kemudian mengubah kebijakannya dan menyewakan lahan pegaraman tersebut.

"Suratnya sampai sekarang masih ada dan semua petani yang mendapatkan hak garap memegang surat dari PT Garam ini semua," kata Zainal Bakri sambil menunjukkan surat PT Garam kepada petani yang ditembuskan kepada Muspida, Kepala BPN, dan Muspika Kecamatan Galis Pamekasan tersebut.

Sementara, surat PT Garam kepada petani itu sendiri merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Pamekasan tertanggal 14 Juni 2002 tentang Penegasan Status Lahan PT Garam Non Produktif.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Bupati Dwiatmo Hadiyanto ketika itu, PT Garam memang diminta agar menindak lanjuti hasil pertemuan dengan perwakilan petani, Muspida dan BPN yang pada pokoknya bahwa petani di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan tetap memperoleh hak garap lahan, akan tetapi di area yang tidak produktif.

Ketika itu jumlah warga yang ditetapkan bisa mendapatkan hak garap produksi lahan sebanyak 144 orang dengan luas areal lahan 78 hektare.

"Jadi masing-masing petani mendapatkan hak garap setengah hektare," kata Zainal Bakri menjelaskan.

Akan tetapi, kata Zainal, dalam perkembangannya, masyarakat yang telah ditetapkan mendapatkan hak garap di areal nonproduktif tersebut, saat ini dimintai sewa lahan oleh PT Garam. Padahal mereka sudah menghabiskan banyak uang.

"Lahan seluas 78 hektare yang digarap petani di Desa Pandan saat ini kan lahan hutan sebelumnya. Banyak gundukan disana," katanya.

Masyarakat, sebelum mengharap lahan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, hingga ratusan juta rupiah. "Sekarang malah dimintai sewa dengan alasan ada ketentuan baru," kata Zainal Bakri menjelaskan.

Atas dasar itulah, sambung Zainal Bakri, pihaknya berkomitmen akan melakukan advokasi terhadap masyarakat petani garam hingga mereka kembali mendapatkan haknya menggalap lahan garam di wilayah itu.

Sebelumnya pihak PT Garam beralasan, penarikan sewa lahan garam kepada petani penggarap lahan pegaraman sesuai dengan surat instruksi dari menteri BUMN yang menyatakan setiap pengelolaan harus lahan harus disewakan.

"Kalau tidak, maka itu termasuk penyimpangan," kata Kepala Biro Umum PT Garam Madura, yang berkantor di Kalianget, Kabupaten Sumenep, Farid Zahid.

(sumber: www.antarajatim.com)

Bangkalan Surplus 35.961 Ton Beras

2011-06-02T20:49:00.001+07:00

Bangkalan - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menyatakan, Bangkalan mengalami surplus atau kelebihan beras sebanyak 35.916 ton pada 2010.

Kabid Sarana, Prasarana dan Agribisnis Dispertanak Kabupaten Bangkalan, A Fanani, Rabu menjelaskan, hasil panen pada 2010 sebanyak 144.786 ton, sedangkan kebutuhan untuk konsumsi warga berjumlah 111.048 ton, sehingga masih ada kelebihan 35.916 ton.

Kendatipun surplus, akan tetapi hasil panen tahun kemarin menurun, jika dibandingkan dengan hasil panen 2009. Sebab menurut dia, pada 2009 lalu hasil panen petani mencapai 157.819 ton.

Menurut Fanani, pihaknya menargetkan panen pada 2011 sebesar 147.656 ton dan dipastikan target tersebut akan tercapai. Sesuai data yang ada di Dispertanak untuk bulan Januari 2011 hasil panen mencapai 3.487 ton dan Februari berjumlah 16.721 ton sedangkan Maret sebanyak 9.769 ton, April 1.148 ton dan 2.510 ton pada Mei.

"Ini kan masih memasuki pertengahan tahun, kami optimis pada akhir tahun 2011 target tersebut akan tercapai," ucapnya.

Fanani menambahkan, untuk produktivitas lahan seluas satu hektare akan menghasilkan 5,8 ton. Sebagian besar tanah di Bangkalan tadah hujan atau seluas 75 ribu hektare sedangan lahan bukan tadah hujan seluas 40 ribu hektare.

"Saat ini hujan turun terus menurus membuat lahan yang kering menjadi basah. Sehingga lahan yang awalnya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun, sekarang mampu ditanami sampai dua kali seperti di Desa Deiring, Kecamatan Socah," paparnya.

(sumber: www.bnisecurities.co.id)

BPPKB Serahkan Bantuan Kondom ke Penghuni Lapas

2011-06-02T20:30:00.001+07:00

Pamekasan - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyerahkan bantuan kondom kepada para penghuni lembaga pemasyarakatan setempat.

Kasubag Perencanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Pamekasan Handan Nasution, di Pamekasan, Kamis, mengatakan, bantuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan penularan HIV/AIDS di kalangan penghuni Lapas Pamekasan.

"Kalau saat berhubungan dengan keluarganya ketika membesuk tidak menggunakan kondom, potensi penularannya sangat rentan," katanya.

Oleh karena itu, kata Hamdan, pihak BPPKB Pamekasan berinisiatif memberikan bantuan kondom kepada para penghuni Lapas Kelas IIA Pamekasan dengan tujuan untuk mencegah penularan penyakit kelamin akibat hubungan seksual.

Apalagi, kata dia, di Lapas Pamekasan ada beberapa penghuni yang terindikasi mendarita HIV/AIDS.

Ia menjelaskan penghuni Lapas Pamekasan yang rentan terhadap HIV/AIDS umumnya adalah penghuni yang terjerat kasus narkoba. Bahkan dua penghuni lapas yang dinyatakan positif semunya terjerat kasus narkoba.

"Kalau narapidana umum lebih aman. Tetapi kami beri mereka kondom," kata Hamdan Nasution.

Hamdan yang juga Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan BPPKB masuk salah satu tim Forum Penanggulangan HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan Pamekasan.

Ia menyebutkan ada beberapa elemen yang masuk dalam tim penanggulangan HIV/AIDS Lapas Narkoba Pamekasan, yakni Dinas Kesehatan, Komite Perlindungan Aids (KPA) dan tim medis Lapas Pamekasan.

(www.antarajatim.com)

Sekretaris PAN Pamekasan Selingkuh Akhirnya Dipecat

2011-05-29T18:12:00.003+07:00

Pamekasan - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Jawa Timur akhirnya resmi memecat sekretaris partai itu, Heidir Rahman, setelah sebelumnya ia dilaporkan melakukan perselingkuhan.

"Ini sesuai dengan hasil rapat internal partai Sabtu (28/5)," kata Ketua DPD PAN Pamekasan kata Zainal Abidin, di Pamekasan, Minggu.

Selain dipecat dari jabatan sekretaris partai, yang bersangkutan juga dipecat dari jabatannya sebagai sekretaris alat kelengkapan dewan, melalui fraksi PAN di DPRD Pamekasan.

Keputusan pemecatan terhadap kader partai Heidir Rahman ini dilakukan DPD PAN Pamekasan, karena yang bersangkutan dinilai telah menciderai nama baik partai, sesuai dengan hasil temuan tim pencari fakta (TPF) yang menangani kasus perselingkuhan Heidir Rahman.

"Kalau terkait dengan rekomendasi TPF agar Heidir Rahman dipecat sebagai anggota dewan, kami masih menunggu keputusan DPW PAN Jatim," kata Zainal Abidin menjelaskan.

Pemecatan anggota dewan Heidir Rahman sebagai anggota dewan dan sekretaris partai menguat, setelah sebelumnya yang bersangkutan dilaporkan telah melakukan selingkuh hingga menyebabkan hubungan rumah tangga mereka retak.

PAN lalu membentuk TPF guna mengusut kasus perselingkuhan anggota dewan dari partai berlambang matahari tersebut. Hasilnya, Heidir memang dinyatakan bersalah dan direkomendasikan untuk dipecat.

"Masalah pemecatannya itu kewenangan DPW dan DPP PAN," kata Ketua DPD PAN Pamekasan Zainal Abidin.

Sementara sejak PAN memecat Heidir Rahman sebagai sekretaris partai, DPD menetapkan penggantinya dalam berdasarkan pemilihan yang digelar dalam rapat harian partai pada hari yang sama.

Menurut Zainal Abdini, jabatan sekretaris partai saat ini dijabat oleh Heru Budi Prayitno.

Heru ditetapkan sebagai sekretaris partai setelah yang bersangkutan berhasil meraih dukungan 17 suara dari sebanyak 21 suara peserta rapat harian ketika itu.

"Ada lima nama yang saya calonkan sebagai sekretaris PAN ketika itu, yakni Syariful Imam Dion, Heru Budi Prayitno, Dedy Fahri, Wasful, dan Totok Suhartono," kata Zainal Abidin menjelaskan.

Dedy dan Wasful mengundurkan, sehingga calon sekretaris hanya tiga orang, yakni Syariful Imam Dion, Totok Suhartono dan Heru Budi Prayitno.

Secara terpisah Heidir Rahman membantah dirinya telah melakukan perselingkuhan dan merusak rumah tangga orang sebagaimana laporan yang disampaikan masyarakat.

"Saya tidak selingkuh dan tidak merusak rumah tangga orang," katanya.

Menurut dia, perempuan yang dilaporkan selingkuh oleh masyarakat itu justru merupakan istri mudanya yang telah ia nikahi secara siri.

(Sumber: www.antaranews.com)

Majikan TKI Hasin Minta Tebusan Rp250 Juta

2011-05-28T00:22:00.001+07:00

Pamekasan - Majikan Hasin Taufik dan Sab'atun, TKI pasangan suami istri asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang dihukum di Arab Saudi karena dituduh melakukan pencurian minta tebusan Rp250 juta.

Menurut saudara Hasin Taufik, Makbul, permintaan tebusan itu sebagai upaya untuk membebaskan keduanya dari hukuman mengingat sampai saat ini pihak berwenang dari Jeddah belum bisa membebaskan keduanya sebelum ada persetujuan pihak majikan.

"Dari mana kami mendapatkan uang tebusan sebesar itu, apalagi saudara saya benar-benar tidak melakukan pencurian," kata Makbul, Jumat.

Hasin Taufik bersama istrinya Sab'atun berangkat menjadi TKI di Jeddah Arab Saudi secara resmi. Keduanya berangkat melalui perusahaan jasa tenaga kerja, PT Hosana Adi Kreasi yang beralamat di Jalan Haji Mukmin Nomor: 19 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Hasin bekerja sebagai supir, sedangkan istrinya Sab'atun sebagai pembantu rumah tangga.

Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak keluarga tertanggal 11 November 2001 disebutkan bahwa Hasin Taufiq warga Dusun Glugur, Rt08/ Rw06 Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan tersebut bekerja di Jeddah kepada majikan bernama Moh Umar Said bin Musak.

"Kami sudah pernah datang secara langsung ke PT yang memberangkatkan saudara saya ini, akan tetapi ketika itu pihak perusahaan mengaku tidak mau bertanggung jawab," kata saudara Taufiq, Makbul.

Ketika itu, kata dia, dirinya ditemui oleh bagian marketing di perusahaan itu bernama Hendrik. Tidak hanya itu saja, pihak keluarga TKI yang ada di Pamekasan juga sering menghubungi Hendrik menanyakan perkembangan lebih lanjut tentang kejadian yang menimpa saudaranya.

"Tapi jawabannya tetap saja," katanya.

TKI Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun dipenjara sejak tahun 2006 lalu dengan tuduhan melakukan pencurian di rumah majikannya tempat ia bekerja.

Ia bersama istrinya dituduh sebagai pelaku pencurian setelah majikannya kehilangan alat-alat mobil di rumahnya.

"Padahal ketika itu saat pencurian itu terjadi kakak saya itu sedang mengantarkan majikannya dan kakak tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi kakak itu dihukum tanpa proses, itu yang disampaikan kepada kami yang ada di sini," katanya menjelaskan.

Saat ini, kata Makbul kakaknya Hasin dan istrinya Sab'atun dihukum di penjara Huku Al-Islahiyah Ruwes Ambar Tis'ah, pindah dari lokasi penjara sebelumnya di Briman Sijjin Am Blok IV Jedah.

(sumber: www.antarajatim.com)