188 Ribu Warga Sumenep Masih Miskin, Bappeda Siapkan Tiga Strategi Pengentasan

KABAR MADURA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus memperkuat langkah strategis dalam menekan nomor kemiskinan melalui pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat. 

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah wilayah untuk menghadirkan program penanggulangan kemiskinan nan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. 

Melalui Focus Group Discussion (FGD) berjudul “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat”, Bappeda Sumenep membujuk organisasi perangkat wilayah (OPD), pemangku kepentingan, serta camat wilayah daratan untuk memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. 

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan nan lebih komprehensif. Menurutnya, support sosial tetap penting, tetapi kudu diimbangi dengan upaya meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, serta memperkuat potensi ekonomi masyarakat sesuai karakter wilayah. 

“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan support sosial nan berkarakter konsumtif, tetapi kudu melalui intervensi nan menyentuh akar persoalan, dengan penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif. 

Langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan Bappeda Sumenep nan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi agar penduduk mempunyai kesempatan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. 

Bappeda merumuskan tiga strategi utama, ialah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Ketiganya diperkuat melalui integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. 

Berdasarkan info 2025, persentase masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 17,02 persen alias sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah masyarakat miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa. 

Capaian itu menjadi salah satu injakan bagi Bappeda untuk memperkuat intervensi sekaligus mendorong percepatan penurunan kemiskinan melalui program nan lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

“Intervensi kudu diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada pembuatan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya. 

Untuk memastikan strategi tersebut melangkah secara terpadu, Bappeda juga mendorong kerjasama melalui program Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Pendekatan ini melibatkan beragam sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat. 

Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi langkah krusial agar penanggulangan kemiskinan tidak melangkah secara parsial. Setiap perangkat wilayah diharapkan dapat menyelaraskan program sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga faedah pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. 

Sejumlah intervensi juga telah dilakukan pemerintah daerah, di antaranya melalui program Universal Health Coverage (UHC), support sosial, support pendidikan, support pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. 

Sementara itu, peningkatan pendapatan didorong melalui support terhadap sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, disertai training keterampilan, bursa kerja alias job fair, serta program padat karya. 

Di sisi lain, Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, menekankan pentingnya validitas info dalam menentukan sasaran program support dan intervensi pemerintah. Masyarakat nan menilai desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dapat mengusulkan perbaikan melalui sistem resmi. 

Pemutakhiran info dapat dilakukan melalui kanal nan tersedia, antara lain aplikasi Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa alias kelurahan, serta kanal pengecekan DTSEN BPS. 

”Data jeli menjadi bagian krusial dalam memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan, sasarannya kepada masyarakat nan betul-betul membutuhkan, pada akhirnya pemutakhiran dan perbaikan info tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi tepat sasaran,” tandasnya. (ara/waw)