Cegah APBD Jebol, Pemkab Pamekasan Cicil Dana Cadangan Pilkada Rp60 Miliar selama Tiga Tahun

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai menyiapkan strategi pembiayaan untuk menghadapi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Melalui pembentukan biaya persediaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Pemkab Pamekasan berencana mengumpulkan anggaran sebesar Rp60 miliar secara berjenjang selama tiga tahun agar kebutuhan Pilkada tidak membebani finansial wilayah sekaligus.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan, Sahrul Munir, mengatakan penyelenggaraan Pilkada memerlukan biaya nan cukup besar sehingga perlu dipersiapkan sejak jauh hari.

Jika seluruh kebutuhan anggaran dialokasikan sekaligus dalam satu tahun anggaran, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

“Pilkada memerlukan biaya nan cukup besar, diestimasikan mencapai sekitar Rp60 miliar jika merujuk pada kebutuhan periode sebelumnya. Makanya kita membentuk biaya persediaan dengan skema menabung mulai dari sekarang agar tidak memberatkan APBD pada tahun pelaksanaan,” katanya.

Sahrul menjelaskan, pembentukan biaya persediaan tersebut direncanakan berjalan selama tiga tahun anggaran berturut-turut, mulai 2027 hingga 2029.

Pemkab Pamekasan menargetkan alokasi sebesar Rp20 miliar pada 2027, dilanjutkan Rp20 miliar pada 2028, dan Rp20 miliar pada 2029 sehingga total biaya nan disiapkan mencapai Rp60 miliar.

“Dengan pola penganggaran berjenjang ini, maka Pemkab optimis seluruh kebutuhan pendanaan Pilkada dapat terpenuhi tepat waktu tanpa mengurangi porsi prioritas pembangunan prasarana dan pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sahrul, skema tersebut menjadi langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal wilayah sekaligus memastikan kebutuhan penyelenggaraan pesta kerakyatan dapat dipenuhi sesuai perencanaan.

Dengan penganggaran secara bertahap, pemerintah wilayah diharapkan tetap mempunyai ruang fiskal nan memadai untuk membiayai beragam program prioritas masyarakat.

Ia menambahkan, rencana pembentukan biaya persediaan itu juga telah disesuaikan dengan penataan struktur shopping dan pembiayaan wilayah dalam pembahasan RAPBD berbareng pihak legislatif.

Melalui perencanaan nan terukur, Pemkab Pamekasan berupaya memastikan pengelolaan anggaran Pilkada melangkah secara transparan dan tidak mengganggu keseimbangan finansial daerah.

“Pembentukan biaya persediaan ini menjadi bagian krusial dalam pengelolaan pembiayaan daerah. Dengan persiapan sejak awal, kita dapat memastikan kesiapan anggaran Pilkada terpenuhi secara terencana, terukur, dan transparan,” tandasnya. (ibl/nda)