Dana Desa 2027 Belum Pasti, DPMD Bangkalan Perkirakan Tidak Jauh Berbeda

KABAR MADURA | Pemerintah desa di Bangkalan belum bisa memastikan besaran anggaran pembangunan nan bakal dikelola pada 2027. Pasalnya, alokasi Dana Desa (DD) tahun depan tetap menunggu ketentuan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Abdul Azis, mengatakan, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai nominal DD nan bakal diterima setiap desa pada 2027.

“Belum ada petunjuk. Kami tetap menunggu dari pusat, terutama PMK-nya nanti,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Azis memperkirakan nominalnya tidak jauh berbeda dari tahun ini, ialah sekitar Rp300 juta lebih untuk setiap desa.

Menurutnya, kepastian anggaran juga berjuntai pada skema pengalokasian nan ditetapkan pemerintah pusat, termasuk sistem pengalihan alias pencicilan anggaran nan disebut berjalan selama enam tahun.

“Tapi mengenai kejelasannya tetap menunggu Peraturan Menteri Keuangan nantinya,” imbuhnya.

Di sisi lain, keterbatasan DD menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan. Dengan anggaran nan tersedia, desa kudu menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan keahlian finansial nan dimiliki.

Azis menilai, anggaran sekitar Rp300 juta hanya cukup untuk merealisasikan sebagian kebutuhan pembangunan desa. Padahal, kebutuhan prasarana dan program pembangunan lainnya cukup beragam, sehingga tidak seluruhnya dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

“Dengan biaya segitu, pembangunan mungkin hanya bisa satu alias dua kegiatan. Sementara, ada 8 prioritas nan kudu diperhatikan. Jadi, desa kudu menyesuaikan dengan anggaran nan tersedia,” jelasnya.

Kondisi itu mengharuskan pemerintah desa lebih jeli dalam menentukan skala prioritas. Sejumlah kebutuhan pembangunan berpotensi belum tertangani andaikan anggaran nan tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. (fik/zul)