Gaji PPPK Paruh Waktu di Pamekasan Berpotensi Naik

KABAR MADURA | Besaran penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Pamekasan berpotensi mengalami kenaikan. Potensi itu terbuka andaikan rencana pembiayaan PPPK penuh waktu dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat, sebagaimana wacana nan belakangan mencuat.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, terdapat sebanyak 2.295 PPPK penuh waktu dan 4.160 PPPK paruh waktu. Hingga kini, pemerintah wilayah tetap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan kedua kategori PPPK tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan, Sahrul Munir, mengatakan, wacana pengalihan pembiayaan PPPK penuh waktu kepada pemerintah pusat memang sudah muncul dan semakin santer terdengar. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi berupa surat keputusan (SK) nan menjadi dasar perubahan skema pembiayaan tersebut.

“Untuk PPPK penuh waktu ada wacana mau ditarik ke pusat. Tapi itu baru wacana, belum ada SK resmi pusat. Jadi itu (penganggaran) tetap kita anggarkan di APBD,” ujarnya, Rabu (7/10/2026).

Sementara itu, untuk PPPK paruh waktu, Pemkab Pamekasan juga tetap menyiapkan anggaran. Besaran penghasilan nan dialokasikan tetap sama seperti sebelumnya, ialah paling rendah Rp500 ribu.

Sahrul menjelaskan, andaikan pembiayaan PPPK penuh waktu betul-betul menjadi tanggungan pemerintah pusat, beban APBD Pamekasan bakal menjadi lebih ringan. Dengan kondisi itu, pemerintah wilayah mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan penambahan anggaran bagi 4.160 PPPK paruh waktu.

“Untuk PPPK paruh waktu tetap masih. Kita lihat kelak jika anggaran bisa kita naikkan. Karena jika beban penuh waktu ditarik pusat, lebih ringan kita, mungkin bisa meningkatkan itu (gaji paruh waktu),” tegasnya. (nur/zul)