Sumenep, Penamadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memproyeksikan pendapatan wilayah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,89 triliun. Sementara itu, shopping wilayah direncanakan mencapai Rp1,99 triliun sehingga memunculkan defisit anggaran sekitar Rp96,03 miliar.
Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Senin (12/10/2026).
Dalam nota finansial tersebut, pendapatan wilayah direncanakan sebesar Rp1.899.676.296.303,04, sedangkan shopping wilayah mencapai Rp1.995.705.978.599,32.
Dengan demikian, terdapat selisih defisit sebesar Rp96.029.682.296,28. Pemkab Sumenep merencanakan penutupan defisit tersebut melalui pembiayaan netto dengan nilai nan sama.
Pendapatan wilayah itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp393,69 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,50 triliun.
Sementara itu, alokasi shopping wilayah meliputi shopping operasi sebesar Rp1,44 triliun, shopping modal Rp101,17 miliar, shopping tidak terduga Rp119,60 miliar, serta shopping transfer Rp325,76 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp126,22 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp30,2 miliar. Selisih kedua komponen tersebut menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp96,03 miliar untuk menutup defisit anggaran.
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim menjelaskan, penyusunan Raperda APBD 2027 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Tema pembangunan nan diusung adalah “Mendorong Sumber Daya Manusia nan Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi nan Berkualitas.”
Menurut Imam Hasyim, arah pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan prasarana dan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Pembangunan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan prasarana dan konektivitas wilayah, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah daratan dan kepulauan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pemerataan pembangunan menjadi salah satu perhatian krusial mengingat Kabupaten Sumenep mempunyai wilayah daratan dan kepulauan dengan karakter serta kebutuhan pembangunan nan berbeda.
Sejumlah tantangan juga tetap dihadapi Pemkab Sumenep, mulai dari tingkat kemiskinan nan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik di wilayah kepulauan, hingga kebutuhan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan investasi.
Karena itu, kebijakan anggaran wilayah diharapkan bisa mendukung program pembangunan nan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Views: 2
English (US) · 
Indonesian (ID) ·