Tekan Stunting, Bupati Sumenep Sebut Investasi SDM untuk Generasi Emas 2045

Sumenep, (Madura Today) – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan bagian dari investasi Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati usai menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kamis (24/9/2029).

“Stunting bagi kami sesungguhnya menjadi konsen penting, lantaran ini merupakan bagian dari gambaran masa depan gimana anak-anak pandai kita siapkan untuk generasi 2045,” kata Fauzi.

Bupati menilai, Pemkab Sumenep dalam beberapa tahun terakhir termasuk wilayah nan cukup signifikan dalam menekan nomor stunting.

Upaya tersebut bakal terus diperkuat dengan pendampingan nan berkelanjutan, tidak hanya saat anak mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi sejak masa kehamilan.

Kelompok sasaran nan menjadi perhatian meliputi ibu hamil, ibu pascapersalinan dan menyusui, bayi, hingga balita.

Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan beragam unsur, mulai dari kader, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“Itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan kami dengan BKKBN Jawa Timur nan juga membahas penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pelayanan KB serta percepatan penanganan stunting,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Shodiqin, mengatakan kedatangannya bermaksud memperkuat komunikasi dan meminta support Pemda dalam menyukseskan program Kemendukbangga/BKKBN di Jawa Timur, khususnya di Sumenep.

Dalam pertemuan tersebut, BKKBN turut menyoroti keterbatasan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Sumenep.

Dengan 27 kecamatan, jumlah PKB/PLKB nan tersedia saat ini hanya 21 orang, sehingga satu penyuluh kudu membina sekitar 17 desa. Padahal idealnya satu PKB membina dua desa. Bahkan tetap terdapat kecamatan nan belum mempunyai penyuluh.

“Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kerja berbareng dengan perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader KB dan unsur mengenai lainnya,” ujar Shodiqin.

Selain itu, BKKBN juga menyoroti realisasi anggaran program KB. Dari alokasi sekitar Rp 7 miliar untuk Kabupaten Sumenep, realisasi hingga saat audiensi baru mencapai Rp 1,6 miliar alias 27 persen.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan KB dan percepatan penurunan stunting, termasuk pendampingan family sasaran melalui kader TPK.

“Harapan kami, realisasi anggaran tersebut dapat dioptimalkan sehingga pada akhir tahun anggaran dapat mencapai realisasi nan maksimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan izin nan berlaku,” pungkasnya.