4 hari yang lalu
9
KABAR MADURA | Sejumlah penduduk kurang bisa di Pamekasan diduga masuk dalam golongan desil 6–10 pada pendataan sosial ekonomi. Kondisi tersebut membikin mereka kesulitan mengakses agunan kesehatan cuma-cuma hingga kudu menanggung biaya pengobatan rumah sakit nan mencapai jutaan rupiah.
Persoalan tersebut menjadi sorotan campuran aktivis Front Aksi Massa (FAMAS) dan Mahasiswa Rakyat Merdeka (MAHARDIKA) dalam audiensi berbareng DPRD, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan di Ruang Pertemuan Wahana Bina Praja DPRD Pamekasan, Jumat (9/10/2026).
Perwakilan aktivis, Iwan, mengungkapkan bahwa tetap terdapat masyarakat nan secara ekonomi tergolong kurang mampu, tetapi tercatat dalam golongan desil nan lebih tinggi.
Akibatnya, penduduk tersebut menghadapi hambatan ketika memerlukan pelayanan kesehatan cuma-cuma dan kudu menanggung biaya pengobatan secara mandiri.
“Empat hari ini kami selalu jadi pemadam kebakaran. Setiap kali ada masyarakat nan berobat, itu tetap terbebani biaya. Jelas itu masuk desil 6 sampai desil 10, padahal sebenarnya mereka tidak punya, dan itu bukan kewenangan pemerintah wilayah tapi paling tidak pemerintah kudu hadir,” ungkapnya.
Iwan juga mempertanyakan kualitas pendataan sosial ekonomi di lapangan. Dia menduga terdapat petugas nan tidak menjalankan tugas secara ahli sehingga menghasilkan info nan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
Bahkan, pihaknya meminta BPS Pamekasan menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam proses pendataan tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Kepala BPS Pamekasan Parsad Barkah Pamungkas mengakui bahwa info sosial ekonomi nan digunakan saat ini belum sepenuhnya dimutakhirkan.
Menurutnya, baru sekitar 30 persen info nan telah melalui proses pemutakhiran. Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya perbedaan antara info nan tercatat dan keadaan ekonomi masyarakat saat ini.
“Data ini memang menjadi titik tolak kami, sehingga memang kudu sama-sama kita kawal berbareng kualitasnya. Data itu dinamis, ada nan meninggal, pindah, tiba-tiba jatuh miskin, alias menjadi kaya. Posisi info nan saat ini baru 30 persen nan dimutakhirkan, jadi sangat terbuka kemungkinan jika kemudian ada hal-hal nan tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” jelasnya.
Parsad menegaskan, perubahan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu argumen pentingnya pembaruan info secara berkala. Seseorang nan sebelumnya tergolong bisa dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi, begitu pula sebaliknya.
Karena itu, masyarakat nan merasa info desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya didorong mengusulkan perbaikan melalui sistem resmi.
Pengajuan penyesuaian info dapat dilakukan melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa maupun Dinas Sosial Pamekasan.
Selain membuka ruang perbaikan data, Parsad menyatakan siap memberikan hukuman tegas andaikan ditemukan petugas pendataan nan terbukti melakukan kecurangan.
“Saya siap memecat, ketika petugas itu terbukti melakukan kecurangan,” tegasnya.
Persoalan ketidaksesuaian desil tersebut menjadi perhatian lantaran berangkaian langsung dengan akses masyarakat kurang bisa terhadap pelayanan kesehatan. Perbaikan info diharapkan dapat membantu memastikan penduduk nan memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh support kesehatan akibat ketidaksesuaian info sosial ekonominya. (fit/waw)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·