Aspal Bantuan Khofifah Hanya 1,5 Truk, Kerusakan Jalan Provinsi di Sumenep Belum Terjawab

Aspal Bantuan Khofifah Hanya 1,5 Truk, Kerusakan Jalan Provinsi di Sumenep Belum Terjawab

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Bantuan aspal drum dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur nan disalurkan saat kunjungan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep, pada Rabu 14 Oktober 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, volume support nan disebut hanya sekitar satu separuh truk dinilai perlu dipertanyakan kecukupannya di tengah kerusakan jalan provinsi nan terjadi di sejumlah titik.

Bantuan tersebut memang bisa digunakan untuk menambal lubang jalan. Namun, ketika kerusakan tersebar di beragam ruas, muncul pertanyaan mendasar: seberapa jauh support aspal itu bisa menjawab kebutuhan perbaikan jalan provinsi di Sumenep?

Persoalan ini bukan semata-mata soal berapa banyak aspal nan diserahkan, melainkan apakah volume material nan diberikan sebanding dengan tingkat kerusakan di lapangan. Tanpa info mengenai panjang ruas nan rusak, jumlah titik berlubang, dan kebutuhan material, kecukupan support tersebut susah diukur secara objektif.

Sorotan menguat ketika muncul pertanyaan mengenai kemungkinan penyaluran support secara berkala. Dalam tanggapan nan disampaikan, muncul pernyataan, “Lailahailallah, itu sesuai dengan kebutuhan, Pak.” jawabnya.

Pernyataan itu kemudian diikuti penjelasan, “Kalau berkala mungkin tidak membutuhkan, saya banyak kabupaten di Jawa Timur.” sela Khofifah lagi.

Jawaban tersebut menyinggung keterbatasan perhatian nan kudu dibagi ke banyak kabupaten. Namun, perihal itu belum menjawab persoalan utama nan dihadapi masyarakat Sumenep: berapa kebutuhan aspal untuk memperbaiki jalan provinsi nan rusak, dan apakah support nan disalurkan sudah mencukupi?

Jika volume support ditentukan berasas kebutuhan, publik berkuasa mengetahui gimana kebutuhan itu dihitung. Apakah Pemprov Jatim telah melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh? Berapa titik nan menjadi prioritas penanganan? Dan berapa volume aspal nan dibutuhkan agar perbaikan dapat dilakukan secara efektif?

Jangan sampai support dinyatakan sesuai kebutuhan, tetapi dasar penghitungan dan hasil penanganannya tidak diketahui publik.

Jangan Berhenti pada Penyerahan Bantuan

Kerusakan jalan provinsi bukan persoalan sepele. Lubang di badan jalan dapat membahayakan pengendara, meningkatkan akibat kecelakaan, menghalang mobilitas warga, serta mengganggu pengedaran peralatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kondisi demikian, support aspal drum dapat menjadi langkah awal untuk menangani kerusakan pada titik-titik tertentu. Namun, jika kerusakan tersebar di banyak ruas, penambalan terbatas belum tentu cukup untuk menjawab persoalan secara menyeluruh.

Karena itu, penyerahan support tidak semestinya menjadi ukuran tunggal keberhasilan penanganan jalan. Ukuran nan lebih krusial adalah berapa titik kerusakan nan sukses diperbaiki, gimana kualitas hasilnya, dan apakah tetap terdapat ruas jalan nan memerlukan penanganan lanjutan.

Pemprov Jatim perlu menjelaskan apakah support tersebut merupakan support insidental, bagian dari program pemeliharaan rutin, alias tahap awal penanganan kerusakan jalan provinsi di Sumenep. Kejelasan ini krusial agar masyarakat mengetahui apakah tetap ada rencana perbaikan lanjutan setelah support disalurkan.

Sumenep Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Aspal

Alasan bahwa pemerintah provinsi kudu memperhatikan banyak kabupaten memang perlu dipahami dalam konteks pemerataan pembangunan. Namun, pemerataan tidak cukup dimaknai sebagai pembagian support ke beragam daerah. Penentuan prioritas juga kudu mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi keselamatan pengguna jalan, dan besarnya kebutuhan setiap wilayah.

Jika support sekitar satu separuh truk itu hanya diperuntukkan bagi titik tertentu, Pemprov Jatim perlu membuka letak penanganan dan dasar penetapan prioritasnya. Sebaliknya, jika support tersebut dimaksudkan untuk menjawab kerusakan nan lebih luas, perlu ada penjelasan mengenai kecukupan volumenya dan strategi penanganan berikutnya.

Masyarakat Sumenep tidak sedang mempersoalkan support semata-mata lantaran jumlahnya. nan menjadi perhatian adalah kesesuaian antara support nan diberikan dan persoalan prasarana nan kudu diselesaikan.

Jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, tanggung jawab penanganannya tidak berakhir pada penyaluran material, tetapi juga mencakup perencanaan pemeliharaan, penentuan prioritas, penyelenggaraan perbaikan, dan pertimbangan hasil pekerjaan sesuai kewenangan nan berlaku.

Pada akhirnya, nan dibutuhkan masyarakat bukan sekadar berita bahwa aspal telah disalurkan saat kunjungan gubernur. Masyarakat memerlukan jalan nan aman, layak dilalui, dan tidak terus-menerus dihantui kerusakan.

Pemprov Jatim perlu menjawab secara terbuka: apakah support aspal sekitar satu separuh truk itu betul-betul sebanding dengan kebutuhan perbaikan jalan provinsi di Sumenep?

Tanpa penjelasan berbasis info dan kepastian tindak lanjut, kecukupan support tersebut bakal terus menjadi pertanyaan. Sebab, keberhasilan penanganan prasarana tidak diukur dari berapa banyak support diserahkan, melainkan dari seberapa besar kerusakan nan betul-betul sukses diatasi.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi