Pendapatan APBD Pamekasan 2027 Diproyeksikan Turun, Bupati Beri Penjelasan

KABAR MADURA | Proyeksi pendapatan wilayah Kabupaten Pamekasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 mendapat sorotan dari sejumlah fraksi DPRD. Penurunan nan disebut mencapai 12,99 persen alias sekitar Rp260,48 miliar itu dinilai perlu mendapat penjelasan lebih terperinci dari pemerintah daerah.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota finansial RAPBD Pamekasan tahun anggaran 2027 di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Rabu (14/10/2026).

Ketua Fraksi Gelora Perjuangan DPRD Pamekasan, Mohammad Saedy Romli, mempertanyakan proyeksi pendapatan dalam rancangan anggaran tersebut. Menurutnya, pemerintah wilayah perlu memberikan penjelasan logis mengenai penetapan sasaran penerimaan, termasuk dari sektor pajak.

“Pendapatan tahun 2027 diproyeksikan Rp1,743 triliun. Itu turun 12,99 persen alias sekitar Rp260,48 miliar dibanding rata-rata lima tahun terakhir,” ungkapnya saat membacakan pandangan umum fraksi.

Saedy menilai penurunan tersebut perlu dicermati lantaran pendapatan wilayah menjadi salah satu penopang utama pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, Fraksi Gelora Perjuangan meminta pemerintah wilayah menjelaskan dasar kalkulasi sasaran pendapatan dalam RAPBD 2027, terutama berangkaian dengan potensi penerimaan pajak daerah.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui perwakilannya, Moh. Faridi, fraksi tersebut mempertanyakan penurunan proyeksi pendapatan dibandingkan dengan APBD 2026.

“Kalau dibandingkan dengan APBD 2026 cukup signifikan penurunannya,” ungkapnya.

Selain mempertanyakan pendapatan, Fraksi PKB juga meminta pemerintah wilayah memberikan rasionalisasi terhadap alokasi shopping birokrasi dalam RAPBD 2027.

Menurut fraksi tersebut, penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan keahlian finansial wilayah agar alokasi shopping tetap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Menanggapi sorotan kedua fraksi tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyampaikan bahwa penurunan pendapatan nan dipersoalkan tidak serta-merta menunjukkan penurunan keahlian pemerintah daerah.

Menurutnya, perbedaan konklusi dapat muncul akibat penggunaan dasar komparasi maupun langkah membaca info anggaran nan tidak sama.

“Kajian dan langkah komparasi dalam membaca info anggaran kudu dilakukan secara tepat. Penurunan PAD nan disinggung sebenarnya bukan berfaedah keahlian menurun, melainkan ada penyesuaian langkah membaca dan komparasi info realisasi. Pemerintah wilayah terus berkomitmen melakukan intensifikasi serta optimasi penerimaan daerah,” jelasnya.

Meski demikian, dalam keterangan tersebut belum dijelaskan secara terperinci dasar kalkulasi nan digunakan pemerintah wilayah maupun komponen pendapatan nan mengalami penyesuaian.

Perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah wilayah itu menjadi salah satu persoalan nan perlu diperjelas dalam pembahasan RAPBD 2027, terutama untuk memastikan sasaran pendapatan disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. (fit/waw)